Penjelasan dan Tanggapan atas Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan bahwa banyak anak sekolah, termasuk orangtuanya, yang sangat bergantung pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program tersebut. Ali menilai bahwa menghentikan MBG akan berdampak buruk bagi sejumlah anak yang kekurangan makanan bergizi.
“Jika kita mendegradasi dengan permasalahan tentang pembiayaan dana anggaran, yang berasal dari APBN, terus kita mau menghentikan program itu?” tanya Ali di Pandeglang, Kamis (26/2/2026). Ia juga menegaskan bahwa jika program tersebut dihentikan, banyak anak-anak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan makanan bergizi.
Ali menekankan pentingnya mengawasi program MBG secara baik, terutama melalui Komisi X DPR. Menurutnya, program ini tidak salah sasaran dan masih dalam proses uji coba. “Program ini tepat sasaran sampai ke anak-anak. Kalau kemudian juga ini sementara masih menggunakan sebagian dana dari dana pendidikan, dan tahun anggaran belum berjalan, dan itu sasarannya juga adalah untuk kepentingan anak-anak didik,” jelasnya.
Ali menyebutkan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk MBG menjadi kesepakatan antar fraksi di DPR pada tahun 2025. Ia menilai bahwa saat ini yang paling penting adalah memberikan dukungan kepada pemerintah agar program tersebut lebih tepat sasaran, bukan semakin banyak melakukan kritik.
Kritik PDIP terhadap Penggunaan Dana Pendidikan
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah tidak layak yang berada di berbagai pelosok Tanah Air.
Esti menyebut, bahwa partainya merasa perlu meluruskan narasi simpang siur terkait dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut. “Di WA saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. ‘Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?’ sambil menyertakan berita-berita dari medsos,” kata MY Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Esti pun membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan. Oleh karena itu, ia pun merasa PDIP perlu membeberkan kebenaran sesuai dengan data-data resmi yang ada.
Masalah Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru
Lebih lanjut, Esti menyayangkan tersedotnya dana pos pendidikan. Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak. Legislator asal Yogyakarta ini mencontohkan potret pendidikan yang kerap viral di media sosial, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya,” ungkap Esti.
Ia pun membayangkan jika anggaran pendidikan tersebut tidak dipecah untuk program lain, pemerintah bisa berfokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan fisik sekolah. “Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah,” terangnya.
Selain masalah infrastruktur, Esti menaruh catatan soal kesejahteraan tenaga pendidik. Pasalnya, anggaran pendidikan yang besar seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan nasib para guru. “Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada,” tegasnya.
Esti pun menegaskan bahwa partainya tidak akan diam ketika narasi di publik mulai melenceng dari data dan fakta yang ada di lapangan. “Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan,” tandasnya.
Kesimpulan
Perdebatan terkait penggunaan dana pendidikan untuk program MBG menunjukkan kompleksitas kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan pendidikan. Sementara PSI menekankan pentingnya program ini untuk kesejahteraan anak-anak, PDIP menyoroti kebutuhan prioritas untuk memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan guru. Kedua pihak sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara adil dan efektif.
