Rencana Mediasi Prabowo dan Kritik dari Mantan Duta Besar RI
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk terbang ke Teheran sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menuai kritik tajam dari kalangan diplomat. Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, menilai posisi Indonesia saat ini sudah terlalu dekat dengan AS, terutama setelah resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump.
Kedekatan ini dianggap sebagai hambatan besar karena Iran diprediksi tidak akan menyambut baik kehadiran Indonesia yang secara de facto sudah dianggap berada di kubu Washington. Dian menyebut bahwa Iran tidak akan “happy” menerima Indonesia sebagai mediator karena posisi Indonesia saat ini dianggap sudah berada di pihak AS.
“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” jelas Dian, Minggu (1/3/2026), mengutip YouTube Kompas TV.
Dian juga menambahkan bahwa baik de jure maupun de facto, Indonesia sudah ada di pihak Amerika yang kalau kita bergabung dengan BoP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BoP, kita harus bernegosiasi dengan Israel.
Kritik atas Posisi Diplomatik dan Fokus Dalam Negeri
Selain faktor kedekatan dengan AS, Dian menyebut kehadiran Indonesia lewat BoP juga tidak diterima oleh Hamas. Meskipun sebenarnya Hamas tidak secara khusus menolak Indonesia, mereka lebih menolak pada konsep pengamanan atau intervensi asing yang berpotensi melucuti senjata mereka.
“Hamas pun tidak menerima kehadiran kita. Mau apa kita? buat saya lebih baik kita, maaf dengan segala hormat Bapak Presiden, lebih baik fokus keadaan dalam negeri, masih banyak PR yang harus dikerjakan,” paparnya.
Dian juga menjelaskan syarat untuk menjadi penengah konflik adalah harus diakui oleh kedua belah pihak secara diplomatik. “Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel,” katanya.
Dukungan Parlemen Terhadap Diplomasi Board of Peace
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo. Meski banyak pihak menentang karena dianggap terburu-buru, DPR menilai ini adalah langkah diplomatik yang tepat sebagai bagian dari komunitas internasional.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara, salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran-Israel dan juga di-backup oleh Amerika,” katanya, Minggu (1/3/2026) dalam YouTube Kompas TV.
Amelia menambahkan bergabungnya Prabowo dalam BoP adalah bukti peran aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama untuk rakyat Gaza, Palestina.
“Masuk ke dalam BoP itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik. Tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu. Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak hasil berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara, kita bisa bersuara dan positioning kita kan jelas,” papar Amelia.
Mengenal Board of Peace dan 20 Poin Perdamaian Trump
Indonesia memutuskan bergabung dengan BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan bagi rakyat Palestina. BoP sendiri dibentuk usai Donald Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada 18 November 2025.
Rencana tersebut mencakup pembangunan kembali Gaza, zona bebas teror, penarikan pasukan Israel jika perang berakhir, hingga pembebasan sandera. Salah satu poin memang menuntut agar Hamas menonaktifkan senjata, namun Indonesia telah berjanji keterlibatannya tidak akan mencakup proses pelucutan senjata Hamas tersebut.
Klaim Trump atas Kematian Ali Khamenei dalam Serangan “Epic Fury”
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Sabtu (28/2/2026) menyambut baik serangan udara gabungan AS-Israel yang diklaimnya telah menewaskan pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Meski demikian, Trump memperingatkan operasi militer tersebut akan terus berlanjut.
Serangan yang menurut Trump bertujuan untuk menghancurkan rudal-rudal Iran dan melumpuhkan angkatan lautnya itu merupakan tindak lanjut dari peringatan berulang AS-Israel. Kedua negara juga menegaskan akan terus menyerang Iran kembali jika negara tersebut tetap melanjutkan program nuklir dan rudal balistiknya.
Trump, yang memantau operasi dari resor tepi laut Mar-a-Lago miliknya di Florida, mengunggah pernyataan pada Sabtu sore bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah tewas dalam serangan tersebut.
“Ini bukan hanya keadilan bagi rakyat Iran, tetapi bagi semua warga Amerika yang hebat,” tulis Trump di unggahan media sosialnya.
Operasi Militer Skala Besar dan Laporan Korban
Sebelumnya pada hari Sabtu, Trump telah memperingatkan kemungkinan adanya korban dari pihak Amerika akibat operasi tempur utama di Iran. Namun, hampir 12 jam setelah serangan pertama, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan mereka tidak menerima laporan mengenai korban dari pihak AS atau cedera terkait pertempuran.
“Kami memantau kerusakan pada instalasi AS sangat minim dan tidak memengaruhi operasi,” ungkap pihak CENTCOM. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters serangan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari.
Melalui media sosial, Trump juga menyatakan pengeboman berat di Iran akan terus berlanjut. “Ini akan berlangsung tanpa henti sepanjang minggu atau selama diperlukan untuk mencapai perdamaian di seluruh timur tengah dan tentu saja dunia!” ungkap Trump.
Seruan Perubahan Rezim dan Ultimatum bagi IRGC
Dalam video pengumuman pada hari Sabtu tersebut, Trump juga mendorong adanya perubahan rezim di Iran. Trump menyerukan kepada anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk menyerah dan meletakkan senjata mereka. Jika IRGC menghendaki hal tersebut, Trump menjanjikan mereka akan diberikan imunitas.
Bila hal tersebut tidak dipenuhi, menurut Trump, pilihan lainnya hanyalah “kematian yang pasti.” Trump juga mendesak rakyat Iran untuk “mengambil alih” pemerintahan negara mereka.
“Pemerintahan ini (Iran) akan menjadi milik kalian untuk diambil,” katanya. “Ini mungkin akan menjadi satu-satunya kesempatan kalian selama beberapa generasi ke depan,” pungkas Trump.
