Konflik di Selat Hormuz dan Dampaknya pada Pasokan Minyak Global
Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 berdampak panjang. Setelah serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenai dan sejumlah pejabat militer, Iran segera membalas dengan menyerang Tel Aviv dan basis militer AS di negara-negara Arab seperti Dubai, Bahrain, dan Saudi Arabia. Konflik ini masih berlangsung, sementara PBB dan negara-negara lain mencoba mencari solusi damai melalui perundingan.
Sebelum konflik kali ini meletus, Timur Tengah telah lama menjadi area konflik. Pada 2025, Israel dan Iran sempat terlibat dalam serangan sporadis akibat serangan Israel ke fasilitas nuklir dan basis militer Iran. Konflik regional ini memberikan dampak luas, termasuk mengganggu jalur pasokan minyak global melalui Selat Hormuz.
Selat Hormuz adalah celah sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman dengan Laut Arab. Lebarnya hanya 33 km, dengan jalur pelayaran efektif seluas 3 km. Secara normatif, Selat Hormuz adalah selat internasional dengan hak kebebasan navigasi. Namun, secara praktik, Iran dan Oman memiliki peran besar, dengan Iran memegang kendali dominan atas alur navigasi.
Negara-negara kaya minyak di Timur Tengah sangat bergantung pada Selat Hormuz. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Qatar menjadi yang paling berkepentingan. Setiap hari, sekitar 20-21 juta barel minyak melewati Selat Hormuz, setara dengan 20 persen perdagangan minyak global. Setiap gangguan di sana akan menyebabkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak secara drastis.
Setelah serangan AS-Israel tiga hari lalu, Iran memberi peringatan melalui radio VHF bahwa akses kapal di Selat Hormuz akan ditutup. Hingga 3 Maret, tidak ada kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz, dan kondisi ini bisa bertahan beberapa waktu ke depan.
Indonesia yang Tergantung Impor Minyak
Gangguan stabilitas keamanan di jalur perdagangan minyak seperti Selat Hormuz berdampak langsung pada Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pasokan minyak dalam negeri hanya mampu bertahan 20 hari jika impor dihentikan. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan tinggi pada impor minyak.
Konsumsi minyak Indonesia mencapai 505-532 juta barel per tahun, dengan 50-60 persen berasal dari impor. Singapura adalah tujuan utama impor minyak Indonesia, dengan persentase 54 persen pada 2025. Minyak digunakan untuk BBM dan pembangkit listrik. Sebanyak 28 persen bauran energi Indonesia berasal dari minyak, dibawah batu bara (40 persen), gas bumi (16 persen), dan EBT (15 persen).
Ketidakstabilan pasokan minyak dapat menyebabkan kurangnya BBM dan gangguan listrik, serta beban inflasi baru. Indonesia perlu mengantisipasi skenario tersebut.
Swasembada Energi dengan EBT
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjanjikan program swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Program ini dikonkretisasi melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL 2025, yang menetapkan target ambisius untuk transisi energi.
Dalam KEN, pemerintah menargetkan penurunan penggunaan batu bara dan minyak secara bertahap, dengan peningkatan penggunaan gas alam dan EBT. Target EBT pada 2025-2030 adalah 19-23 persen, meningkat menjadi 36-40 persen pada 2040, 53-55 persen pada 2050, dan 70-72 persen pada 2060.
Selain surya, nuklir juga diproyeksikan sebagai sumber energi untuk swasembada. Nuklir akan masuk ke dalam bauran pada 2032, dengan PLTN pertama di Bangka Belitung berdaya 250 MW. Pada 2040, PLTN akan berkontribusi hingga 8 GW, dan menjadi 35-44 GW pada 2060.
Strategi kemandirian energi dengan kombinasi sumber energi dan terbarukan adalah pilihan yang tepat, meski implementasinya memerlukan keberanian agar target tercapai.
Nuklir untuk Swasembada Energi
Indonesia tidak harus mengandalkan impor bahan bakar nuklir karena memiliki cadangan uranium dan thorium. Data BRIN 2020 menunjukkan potensi cadangan uranium sebesar 81.090 ton dan thorium 140.411 ton, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Uranium dan thorium merupakan bahan bakar nuklir utama. Teknologi PLTN generasi II seperti PWR dan BWR menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Generasi III dan III+ memiliki keselamatan yang lebih baik, tetapi masih menggunakan uranium.
Teknologi generasi IV seperti MSR, SFR, dan HTGR dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan, serta potensial menggunakan thorium sebagai bahan bakar alternatif.
Ketersediaan uranium dan thorium menjadikan nuklir sebagai pilihan strategis untuk swasembada energi. Dengan cadangan yang diketahui, Indonesia dapat mengandalkan PLTN hingga ratusan tahun ke depan, asalkan industri nuklir terbangun dari hulu hilir.
Belajar dari Selat Hormuz
Gangguan jalur minyak akibat konflik di Selat Hormuz memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa kemandirian energi adalah syarat mutlak. Jalur-jalur strategis global seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Selat Taiwan menjadi area konflik.
Stabilitas energi sebagai kebutuhan dasar harus dibangun dengan pasokan dalam negeri. Produksi batu bara yang menurun dan belum siapnya industri gas alam mengharuskan Indonesia mempersiapkan sumber energi alternatif yang handal dan bersih.
Nuklir adalah pilihan untuk membantu melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor energi di masa depan.
