Penjelasan Mengenai Defisit Anggaran dan Kebijakan Ekonomi
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, memberikan tanggapan mengenai pelebaran defisit anggaran yang melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta kebijakan quantitative easing. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembicaraan awal yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan.
“Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu,” ujar Said dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus memiliki dasar, tujuan, dan strategi yang jelas.
Said menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3 persen PDB. Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan:
- Meningkatkan pendapatan negara: Dengan memperbaiki sistem perpajakan melalui coretax system, harapan besar ditempatkan pada peningkatan pengumpulan penerimaan perpajakan.
- Menjaga harga komoditas ekspor: Kenaikan harga minyak bumi dan batubara dapat meningkatkan penerimaan PNBP.
- Efisiensi belanja pemerintah: Fokus pada program yang tidak prioritas, dengan pengalaman sebelumnya menjadi acuan.
- Mengelola target pembiayaan: Memastikan pembiayaan bisa dikelola dengan baik, meskipun tantangannya adalah mendapatkan kembali kepercayaan investor asing terhadap SBN.
Harga minyak mentah turun hingga 20 persen ke level di bawah 90 dolar AS pada Selasa (10/3/2026). – (Trading Economics)
Said juga mengingatkan bahwa jika pemerintah memilih kebijakan defisit lebih dari 3 persen PDB, tentu akan ada plus dan minusnya. Di jangka pendek, fiskal akan lebih lebar, tetapi di jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini ke masa depan karena dibiayai dengan utang.
Dalam konteks kebijakan quantitative easing, Said menilai bahwa model Bank Indonesia (BI) menyerap SBN dari pasar sekunder harus diperhitungkan kemampuan BI. BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi, yang merupakan tugas utamanya. Oleh karena itu, risiko harus dihitung dengan matang agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
Selain itu, cetak uang juga memiliki risiko stagflasi yang harus dianalisis dengan jernih. “Tidak bisa kita sembarangan cetak uang. Sebab kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik, jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi,” ujar Said.
Ia berharap ada kajian melibatkan para ekonom sehingga setiap kebijakan ekonomi memiliki dukungan teknokrasi yang memadai. Dengan demikian, segala resikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya. “Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Utang luar negeri (ULN) Indonesia per Januari 2025 mencapai 427,51 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 6.724 triliun (asumsi kurs Rp 15.730 per dolar AS). – (.co.id)
Sementara itu, pemerintah belum memastikan rencana pelebaran defisit anggaran di atas batas 3 persen dari PDB. Opsi tersebut disebut belum menjadi keputusan resmi, meski tekanan global seperti kenaikan harga minyak terus dipantau.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih menghitung dampak berbagai perkembangan global terhadap APBN, terutama dari pergerakan harga minyak dunia. “Saya belum tahu. Tapi kami selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita. Kalau perlu ada keputusan, kita hitung dulu dampaknya,” ujar Purbaya.
Dia menambahkan bahwa hingga saat ini pemerintah tetap berpegang pada disiplin fiskal yang telah ditetapkan. Kebijakan terkait pelebaran defisit, menurut dia, merupakan kewenangan pemerintah dan Presiden setelah mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi.
“Kalau ada keputusan, itu tentu pemerintah yang mengumumkan. Saya hanya menjalankan kebijakan,” kata dia.
Purbaya menilai bahwa dari sisi perbandingan global, banyak negara justru memiliki defisit fiskal yang lebih tinggi dari Indonesia. Beberapa negara bahkan mencatat defisit di atas 4 hingga 6 persen dari PDB. Namun demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan persepsi pasar dan penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap kebijakan fiskal Indonesia.
“Yang dilihat bukan hanya angkanya, tapi juga faktor lain yang sedang kita pelajari,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kondisi fiskal. Pergerakan kurs dinilai dapat memengaruhi berbagai komponen APBN, termasuk belanja energi dan pembayaran utang.
