Sejarah Pengakuan Kemerdekaan Palestina oleh Indonesia
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI periode 2009–2014, Marty Natalegawa, menegaskan bahwa Indonesia telah lama mengakui kemerdekaan Palestina. Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen historis Indonesia dalam diplomasi internasional. Menurut Marty, pengakuan terhadap Palestina diberikan pada 16 November 1988, hanya sehari setelah deklarasi kemerdekaan Palestina yang disampaikan Yasser Arafat di Aljazair pada 15 November 1988.
“Nah tetapi, sebetulnya Indonesia sendiri sudah mengakui kemerdekaan Palestina tanggal 16 November 1988, satu hari sesudah proklamasi kemerdekaan oleh Yasser Arafat di Aljazair,” kata Marty, dalam program Real Talk with Uni Lubis, Rabu (13/2/2026).
Ia menambahkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap Palestina. Hubungan diplomatik resmi antara kedua pihak juga dibuka pada 19 Oktober 1989.
“Indonesia termasuk negara pertama yang memberikan pengakuan dan pendukung kuat kedatangan Palestina,” ujarnya.
Marty menegaskan bahwa sejak saat itu, Indonesia telah memandang Palestina sebagai negara merdeka.
Risiko Tafsir Politik dalam BoP
Dalam kesempatan tersebut, Marty juga menyentuh kemungkinan munculnya tafsir politik baru jika Indonesia bergabung dalam kerangka kerja internasional tertentu, termasuk Board of Peace (BoP). Menurutnya, sejumlah formulasi dalam mekanisme tersebut berpotensi ditafsirkan seolah-olah Indonesia mundur dari posisi yang selama ini dipegang.
“Jadi memang ada risikonya bergabung dengan kalimat seperti itu dalam BoP, seolah-olah bisa ditafsirkan bahwa kita jadi mundur,” kata Marty.
Ia menilai pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih tegas untuk mencegah kesalahpahaman tersebut. Menurut Marty, posisi Indonesia tetap jelas karena pengakuan terhadap Palestina sudah diberikan sejak lama.
“Bagi kita, kemerdekaan Palestina adalah suatu keniscayaan, adalah sesuatu yang sudah kita akui semenjak tahun 1988,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa konsep solusi dua negara dari sudut pandang Indonesia sudah tercermin sejak pengakuan tersebut diberikan.
Pengalaman Diplomasi dengan Palestina
Marty juga menceritakan pengalaman diplomatiknya terkait Palestina ketika masih menjabat sebagai menteri luar negeri. Ia mengenang sebuah pertemuan para menteri luar negeri dari sejumlah negara yang berlangsung di Yordania untuk membahas isu Palestina.
Dalam rencana awal, para menteri dijadwalkan terbang menggunakan helikopter dari Amman menuju Ramallah, pusat pemerintahan Palestina. Namun rencana tersebut sempat berubah karena Indonesia menolak melakukan komunikasi dengan Israel untuk mendapatkan izin lintas udara.
“Kenapa? Karena Indonesia selama ini tidak mau komunikasi dengan Israel, tidak mau minta izin untuk flyover dari Jordan ke Ramallah,” kata Marty.
Ia mengatakan Indonesia tidak ingin ada kesan pengakuan terhadap Israel melalui komunikasi tersebut.
“Saya bilang ke mereka, silakan yang lain pergi, saya nggak mungkin,” ujarnya.
Pada akhirnya, perjalanan tersebut dibatalkan dan pihak otoritas Palestina dari Ramallah justru datang ke Amman untuk bertemu para menteri luar negeri.
Pengaruh Sikap Indonesia dalam Diplomasi Internasional
Marty menilai sikap Indonesia terhadap isu Palestina memiliki pengaruh besar dalam diplomasi internasional. Menurutnya, posisi Indonesia sering menjadi rujukan bagi banyak negara karena statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Ia menambahkan bahwa setiap pernyataan dan tindakan Indonesia terkait Palestina memiliki dampak yang luas.
“What we say and what we do itu ada oversized impact (Apa yang kita katakan dan lakukan itu ada imbasnya),” ujarnya.
Karena itu, Marty mengatakan Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil langkah yang berkaitan dengan isu Palestina.
Posisi Lebih Tegas dari Palestina
Marty juga mengungkapkan pengalaman ketika Indonesia mengambil posisi lebih tegas dibandingkan Palestina dalam sebuah resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, menurutnya, terdapat rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang bahkan telah disepakati oleh pihak Palestina, namun Indonesia menilai resolusi tersebut memberikan terlalu banyak konsesi kepada Israel sehingga tidak dapat didukung.
“Satu resolusi di Majelis Umum PBB yang sudah disepakati oleh Palestina sendiri, tapi oleh Indonesia dianggap terlalu memberikan kebanyakan konsesi terhadap Israel,” kata Marty.
Ia mengatakan Indonesia akhirnya memilih tidak mendukung resolusi tersebut. Sikap tersebut bahkan memicu komentar dari perwakilan Palestina.
“Palestina-nya bilang, ‘Marty and Indonesia, you are more Palestine than us’,” ujarnya.
Menurut Marty, pengalaman tersebut menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini didasarkan pada prinsip, bukan kepentingan transaksional.
“Jadi kalau kita memberikan sesuatu, itu tidak bisa masalah yang transaksional, material,” kata Marty.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
