Perubahan Tatanan Global dan Dinamika Kekuatan
Perubahan tatanan global yang multipolar telah mengubah distribusi kekuatan dunia. Dulu, dominasi global berada di tangan dua negara (bipolar) atau satu negara (unipolar). Namun kini, kekuatan tersebut tersebar ke banyak negara. Hal ini memengaruhi esensi perdamaian, yang kini menjadi sesuatu yang harus terus diupayakan karena potensi konflik bersifat asimetris.
Di masa Perang Dingin, situasi lebih jelas. Blok Sekutu menang dalam Perang Dunia II, sehingga terjadi perebutan dominasi antara Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat (AS) dengan ideologi liberalnya, dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Konflik pada masa itu relatif bisa diperkirakan karena bersifat simetris.
Setelah tahun 1991, saat Uni Soviet bubar, AS menjadi satu-satunya negara adidaya yang mendominasi secara ekonomi dan militer. Banyak julukan seperti “Polisi Dunia” melekat pada AS karena kemampuannya melakukan pengawasan, intervensi militer, serta penegakan hukum tunggal dunia.
Pada era modern, situasi global semakin dinamis. Munculnya kekuatan geopolitik baru seperti Rusia, Tiongkok, India, Iran, dan blok Uni Eropa membuat kesetaraan kekuatan geopolitik relatif. Negara-negara ini mengembangkan alutsista pertahanan, teknologi militer terbaru, hingga pengembangan nuklir.
Namun, meskipun kesetaraan ini terlihat baik, situasi ini juga membawa risiko konflik global baru. Perbedaan pandangan setiap negara tentang tatanan dunia menjadi faktor utama. Negara-negara adidaya baru ingin tatanan dunia yang multipolar, sementara AS ingin mempertahankan status quo sebagai satu-satunya super power.
Ketegangan Global
Arah kebijakan luar negeri AS selama pemerintahan Presiden Donald Trump tidak lepas dari ideologi Partai Republik. Sejak terpilih kembali untuk periode 2025-2029, visi Trump sejalan dengan manifesto Partai Republik yang mendorong agenda American First atau Amerika yang utama. Bagi Partai Republik, menyelamatkan negara menjadi landasan agar bisa menyelamatkan rakyat, sejalan dengan slogan Make America Great Again (MAGA).
Saat pertama kali terpilih pada 2016, Trump bahkan beberapa kali mengkritik kebijakan dari presiden Partai Republik sebelumnya seperti Bill Clinton dan George W. Bush karena keterlibatan mereka dalam perang yang mengganggu keuangan negara. Sikap ini mendapat dukungan dari para swing voters yang akhirnya memilih Trump.
Sebagai presiden yang lebih suka perang bisnis daripada perang militer, Trump selama masa jabatannya 2017-2021 minim melakukan serangan invasi ke negara lain. Namun, sejak terpilih kembali pada 2025, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Meski selama kampanye Pilpres 2024 ia mengkritik kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Trump menjadi pemicu utama meningkatnya eskalasi perang.
Kasus-kasus seperti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, keterlibatan dalam invasi Israel-AS di Iran, hingga upaya menganeksasi Greenland memicu ketegangan geopolitik global. Selain itu, arah kebijakan luar negeri AS di era Trump menerapkan konsep “sapu jagat”, menyasar semua pihak tanpa memperhatikan apakah negara tersebut bagian dari aliansi atau bukan.
Pemikiran Geopolitik Prabowo
Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Prinsipnya yang selalu menekankan “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak” menjadi fondasi dalam membangun persaudaraan antar bangsa-bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia tetap berada di jalur Non-Blok.
Tahun 2025, Indonesia bergabung dengan kelompok kerja sama geopolitik BRICS yang di dalamnya ada Rusia dan Tiongkok. Setelahnya, Prabowo juga membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.
Sebagai pemimpin berlatar belakang militer, Prabowo memiliki hitungan tersendiri dalam mengantisipasi dinamika politik yang tidak terduga atas ketegangan global. Pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan RI membantunya melakukan kajian strategis pertahanan dari sisi paradigma, sejarah, kondisi empirik hingga prediksi masa depan dunia.
Pada Sidang Umum Dewan Keamanan PBB bulan September 2025, Prabowo menyampaikan pidato yang menolak doktrin filsuf Yunani Thucydides yang mengatakan “Yang kuat berbuat semaunya, yang lemah menderita apa yang harus diderita”. Ini menunjukkan sikap politik luar negerinya yang konsisten mendorong keadilan global.
Prabowo juga mempelajari dinamika dunia multipolar dengan kemungkinan konflik global yang tidak bisa diprediksi. Saat pembekalan para calon menteri di kabinetnya pada 17 Oktober 2024, ia mengundang Ilmuwan Politik asal AS bernama John Mearsheimer sebagai pemateri dalam pembahasan geopolitik. Karya-karya Mearsheimer menjadi rujukan utama Prabowo dalam melihat realitas dunia yang multipolar.
Salah satu buku Mearsheimer yang paling berpengaruh adalah “The Tragedy of Great Power Politics” (2001), yang memperkenalkan Teori Realisme Ofensif. Teori ini menjelaskan bahwa struktur sistem internasional yang multipolar akan memaksa negara-negara besar bertindak agresif demi menjamin kelangsungan hidupnya dengan tujuan akhir yaitu hegemoni.
Merujuk pada pemikiran Mearsheimer, dibutuhkan kelihaian sebuah bangsa dalam memutuskan kebijakan luar negerinya secara logis dan objektif dalam memandang situasi politik global saat ini. Prabowo melihat posisi pertahanan Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus bisa lihai dalam melihat dinamika geopolitik global tanpa meninggalkan esensi politik luar negeri bebas-aktif.
