Belum Diizinkan Prabowo, Ini Aturan WFH untuk ASN dan Swasta

Pemerangkapan Kebijakan Work From Home (WFH) di Indonesia

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran krisis energi akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan WFH masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, meskipun rencana pengumumannya akan dilakukan sebelum April 2026.

“Sebelum April. Kira-kira minggu ini,” jawab Airlangga singkat saat ditanya mengenai kepastian pengumuman kebijakan tersebut, di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Berikut beberapa informasi terkait kebijakan ini:

1. Diterapkan Mulai Maret 2026

Airlangga memastikan bahwa kebijakan WFH akan mulai berlaku pada bulan Maret 2026. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan setelah Idul Fitri 2026. “Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat.

2. Berlaku untuk ASN dan Swasta

Kebijakan ini akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Namun, untuk sektor swasta, kebijakan ini bersifat imbauan. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta,” ucap Airlangga di Kantor Direktoran Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

3. Dikecualikan untuk Sektor Tertentu

Tidak semua ASN dan swasta akan menerapkan kebijakan ini. Sektor pelayanan publik, seperti layanan kesehatan atau transportasi, akan dikecualikan karena memerlukan kehadiran fisik. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tidak semua sektor bisa dilakukan WFH.

“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” jelas Prasetyo.

4. Hanya Diterapkan Sehari dalam Seminggu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari dalam seminggu. Hal ini dilakukan karena pertimbangan efektivitas kerja dan penerimaan negara. Jika WFH diterapkan terlalu lama, dikhawatirkan pekerjaan tidak dapat berjalan optimal.

“WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ujar dia saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, Purbaya mengungkapkan bahwa hari yang dipilih untuk skema penerapan WFH mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja. “Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” tambahnya.

5. Hemat Konsumsi BBM 20 Persen

Kebijakan WFH dikaji dengan mempertimbangkan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seiring meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Airlangga menjelaskan bahwa penghematan dari segi penggunaan mobilitas cukup signifikan.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Purbaya menambahkan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen setiap harinya. “Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menilai dampak kebijakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Menurutnya, aktivitas ekonomi juga dapat meningkat seiring penerapan kebijakan ini. “Hemat saya mungkin enggak di sananya karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik,” tuturnya.