Peran Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Ekonomi
Perang antara Iran dan Israel yang masih berlangsung telah memicu ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Hal ini tidak hanya memengaruhi negara-negara sekitar, tetapi juga berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Di tengah situasi ini, seorang pengamat ekonomi bernama Awalil Rizky memberikan saran penting terkait kebijakan pemerintah.
Sense of Crisis: Kewaspadaan dalam Situasi Darurat
Awalil Rizky menekankan pentingnya sense of crisis, yaitu kesadaran mendalam akan adanya situasi darurat. Ia menyarankan Presiden RI, Prabowo Subianto, serta jajaran menteri untuk memiliki rasa tanggung jawab dan empati terhadap masyarakat. Menurutnya, saat ini kondisi ekonomi sedang sulit, namun banyak pernyataan dari pihak pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan realitas lapangan.
“Kita ini sedang susah. Jangan mengatakan ‘beras cukup,’ ‘jagung cukup,’ ‘semua aman,’ padahal kenyataannya tidak, atau harganya mahal,” ujar Awalil.
Ia juga menyoroti pentingnya kepekaan terhadap harga minyak dunia. “Yang lebih penting adalah kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” tambahnya.
Revisi Struktur Pemerintahan dan Penghematan Anggaran
Awalil Rizky menyarankan agar pemerintahan saat ini dibenahi terlebih dahulu. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah restrukturisasi kabinet, termasuk mengurangi jumlah kementerian dan lembaga, serta memangkas jumlah menteri dan wakil menteri. Ia menyarankan agar jumlah tersebut dikurangi menjadi 84 atau bahkan 75, seperti era presiden-presiden sebelumnya.
Dari sisi anggaran, Awalil menilai bahwa belanja negara harus disesuaikan agar tidak terlalu besar. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai Rp335 triliun. Menurutnya, program ini perlu dipangkas atau setidaknya dimoratorium, lalu dievaluasi dan diubah sifatnya dari universal menjadi targeted alias menyasar kelompok tertentu saja.
Misalnya, untuk 5–10 juta masyarakat di daerah miskin seperti Papua dan wilayah lainnya. Dengan skema ini, anggaran MBG bisa turun drastis, dari ratusan triliun menjadi jauh lebih kecil.
Pentingnya Evaluasi dan Kepekaan
Awalil juga menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memiliki sense of crisis. Ia menyoroti respons pemerintah yang dinilai masih tenang dalam menghadapi kondisi harga minyak dunia. “Kalau memang belum bisa dilakukan, setidaknya harus ada sense of crisis,” katanya.
Ia menilai, jika pemerintah tidak memiliki sense of crisis maka situasi ekonomi dalam negeri berpotensi semakin buruk. Apalagi, kata dia, ekonomi Indonesia sudah sulit bahkan sejak sebelum perang AS-Israel vs Iran.
“[Krisis] yang diperkirakan terjadi September justru maju menjadi Juli,” ujarnya.
Tanggapan Presiden tentang Program MBG
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dijalankan tanpa adanya pemotongan anggaran meski kini terjadi krisis di Timur Tengah buntut konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Prabowo mengungkapkan alasannya, yakni karena ketika ada realokasi anggaran MBG, dikhawatirkan akan dikorupsi. “Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa tidak perlu adanya pemotongan anggaran MBG. “Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya,” tegasnya.
Kesimpulan
Awalil Rizky menekankan bahwa pemerintah harus segera bertindak dengan memperbaiki struktur dan pengelolaan anggaran. Selain itu, pemerintah perlu memiliki sense of crisis untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kondisi ekonomi Indonesia dapat stabil dan masyarakat terlindungi dari dampak krisis.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
