JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menyatakan bahwa pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya tentang inflasi pengamat memiliki dasar yang valid. Menurutnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua kritik tersebut bersifat konstruktif.
Habibrokhman mengungkapkan bahwa ada kalanya kritik yang disampaikan oleh pengamat justru berupa propaganda, kebohongan, dan kebencian. Ia menilai, beberapa pengamat mungkin memiliki motif tertentu, seperti untuk merebut kekuasaan baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak seharusnya semua kritik dianggap negatif. Sebaliknya, tidak semua kritik juga bisa dianggap positif. Menurutnya, kritik yang membangun harus ditindaklanjuti, sementara kritik yang tidak konstruktif perlu direspons dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keributan.
Salah satu contoh kritik yang disoroti adalah dari Saiful Mujani dan tokoh lainnya, yang dinilai mengandung ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Habibrokhman menyoroti bahwa Saiful Mujani merupakan elit politik yang selama ini berseberangan dengan Presiden. Ia mempertanyakan apakah kritik yang disampaikan Saiful Mujani benar-benar bertujuan untuk perbaikan atau hanya operasi politik partisan.
Bagi Habibrokhman, jika Saiful Mujani ingin merebut kekuasaan, itu adalah haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan berdampak besar pada rakyat, karena biaya politik yang dikeluarkan akan dibebankan kepada mereka.
Ia menegaskan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk membuktikan janji-janjinya. Rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang. Jika kinerja Prabowo tidak memuaskan, rakyat berhak mencabut mandatnya. Sebaliknya, jika dianggap memuaskan, rakyat bisa memberikan mandat untuk periode berikutnya.
Habibrokhman juga menekankan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi. Menurut pandangannya, selama 1,5 tahun menjabat, tidak ada rakyat yang dihukum karena mengkritik atau menghina Prabowo.
Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini terjadi fenomena inflasi pengamat. Ia menjelaskan bahwa para pengamat sering kali tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritik kebijakan pemerintah.
“Ada banyak pengamat; ada pengamat beras, tapi latar belakangnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” ujarnya.
Teddy menuturkan bahwa pengamat-pengamat tersebut telah lama menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Ia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.
“Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini,” tegasnya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
