Skema War Ticket Haji yang Dikembangkan Pemerintah
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan skema perang tiket atau war ticket haji yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa skema ini direncanakan akan berjalan bersamaan dengan mekanisme antrean haji yang selama ini berlaku.
“Ke depan, jika Arab Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan menerapkan dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada sebelumnya. Skema kedua adalah skema war ticket, seperti yang disebut oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf),” ujar Dahnil saat menutup Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang, Banten.
Transformasi Perhajian dan Pengurangan Masa Tunggu
Dahnil menjelaskan bahwa wacana war ticket ini muncul sebagai bagian dari transformasi perhajian. Tujuannya adalah untuk mempersingkat masa tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun. Ia mengatakan, nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menentukan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk kuota haji yang dilemparkan ke jemaah yang memilih skema war ticket.
Besaran BPIH tersebut akan dihitung secara riil tanpa adanya subsidi dari pengelolaan keuangan haji. “Misalnya ditetapkan sebesar Rp 200 juta per orang, maka itu menjadi biaya yang dibayar penuh oleh jamaah yang memilih skema ini (war ticket),” tambah Dahnil.
Ketersediaan Kuota Haji Tambahan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa skema war ticket bisa diterapkan apabila terdapat dua sumber kuota haji tambahan. Pertama, terdapat tambahan kuota haji yang diberikan Arab Saudi di luar kuota reguler yang biasanya mencapai 220 ribu jemaah. Kedua, jika kuota haji reguler untuk jemaah Indonesia meningkat.
Menurut proyeksi visi Arab Saudi 2030, otoritas kerajaan menargetkan peningkatan kuota jemaah haji dunia dari sekitar 2 juta menjadi lebih dari 5 juta orang pada 2030. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar kuota haji reguler Indonesia juga akan bertambah.
Dampak Peningkatan Kuota Terhadap Pembiayaan
Peningkatan kuota tersebut diprediksi akan membuat pembiayaan haji Indonesia meningkat signifikan. Dahnil menghitung bahwa saat ini dengan sekitar 203 ribu calon jemaah haji reguler, total dana penyelenggaraan haji mencapai Rp 18,2 triliun.
Jika jumlah calon peserta haji reguler meningkat menjadi 500 ribu orang, maka kebutuhan dana diperkirakan bisa melampaui Rp 40 triliun. “Jumlah sebesar itu kemungkinan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh keuangan haji yang ada saat ini (dikelola BPKH),” katanya.
Alternatif Sistem War Ticket
Atas dasar itu, Dahnil berpandangan bahwa sistem war ticket ini menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk meringankan beban pembiayaan. Sebab, jemaah yang memilih berangkat haji melalui skema ini tidak akan mendapatkan subsidi. Seluruh biaya akan ditanggung langsung oleh jamaah sesuai dengan nilai riil penyelenggaraan atau biaya haji yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Dahnil menyatakan bahwa jamaah reguler yang telah masuk daftar tunggu juga bisa mengambil skema war ticket. Namun nantinya mereka juga harus membayar biaya haji riil tanpa subsidi dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji.
