Kritik Terhadap Kesepakatan Gencatan Senjata di Israel
Pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah memicu kemarahan di dalam negeri Israel. Berbagai pihak, termasuk oposisi dan pejabat daerah perbatasan, mengkritik keputusan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka menilai kesepakatan ini tidak cukup melindungi warga sipil yang terus menjadi sasaran serangan roket Hizbullah.
Oposisi Sebut Pemerintah Mengkhianati Rakyat
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengecam kesepakatan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Netanyahu gagal menepati janji-janji untuk mengamankan wilayah utara Israel. “Konfrontasi di Lebanon hanya bisa berakhir dengan satu cara, yaitu menyingkirkan ancaman terhadap permukiman utara secara permanen. Karena pemerintah saat ini tidak akan melakukannya, kami akan mewujudkannya di pemerintahan berikutnya,” ujar Lapid.
Anggota parlemen sayap kanan Avigdor Liberman juga memberikan kritik terhadap gencatan senjata, menyebutnya sebagai pengkhianatan. Menurutnya, jeda pertempuran hanya memberikan waktu bagi Hizbullah untuk memulihkan kekuatan. Mantan panglima militer Israel Gadi Eissenkot menyoroti kelemahan Netanyahu dalam proses negosiasi. Ia menilai PM ini tidak paham bagaimana mengubah kemenangan militer menjadi pencapaian politik.
Pejabat Utara Israel Merasa Dipinggirkan
Protes juga datang dari para wali kota di wilayah utara Israel yang daerahnya hancur akibat perang. Mereka merasa sangat kecewa karena kesepakatan ini dirancang di Amerika Serikat tanpa mempertimbangkan aspirasi warga perbatasan. Wali Kota Metula, David Azoulay, menilai bahwa fakta bahwa gencatan senjata diumumkan oleh pihak AS merupakan bukti terputusnya Netanyahu dari rakyatnya.
Moshe Davidovich, kepala dewan regional yang membawahi administrasi untuk sejumlah komunitas perbatasan, menyatakan bahwa kesepakatan damai tanpa penegakan hukum yang keras bagi pihak musuh sejatinya hanyalah penundaan menuju bencana berikutnya. “Kesepakatan politik ini pada akhirnya harus dibayar mahal dengan darah, tumpukan rumah yang hancur, serta komunitas perbatasan yang terpecah belah,” ujarnya.
Dunia Sambut Gencatan Senjata di Lebanon
Berbeda dengan gejolak politik di dalam negeri Israel, komunitas internasional justru merespons positif gencatan senjata. Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyambut penghentian sementara dari peperangan yang telah menelan ribuan korban jiwa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berharap jeda militer ini tidak hanya bersifat sementara. Ia mendesak semua pihak untuk segera memanfaatkan momentum guna membangun perdamaian yang permanen.
Gencatan senjata yang direncanakan berdurasi selama 10 hari ini sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia merasa optimistis kesepakatan awal ini akan membuka jalan menuju pertemuan bersejarah antara para pemimpin kedua negara. Dalam aturan perjanjian tersebut, operasi militer ofensif diharuskan berhenti sepenuhnya demi memastikan kelancaran proses negosiasi. Namun, otoritas Israel diberi hak untuk membela diri jika ada serangan dadakan.
Reaksi Masyarakat dan Tantangan Masa Depan
Meski gencatan senjata disambut baik oleh dunia internasional, reaksi di dalam negeri Israel tetap beragam. Banyak warga mengkhawatirkan masa depan mereka, terutama di wilayah perbatasan yang sering menjadi target serangan. Beberapa pengungsi Lebanon juga masih ragu untuk kembali ke rumah mereka meskipun ada gencatan senjata.
Trump, yang sebelumnya mengumumkan gencatan senjata Israel-Lebanon selama 10 hari, berharap kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih stabil. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk menjaga stabilitas dan memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar memberikan perlindungan bagi rakyat.
