Komisi II DPR Analisis Putusan MK Pembatalan HGU 190 Tahun di IKN

Penjelasan Mengenai Putusan MK yang Membatalkan HGU 190 Tahun di IKN

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian terhadap Undang-Undang IKN untuk melihat implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun. Dalam hal ini, Rifqi menilai bahwa revisi UU IKN tidak terlalu mendesak saat ini karena prioritas utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur trias politica di IKN hingga tahun 2028.

Apa Itu Hak Guna Usaha (HGU)?

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada perorangan atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, khususnya untuk kegiatan di sektor pertanian, perikanan, atau peternakan. Dalam konteks IKN, HGU telah menjadi salah satu aspek penting yang menarik minat investor.

Rifqinizamy menjelaskan bahwa putusan MK tersebut merujuk pada ketentuan pemberian HGU, HGB, dan hak-hak lain yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengecualian hukum atau legal exception yang ada di UU IKN terkait masa HGU tersebut dianggap batal dan tidak berlaku lagi.

Namun, ia berpendapat bahwa revisi UU IKN sebagai implikasi dari putusan MK tersebut tidak terlalu mendesak. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur trias politica di IKN hingga tahun 2028.

Persepsi Investor Terhadap Perubahan

Rifqinizamy meyakini bahwa investor di IKN masih merasa nyaman dan tidak khawatir dengan perubahan tenggat waktu yang diakibatkan oleh putusan MK. Menurutnya, ketentuan penguasaan HGU, HGB, dan hak penggunaan lain yang diatur dalam putusan MK tetap memberikan proteksi dan kepastian hukum yang memadai bagi investor.

“Yang paling penting adalah memastikan segera terjadinya mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN agar infrastruktur yang telah dibangun dapat segera fungsional,” ujarnya.

Putusan MK Terkait HGU 190 Tahun di IKN

Sebelumnya, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bisa mencapai 100 tahun lebih kini direduksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara 185/PUU-XXII/2024.

Putusan tersebut mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pemohon perkara ini adalah seorang warga asli Suku Dayak, Stepanus Febyan Barbaro. Ia menguji konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dalam aturan tersebut, HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun dan dapat diperpanjang pada siklus pertama 95 tahun. Itu juga berlaku bagi HGB dan Hak Pakai yang punya jangka waktu dan perpanjangan siklus paling lama 80 tahun.

Setelah putusan MK, HGU hanya dapat diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun. Total maksimal 95 tahun, selama memenuhi kriteria dan evaluasi. Untuk HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Total maksimal 80 tahun, dengan evaluasi. Sementara Hak Pakai diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Total maksimal 80 tahun, dengan evaluasi.

Alasan MK Membatalkan Aturan HGU 190 Tahun

Menurut MK, norma Pasal 16A ayat 1 UU 21/2023 memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT. Pasal itu menyebut jangka waktu hak atas tanah (HAT) “melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua” dinilai tidak sejalan dengan aturan pertanahan dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.

MK paham dengan adanya aturan ini bisa menarik investor untuk berinvestasi di IKN. Namun menurut mahkamah, cara menarik investor bukan dengan memberi hak istimewa di IKN, tapi dengan menciptakan kepastian hukum, penegakan hukum adil, birokrasi sederhana, dan biaya ekonomi rendah.

Hakim Guntur Hamzah menegaskan tujuan untuk menarik investor adalah hal yang bertentangan dengan prinsip konstitusi dalam hal ini hak menguasai negara. “Sehingga melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara,” tuturnya.