DPRD Kota Bandung: Magotisasi Menjanjikan, Desak Solusi Cepat dari Pemerintah

Masalah Sampah Kembali Menjadi Sorotan di Kota Bandung

Masalah sampah kembali menjadi perhatian utama masyarakat Kota Bandung setelah tumpukan sampah muncul di berbagai titik akibat pembatasan pengiriman ke TPA Sarimukti. Di tengah situasi ini, DPRD Kota Bandung menilai bahwa program magotisasi sampah organik yang telah dijalankan pemerintah kota memiliki potensi besar untuk menjadi solusi berkelanjutan—asal direncanakan secara matang dan konsisten.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menyatakan bahwa program magotisasi selama ini telah berjalan cukup baik dan perlu diperkuat agar bisa menjadi pilar baru pengelolaan sampah organik di Kota Kembang.

“Model sekarang ada magotisasi, harus dipikirkan magotnya harus diapakan supaya berkesinambungan. Jangan sampai program itu di awal semangat, tapi di akhir ada permasalahan,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa magotisasi tidak hanya membutuhkan ketersediaan fasilitas dan sumber daya, tetapi juga sistem pengelolaan pascaproduksi magot. Tanpa perencanaan komprehensif, program yang kini sudah berjalan bisa stagnan dan kehilangan daya dorongnya.

Penumpukan Sampah Kembali Terjadi: TPA Sarimukti Jadi Pemicu

Nunung juga menyoroti fakta bahwa tumpukan sampah kembali menghiasi beberapa sudut kota. Kondisi ini terjadi setelah adanya pembatasan ritase pembuangan sampah ke TPA Sarimukti yang menjadi tempat utama pembuangan sampah Kota Bandung.

“Melihat fenomena sekarang tumpukan sampah nambah lagi di Kota Bandung akibat pembatasan ritase ke TPA Sarimukti. Jadi, pemkot harus secepatnya ada solusi jangka pendek,” katanya.

Pembatasan ritase membuat sampah menumpuk di TPS dan pinggir jalan. Situasi seperti ini bukan kali pertama terjadi, terutama ketika TPA Sarimukti menghadapi kendala kapasitas maupun operasional. Karena itu, DPRD menekankan pentingnya strategi alternatif yang tidak bergantung pada satu titik pembuangan.

Mesin Pemotong Sampah: Efektif Tapi Masih Minim

Salah satu solusi yang menurut DPRD cukup efektif adalah penggunaan mesin pemotong sampah yang telah dioperasikan di beberapa kecamatan. Meski jumlahnya masih terbatas, alat ini dinilai mampu mengurangi volume sampah secara signifikan dan mempercepat proses penanganan.

“Insinerator kan sudah tidak boleh ya, tapi ada mesin pemotong sampah di beberapa kecamatan dan itu pemantauan kami sangat efektif dalam penanganan sampah, tapi jumlahnya sedikit,” ucap Nunung.

Dengan efektivitas yang sudah terbukti, DPRD mendorong Pemkot Bandung untuk memperbanyak pengadaan mesin tersebut agar bisa berperan sebagai solusi jangka pendek sekaligus mendukung pengolahan sampah di tingkat kewilayahan.

Pemilahan Sampah Masih Jadi PR Besar

Nunung juga menggarisbawahi kebijakan pemilahan sampah yang telah dicanangkan pemerintah kota, termasuk aturan “sampah tidak dipilah tidak diangkut”. Menurutnya, kebijakan tersebut membutuhkan sentuhan inovasi baru dan peningkatan edukasi agar masyarakat benarbenar memahami dan menerapkannya.

Sampah yang tidak dipilah akan semakin memperberat proses pengangkutan dan pengolahan, sehingga upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir kerap terhambat.

Selain aspek kebijakan, Nunung juga menekankan bahwa persoalan sampah di Bandung semakin kompleks akibat peningkatan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahun.

“Sampai saat ini memang bukan Kota Bandung saja, sampah ini betulbetul PR seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Otomatis produksi sampah meningkat. Jadi walaupun belum bisa 100 persen mengentaskan masalah sampah, minimal kita menekan jumlahnya,” ujar Nunung.

Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, produksi sampah pun bertambah. Ini memperlihatkan bahwa solusi penanganan sampah harus bergerak lebih cepat daripada peningkatan produksi sampah itu sendiri.

Langkah Konkret untuk Mengatasi Masalah Sampah

Dari magotisasi hingga pemilahan sampah, Bandung sebenarnya sudah memulai berbagai program yang bisa menjadi pilar baru pengelolaan sampah modern. Namun, tanpa evaluasi berkala, penambahan fasilitas, serta dukungan masyarakat, berbagai program tersebut hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang tak mampu menyelesaikan masalah struktural.

DPRD Bandung mendesak Pemkot untuk memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah, memastikan keberlanjutan program, serta menghadirkan kebijakan jangka pendek dan panjang yang terukur.

Dengan langkah konkret, peningkatan fasilitas, dan edukasi yang lebih masif, Bandung diharapkan mampu keluar dari siklus berulang persoalan sampah yang selama ini menghantui.

Rommy Argiansyah

Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?