Presiden Prabowo Subianto Berikan Rehabilitasi kepada Mantan Pejabat ASDP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang telah berganti menjadi Presiden Prabowo Subianto, memberikan rehabilitasi hukum kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Selain itu, dua pejabat lainnya dari ASDP juga mendapatkan rehabilitasi dari presiden.
Rehabilitasi ini dilakukan dengan dasar konstitusional berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, yang memberikan hak kepada presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, serta amnesti dan abolisi. Keputusan presiden tersebut dianggap sah secara hukum oleh lembaga-lembaga terkait.
KPK Tegaskan Tidak Berwenang Mengintervensi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan presiden dalam memberikan rehabilitasi kepada para terdakwa. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa langkah presiden memiliki landasan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945.
“Kalau menurut saya, bila ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang tertinggi adalah UUD 1945,” ujar Johanis Tanak.
Tanak menekankan bahwa keputusan presiden untuk memberikan rehabilitasi adalah mutlak dan sah secara konstitusional. “Hak prerogatif presiden tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain karena kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh UUD 1945 untuk memastikan presiden dapat menjalankan tugasnya secara efektif.”
Alasan Presiden Memberikan Rehabilitasi
Alasan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua pejabat lainnya adalah karena adanya aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali, yang dalam prosesnya dilakukan pengkajian dilakukan telaah dari berbagai sisi, termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu minggu ini oleh Menteri Hukum,” jelas Prasetyo.
Kemudian, Kemenkum bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala negara menggunakan hak rehabilitasi untuk Ira Puspadewi, serta dua pejabat ASDP lainnya, yakni Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi. Isu ini dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo.
“Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik,” imbuh Prasetyo.
Vonis 4,5 Tahun Penjara Sebelum Rehabilitasi
Sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selain Ira, dua pejabat ASDP lainnya juga menerima vonis dengan kasus serupa. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
