Penyikapan Anggaran yang Berat
Jarum jam sudah menunjuk angka 12 malam. Di ruangan kerja Pendopo Kabupaten Ponorogo, cahaya lampu masih menyala terang. Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita dan Plh. Sekda Agus Sugiharto, bersama jajaran birokrat, masih berkoordinasi intens membahas persoalan yang sama: bagaimana menyikapi pemangkasan anggaran Rp261 miliar untuk APBD 2026. Mereka berhadapan dengan kenyataan pahit: penurunan anggaran kali ini bahkan lebih besar daripada masa pandemi COVID-19. Rapat yang dilakukan juga mencerminkan suasana efisiensi: dilakukan melalui Zoom. Demi menghemat anggaran rapat, yang biasanya tak lepas dari makan minum dan biaya akomodasi.
“Jujur, tadi malam itu 12:00 malam, kami hanya memikirkan madin dan PAUD,” ungkap Lisdyarita dalam rapat koordinasi pembahasan RABPD melalui Zoom, mencerminkan beratnya beban yang dipikul para pengambil kebijakan di Bumi Reog. Bukan sekali dua kali. Sepekan terakhir, mereka berkoordinasi hingga larut malam. Sinkronisasi data, mencari solusi terbaik, memilah prioritas mana yang mungkin dipangkas dan mana yang harus dipertahankan. Mereka bekerja di tengah suasana yang ganjil, karena di saat yang sama KPK juga getol melakukan penangkapan dan menelusuri aliran dana korupsi di Ponorogo. Suasana terasa jadi canggung dan serba salah.
Tekanan Fiskal yang Mengepung
Pendapatan daerah Ponorogo tahun 2026 turun Rp261 miliar, dari semula Rp2,5 triliun menjadi Rp2,23 triliun. Penurunan drastis ini bukan tanpa sebab. Alokasi transfer ke daerah tahun ini dipangkas melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah pusat punya gawe besar menyukseskan MBG, Koperasi Merah-Putih, dan Sekolah Rakyat – konon ke sananlah pemotongan anggaran itu dialirkan. Padahal, sebenarnya kebijakan pemerintah pusat juga harus diakomodasi dalam mandatory spending di APBD semua daerah.
Dalam rapat, Lisdyarita berkali-kali menyebut tentang upaya keras pemerintah daerah untuk tidak mengurangi gaji dan Tunjangan Pangan Pegawai (TPP). “Di beberapa tempat, di kabupaten dan kota, ada beberapa sudah menyenggol TPP dan gaji. Nah, kan kita enggak nih? Alhamdulillah,” ujar Plt. Bupati, mencoba memberikan harapan di tengah situasi yang menekan. Skala prioritas menjadi kata kunci utama. Postur belanja APBD 2026 harus ditekan di sisi belanja operasi, sedangkan pos belanja modal harus dipertahankan. Bertahun-tahun rakyat meminta agar perbaikan jalan jalan diprioritaskan.
Dilema Guru Honorer: Antara Dedikasi dan Keadilan
Salah satu momen paling menyentuh dalam rapat adalah pembahasan tentang nasib guru honorer di PAUD dan Madrasah Diniyah (Madin). Suara Lisdyarita terdengar bergetar ketika menjelaskan dilema yang dihadapi. “Saya penginnya menaikkan malah, penginnya menaikkan. Tetapi ternyata karena anggaran kita turun 261 miliar,” ungkapnya dengan nada penuh prihatin. Para guru honorer ini, yang berada di garda terdepan pendidikan anak usia dini, terancam tidak mendapat kenaikan honor yang sudah lama mereka harapkan. Bahkan untuk mempertahankan honor Rp100.000 per bulan saja menjadi tantangan tersendiri. Menurut catatan statistik tahun 2024, terdapat 6.300 guru madin dan lebih dari 2.000 guru PAUD di Ponorogo yang sebagian besar tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.
“Satu sisi, jenengan-jenengan ini kan ada di garda terdepan gitu, di mana anak didik kita itu dari awal ada di tangan gitu,” kata Lisdyarita, mengakui peran vital para pendidik PAUD dan Madin. Persoalan menjadi semakin rumit karena adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengharuskan pelurusan alokasi anggaran untuk Madin dan PAUD. Antara keinginan meningkatkan kesejahteraan dan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus mencari jalan tengah. “Nanti kita akan coba cari lagi solusinya, dan kita akan bertanya juga,” janji Lisdyarita, memberikan secercah harapan bahwa nasib para guru honorer masih akan diperjuangkan.
Kelurahan dan RT: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Usulan lain yang mencuat adalah dari Camat, yang mewakili 26 kelurahan di empat kecamatan. Mereka meminta agar anggaran untuk RT (Rukun Tetangga) tidak mengalami penurunan. “Mohon dengan hormat untuk anggaran RT itu tidak mengalami penurunan, karena selama ini dalam melaksanakan tugas dan mengamankan kebijakan, salah satunya di pemungutan pajak, itu juga RT,” ungkap Camat Ponorogo. Argumen yang disampaikan cukup kuat. RT selama ini menjadi ujung tombak berbagai program pemerintah, mulai dari penurunan stunting hingga penyampaian STPT (Surat Tanda Penerimaan Pajak) senilai Rp8 miliar di kecamatan kota. Namun, honor yang mereka terima belum mencerminkan dedikasi yang diberikan.
“RT itu juga sudah berjasa sangat besar untuk membantu kita dan pemerintah. Mohon dengan hormat untuk dana RT dan honor RT, honor ketua LPMK tidak ada penurunan,” tegas Camat. Di sisi lain, kelurahan juga menghadapi tugas tambahan untuk tetap bertahan mengelola ILP, termasuk penyediaan makanan tambahan (PMT), sementara anggaran yang diterima justru mengalami penurunan signifikan.
Stunting: Secercah Kabar Baik di Tengah Badai
Di tengah gempuran berita buruk soal penurunan anggaran, ada satu pencapaian yang patut dirayakan. Ponorogo berhasil menurunkan angka stunting dari 8 menjadi 7 persen dan masuk dalam kategori kota berkinerja baik dalam penanganan penurunan stunting. “Terima kasih buat semuanya. Terus semangat, terus kita dukung Ponorogo ini untuk menjadi Ponorogo yang hebat. Kita buktikan itu,” seru Lisdyarita dengan penuh antusias. Capaian ini menjadi bukti bahwa meski dengan anggaran terbatas, program yang dirancang dengan baik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat—termasuk RT—tetap bisa memberikan hasil nyata.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Meskipun anggaran dipangkas, fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor infrastruktur, terutama perbaikan jalan dengan alokasi Rp100 miliar melalui kombinasi Dana Alokasi Khusus, Inpres Jalan Daerah, dan APBD. Bahkan, Jamus Kunto Purnomo Kepala DPUPR berkomitmen akan mulai melakukan perbaikan jalan sejak triwulan pertama. Untuk menghemat anggaran, Pemkab memutuskan untuk mengadakan bahan dan mengerjakan perbaikan sendiri. Biaya pengaspalan hotmix per kilometer bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp400 juta lebih, tergantung jenis jalan (desa, kota, tol) dan ketebalan yang digunakan. Selain biaya material, biaya ini juga mencakup jasa pemasangan, yang bisa mencapai Rp70.000 hingga Rp200.000 atau lebih per meter persegi, tergantung spesifikasi dan jenis aspal hotmixnya.
“Meski anggaran tidak banyak, kami fokuskan ke infrastruktur, terutama jalan. Semoga semua rencana yang sudah disusun bisa berjalan pada 2026 nanti,” tutur Lisdyarita, berusaha menenangkan kekhawatiran masyarakat tentang pembangunan yang mungkin terhambat. Selain insfrastruktur jalan, Dinas PUPR dan DLH juga akan berkonsentrasi pada pengelolaan sampah. Relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican bakal mulai dikerjakan pada awal 2026. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang. Anggaran infrastruktur ini sekaligus menggantikan rencana perbaikan serentak yang sebelumnya akan dibiayai pinjaman Bank Jatim, namun batal direalisasikan tahun 2025.
Harapan di 2027
Di penghujung rapat, Lisdyarita menyampaikan harapan yang melegakan sekaligus memompa semangat para birokrat yang sudah berjuang keras. “Nanti di 2027 kita sudah enggak punya hutang. Nah, jadi semangat ya buat semuanya,” katanya dengan nada optimis. Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bahwa tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagian dari proses menuju kondisi fiskal yang lebih sehat. Dengan tidak adanya beban hutang di 2027, ruang gerak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat akan lebih lega.
Ketegaran di Balik Angka
Rapat pembahasan RABPD Ponorogo 2026 akhirnya mencapai kata sepakat pada Kamis, 27 November 2025. DPRD Kabupaten Ponorogo mengesahkan Raperda APBD dengan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,2 triliun, yang terdiri atas PAD Rp528 miliar dan pendapatan transfer Rp1,7 triliun. Di balik deretan angka-angka dan jargon birokrasi, ada kekhawatiran nyata tentang nasib guru honorer, keprihatinan terhadap RT yang berjuang tanpa penghargaan memadai, dan tekad untuk tetap membangun meski dengan anggaran yang jauh dari ideal. Dan jangan lupa, ini terjadi di saat Ponorogo mendapatkan anugerah dari UNESCO menjadi salah satu Kota Kreatif Dunia dalam UCCN (UNESCO Creative Cities Network).
“Kami berusaha untuk tidak menyenggol TPP maupun gaji,” kata Lisdyarita, merangkum semangat perjuangan tim di tengah tekanan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika palu sidang diketuk, menandai pengesahan APBD 2026, yang tersisa bukan hanya dokumen keuangan, tetapi harapan bahwa dengan kerja keras, koordinasi intensif, dan keberanian mengambil keputusan sulit, Ponorogo akan tetap bisa melangkah maju—meski dengan langkah yang lebih hati-hati dan terukur. Kepercayaan publik menjadi taruhannya.
