Penerapan Skema WFH 50-50 di Pemprov Jabar
Mulai Selasa, 2 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan skema kerja full dari rumah (Work From Home/WFH) dengan komposisi 50-50. Sebelumnya, skema WFH setiap hari Kamis telah dijalankan sepanjang November. Skema ini membagi ASN yang bekerja dari rumah dan juga dari kantor.
Diketahui, penerapan WFH oleh ASN Pemprov Jabar merupakan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani, sekaligus menjawab tantangan efisiensi anggaran daerah.
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Nenden Tatin Maryati mengatakan, mekanisme WFH 50-50 pembagian komposisinya diserahkan pengaturannya kepada perangkat daerah masing-masing.
“Kami di BKD melakukan monitoring dan pengawasan dengan tools yang kita miliki. Jadi perangkat darah tetap report jadwal ke BKD untuk dilakukan setting di aplikasi absen yang kita punya (K-Mob),” ucap Nenden, Minggu, 30 November 2025.
Pihaknya sudah menyampaikan mekanisme tersebut kepada perangkat daerah bahwa selain efisiensi, yang jadi orientasi adalah capaian kinerja dan target organisasi bisa dicapai sesuai rencana.
“Kalau di WFH full 1 hari, setiap Kamis semua pegawai (kecuali JPT dan Jabatan Administrator) wajib ke kantor, di mekanisme 50-50 ini komposisi diatur 50 WFO dan 50 WFH,” ucapnya.
Sementara itu, untuk evaluasi WFH satu hari full sepanjang November, pihaknya masih menghimpun data penghematan dari perangkat daerah.
“Data masih dihimpun, supaya nanti kami bisa lihat signifikansi dari adanya pola WFH terhadap penghematan operasional kantor,” ucapnya.
Namun, lanjut Nenden, sejauh ini jika dilihat dari kinerja perangkat daerah dan pegawai, trennya positif. Bahkan, di level individu terlihat dengan pola WFH to do list harian atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam hari tersebut bisa lebih cepat diselesaikan. Pasalnya mobilitas yang biasanya dipakai ke kantor jadi bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas di rumah.
Skema WFH Diklaim Positif
Sebelumnya, penerapan WFH ini juga menjadi dorongan signifikan menuju transformasi digital bagi ASN. Dengan skema kerja yang lebih fleksibel, diharapkan pekerjaan dapat tetap produktif dan hasilnya terukur meskipun tidak selalu dilakukan dari kantor.
Dalam uji coba yang dilaksanakan di bulan November, Pemprov Jabar menargetkan penghematan pada biaya operasional seperti listrik, air, dan pemeliharaan gedung.
Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supandi menyebut uji coba WFH diatur dalam Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD, yang menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap menjaga efektivitas pelayanan publik di setiap unit kerja.
Sepanjang Desember 2025, mekanisme WFH berubah menjadi 50/50, artinya setengah dari total pegawai bekerja dari rumah dan sisanya tetap bekerja dari kantor. Skema ini berlaku bagi seluruh ASN dan PPPK, kecuali unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Untuk Desember, maksimal 50 persen pegawai bisa WFH. Sisanya tetap bekerja di kantor agar pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Dedi.
Meski bekerja dari rumah, Dedi menegaskan pengawasan disiplin dan kinerja pegawai tetap dilakukan. Absensi harian tetap berlaku, sementara kepala perangkat daerah wajib memastikan target kinerja individu dan unit kerja berjalan optimal.
“Pimpinan wajib melakukan monitoring kedisiplinan melalui aplikasi yang sudah disiapkan,” ucapnya.
Setelah uji coba berlangsung dua bulan, BKD akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menghitung tingkat efisiensi yang dihasilkan. Efisiensi yang diukur mencakup penggunaan listrik, air hingga kebutuhan operasional kantor lainnya.
“Dari hasil uji coba ini akan diketahui berapa besar penghematan yang terjadi. Targetnya bisa mencapai 20 persen dari biaya normal,” kata Dedi.
Di sisi lain, Dedi memastikan, kebijakan WFH tidak akan memengaruhi layanan publik seperti Samsat, laboratorium daerah atau layanan perizinan, yang tetap beroperasi secara normal.
“Untuk OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap WFO (Work From Office). Hanya yang tidak berhubungan langsung yang bisa WFH,” katanya.
Selain ASN dan PPPK, uji coba ini juga diperkirakan berdampak pada tenaga outsourcing, termasuk petugas kebersihan dan keamanan, yang nantinya turut dihitung dalam evaluasi efisiensi biaya.
“Kebijakan ini juga akan berpengaruh pada layanan pendukung, seperti cleaning service dan petugas jaga,” ucap Dedi.
Dedi menyebut, hasil evaluasi pada akhir Desember 2025 akan menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk menentukan, apakah pola WFH ini akan diterapkan secara permanen pada 2026 atau tidak.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
