Warga TPU Kebon Nanas Menolak Relokasi, Ancam Demo ke DPR RI

Penolakan Warga TPU Kebon Nanas terhadap Rencana Relokasi

Warga yang tinggal di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, kembali menolak rencana pemerintah untuk merelokasi mereka. Mereka menyatakan tidak akan mengosongkan rumah mereka meskipun surat peringatan pertama (SP 1) akan segera diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Timur.

Sejumlah warga menegaskan bahwa mereka bersikeras tetap bertahan di hunian yang sudah ditempati selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka, Emo, menyatakan bahwa mereka siap melakukan perlawanan bersama organisasi lain yang mendukung perjuangan mereka. Ia bahkan menyebut bahwa warga akan meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) jika diperlukan.

“Kami akan tetap berjuang. Kalau perlu dibantu LSM-LSM juga. Kami tidak akan pindah,” ujar Emo, Rabu (3/12/2025).

Aksi Lebih Besar Dijadwalkan

Warga berencana menggelar aksi lanjutan ke Balai Kota DKI Jakarta bahkan hingga ke Gedung DPR RI untuk menolak penertiban yang akan dilakukan Pemkot. Sebelumnya, aksi serupa juga sudah mereka lakukan di depan Balai Kota pada 27 Oktober 2025.

Menurut warga, lahan TPU Kebon Nanas yang mereka tempati bukanlah milik pemerintah daerah, melainkan milik sebuah yayasan. Karena itu, mereka menilai penertiban dan relokasi tidak memiliki dasar kuat.

“Kalau perlu, kami aksi lagi ke Balai Kota. Kalau perlu sampai DPR RI. Kami siap turun lebih banyak bersama GMNI atau LSM lainnya,” kata Emo.

Penolakan Terhadap Rumah Susun

Pemkot Jakarta Timur menyiapkan unit rumah susun bagi warga terdampak. Namun, usulan tersebut ditolak sebagian warga karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Banyak penghuni bekerja sebagai pemulung dan merasa tidak mampu membayar biaya sewa rusun.

Selain biaya, warga juga menilai relokasi tak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka. “Pemulung itu butuh tempat untuk pilah sampah, butuh ruang buat gerobak. Di rusun mana bisa? Fasilitas itu enggak ada,” tutur Emo.

Pemprov DKI Berencana Pulihkan Fungsi Pemakaman

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menegaskan bahwa kawasan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai area pemakaman. Puluhan tahun kawasan tersebut digunakan sebagai permukiman warga, sehingga lahan pemakaman semakin berkurang.

Dengan dikembalikannya fungsi TPU, pemerintah berharap bisa membuka petak makam baru. Saat ini, 69 TPU yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dilaporkan sudah penuh dan hanya bisa melayani pemakaman secara tumpang. Penertiban disebut perlu dilakukan untuk mengatasi krisis lahan makam yang selama ini menjadi persoalan serius di Ibu Kota.

Syarat yang Diajukan Warga

Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi warga yang tinggal di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dalam waktu dekat. Ketua RT 15/02, Sumiati menegaskan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI jika ingin merelokasi warganya yakni Rusunawa yang disediakan harus dekat dengan TPU Kebon Nanas.

“Sekali lagi saya ingatkan, warga mau direlokasi tapi ke wilayah yang terdekat. Rusunawa Rawa Bebek dan Pulo Jahe itu lumayan jauh dari sini,” katanya, Kamis (27/11/2025).

Sumiati menegaskan, warga sempat merasa keberatan saat pihak Pemkot Jakarta Timur sosialisasi wacana relokasi ke Rusunawa Rawa Bebek dan Pulo Jahe. Menurutnya, sejumlah anak-anak tidak mungkin bisa langsung pindah sekolah di dekat Rusunawa tersebut dan pastinya akan menimbulkan masalah baru.

Lebih lanjut Sumiati, warga di sana rata-rata kerja di sekitar TPU Kebon Nanas seperti menjadi pemulung, membersihkan makam dan lainnya. Jika mereka harus bolak-balik ke Rusunawa tersebut, maka akan memberatkan ongkos.

“Enggak mau kalau di Rusunawa, maunya itu dapat rumah DP 0 persen, enggak apa-apa lokasinya di luar Jakarta yang penting punya rumah sendiri enggak sewa,” tegasnya.

Proses Penertiban yang Bertahap

Sejak lama, di sana berdiri sejumlah bedeng dan ditinggali oleh sejumlah keluarga. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin menjelaskan, penertiban bangunan di TPU Kebon Nanas baru akan dilakukan jika rumah susun untuk warga di sana tersedia.

“Kalau sudah siap (Rusunnya) dari perumahan atau Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru dilakukan penindakannya,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Munjirin menegaskan, selama rumah susun untuk warga di sana belum tersedia, maka pihaknya tidak akan menindak bangunan liar tersebut. Menurut Munjirin, Pemkot Jakarta Timur akan melakukan penertiban terhadap bangunan di sana tidak tergesah-gesah dan dilakukan bertahap serta sesuai prosedur.

“Warga memang mengeluh karena dianggap terlalu cepat dikasih dua minggu, ya sudah tidak apa-apa, itu bagian dari sosialisasi,” ungkap Munjirin.