Kondisi Darurat Bencana di Aceh Timur
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghadapi tantangan berat dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan alat berat serta anggaran yang sangat terbatas.
Hingga saat ini, masih ada beberapa desa di daerah Aceh Timur yang belum bisa diakses untuk diberikan bantuan. Hal ini menyulitkan upaya penyaluran logistik dan bantuan darurat kepada warga yang membutuhkan. Iskandar menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki alat berat, kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan secara efektif.
“Kami hanya memiliki anggaran sebesar 2 miliar rupiah, namun saat ini tersisa hanya 800 juta rupiah,” ujarnya. Dengan anggaran yang sangat terbatas, ia mengaku sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar warga seperti makanan, air bersih, dan kebutuhan lainnya.
Iskandar juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin bisa menangani bencana ini sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Ia mengkhawatirkan bahwa jika tidak ada bantuan tambahan, dirinya juga akan mengangkat bendera putih dan menyerah dalam menghadapi situasi ini.
“Jika sumber daya yang kami miliki kurang, ke mana kami harus mengadu lagi? Jika ada saran dari teman-teman BNPB gunakan kekuatan keuangan daerah, kekuatan keuangan yang mana kita gunakan?” tanyanya.
Menurut Iskandar, kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Kendala-kendala seperti kurangnya stok makanan, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya semakin memperparah kesulitan warga. Bahkan, bantuan yang disampaikan pun sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Tanggapan dari BNPB
Menanggapi keluhan Bupati Aceh Timur tersebut, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi BNPB, Abdul Mahari, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini.
“Kita sebaiknya tidak dalam konteks membenturkan salah satu institusi dengan institusi yang lain ya, karena di kami juga sangat sangat berupaya maksimal untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat ini,” katanya.
Abdul juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat turut hadir langsung untuk membantu penanggulangan bencana ini. Presiden Prabowo Subianto bahkan terjun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi bencana di Aceh.
“Bapak Presiden mengunjungi Aceh untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga tidak setengah-setengah dalam membantu pemerintah daerah upaya tanggap darurat ini, semua sumber daya juga Bapak Presiden sendiri menyampaikan secara maksimal akan diserahkan,” ujar Abdul.
Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan menghemat anggaran pusat untuk memberikan bantuan kepada warga desa dan kecamatan yang terdampak bencana. Ia juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran guna memperbaiki jalur yang rusak serta jembatan-jembangan yang hancur akibat bencana.
Situasi Korban dan Kerusakan
Hingga kini, jumlah korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia mencapai 156 orang dan terluka sebanyak 1.838 jiwa. Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga terdampak.
“Dari data sementara, korban luka ringan berjumlah 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal dunia 156 orang, dan 181 orang masih dinyatakan hilang,” kata Jubir Posko Komando Kantor Gubernur Aceh, Murthalamuddin.
Sementara itu, jumlah pengungsi hingga Senin mencapai 478.847 jiwa yang tersebar di 828 titik pengungsian di seluruh wilayah terdampak. Selain korban jiwa, musibah ini juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum seperti 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah, dan 4 unit pondok pesantren.
Untuk infrastruktur, terdapat 295 titik jalan dan 146 unit jembatan yang rusak. Sementara itu, kerugian harta benda masyarakat mencakup 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, serta lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah dan 12.012 hektare kebun.
Bantuan Logistik dari Basarnas
Sebagai respons atas kebutuhan darurat, Kapal Negara (KN) SAR Purworejo yang berasal dari pangkalan Batam di bawah Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang resmi di-BKO-kan ke Aceh untuk mendrop personel dan membawa logistik guna membantu penanganan bencana banjir.
Kasi Sumber Daya Kantor SAR Kelas A Banda Aceh, Eko Suprianto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pengisian bahan bakar dan air di Pelabuhan Ulee Lheue. Selain itu, kapal juga mengangkut berbagai bantuan dari pemerintah dan masyarakat yang disalurkan melalui BPBA.
Logistik tersebut nantinya akan dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke daerah-daerah terdampak banjir. “Membawa logistik lebih kurang estimasi 15 ton, berupa beras, mie instan, kemudian 3 ambulans beserta medis, termasuk satu mobil tangki air, terus perlengkapan lainnya yang akan diturunkan di Lhokseumawe,” ujar Eko.
Bantuan yang dibawa KN SAR Purworejo merupakan hasil koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan masyarakat. Eko mengatakan hal ini menunjukkan kepedulian bersama terhadap warga yang kini sedang berjuang menghadapi dampak banjir. Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa kapal tidak menerima penumpang umum.
“Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir warga yang ingin ikut, karena prioritas utama adalah logistik. Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana,” kata Eko.
