Harapan yang Tersembunyi di Balik Orasi
Pada bulan Mei 2025, udara panas mengiringi berbagai peristiwa penting di tanah air. Bagi ribuan buruh yang hadir di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari Jumat, 1 Mei 2025, bulan ini memiliki makna istimewa. Mereka berkumpul untuk merayakan Hari Buruh Internasional, dengan harapan akan adanya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja keras.
Ribuan buruh dari berbagai daerah seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang tiba di Jakarta sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk dan poster yang penuh dengan tuntutan, mulai dari kenaikan upah minimum hingga penghapusan sistem outsourcing. Di tengah kerumunan tersebut, Presiden Prabowo Subianto hadir dan menyampaikan pidatonya. Ia menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koruptor tidak boleh membiarkan aset negara hilang begitu saja. Ia menegaskan bahwa aset yang dicuri harus dikembalikan ke negara. Namun, meskipun janji-janji ini disampaikan, banyak kalangan menilai bahwa RUU Perampasan Aset hanya menjadi sekadar gimik belaka.
Jalan Politik yang Berliku
RUU Perampasan Aset telah lama menjadi isu yang sering dibicarakan. Sejak pertama kali diajukan pada 2008, rancangan undang-undang ini terus bergulir tanpa kepastian. Bahkan, dalam beberapa periode, RUU ini sempat masuk dalam daftar Prolegnas tetapi tidak pernah dibahas secara serius.
Pada akhir 2024, RUU Perampasan Aset akhirnya masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029. Rapat paripurna DPR pada 23 September 2025, menyepakati 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025, dan 176 RUU ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik (parpol) telah sepakat RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR. Namun, meski sudah ada kesepakatan, proses pembahasan RUU ini masih tergantung pada keputusan DPR.
Janji yang Tidak Terwujud
Anggota Constitutional and Administrative Law Society, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa janji-janji RUU Perampasan Aset dari corong Istana dan DPR hanya sekadar pemanis telinga masyarakat. Ia menilai, RUU Perampasan Aset hanya menjadi alat untuk meredam tuntutan masyarakat, bukan sebuah solusi nyata.
Herdiansyah menegaskan bahwa mandeknya RUU Perampasan Aset disebabkan oleh ketiadaan komitmen politik dari pemerintah dan DPR. Meskipun ada wacana pembahasan, sampai saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan.
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa penyusunan undang-undang selalu bergantung pada pemerintah dan DPR. Ia menilai, jika ada komitmen yang kuat, maka RUU Perampasan Aset pasti akan lolos di parlemen. Namun, karena adanya kepentingan politik besar, pembahasan RUU ini terus tertunda.
Kini Bola Berada di Tangan DPR
Supratman meminta masyarakat untuk bersabar karena DPR baru saja merampungkan UU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun ada wacana, pembahasan RUU Perampasan Aset bisa dikebut bersamaan KUHAP. Menurut dia, DPR masih menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset.
Supratman juga meminta agar publik tidak lagi menagih RUU Perampasan Aset kepada pemerintah, karena bolanya sudah terumpan ke DPR. Karena DPR meminta RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif mereka.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengatakan bahwa penyusunan undang-undang ini tidak segampang merangkai kalimat di atas kertas. Karena harus tetap sesuai koridor sehingga tidak melenceng dari konstitusi. Ia juga memastikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset bakal kick off pada 2026.
