JAKARTA,
Dari kejauhan, seorang perempuan berambut putih tampak sibuk memandikan cucunya di sebuah sumur yang berada di kontrakan pinggir rel kereta api, Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Perempuan itu bernama Diah (60). Ia telah menghuni kontrakan di pinggir rel kereta Kampung Bahari selama enam tahun terakhir. Di tengah kesibukannya, Diah tampak antusias menyambut kehadiran meski sebelumnya tidak saling mengenal.
“Eh mbak, nyari siapa di sini, tumben-tumbenan ada tamu sampai ke sini,” sapa Diah sambil tersenyum ketika dijumpai di lokasi, Kamis (18/12/2025).
Kedatangan orang asing ke lingkungan kontrakannya membuat Diah terkejut. Sebab, lokasi tempat tinggalnya begitu terpencil dan tak ada akses jalan seperti permukiman lainnya. Akses satu-satunya menuju ke kontrakan yang ditempati Diah harus menyusuri rel kereta api yang masih aktif sepanjang satu kilometer (km). Jalan berbatu dan tidak rata membuat lokasi tersebut sangat berat ditempuh. Keringat yang bercucuran dan napas terengah-engah mengiringi langkah kaki menuju kontrakan Diah dan beberapa orang lainnya.
Selain terpencil, lokasi kontrakan juga berada lebih rendah dari rel kereta api sehingga kerap luput dari pandangan orang. Meski demikian, kontrakan tersebut menjadi penyelamat bagi Diah dan keluarganya untuk memiliki tempat berteduh setelah pendapatan sang suami tak lagi mencukupi untuk menyewa rumah yang lebih layak.
“Dulu saya tinggal di Warakas itu juga mengontrak, cuma karena mau dibenarin, akhirnya saya pindah nyari ke sini yang murah-murah aja, karena kan di sana mahal Rp 1 juta lebih, enggak terjangkau dengan kerjaan bapak. Bapak kan (kerja) cuma tukang parkir doang, jadi, ya udah (ngontrak) di sini aja lah,” ungkap Diah.
Diah bilang, ada sekitar 50 kontrakan yang berdiri di sepanjang rel kereta Kampung Bahari dengan harga bervariatif, mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Perbedaan harga ditentukan oleh luas ruangan dan posisi kamar mandi. Diah hanya mampu menyewa kontrakan termurah dengan kamar mandi di luar yang digunakan bersama.
“Sebulan saya mengontrak Rp 300.000 sama lampu, airnya dari sumur, cuma kalau buat minum, nyuci beras atau apa beli air ledeng Rp 5.000 buat tiga hari,” ungkap dia.
Kontrakan berukuran sekitar 3 x 3 meter itu tampak sesak dengan sirkulasi udara yang minim. Perabotan yang memenuhi ruangan pun sangat terbatas, hanya kasur lantai yang sudah menipis, kipas angin, dan sebuah lemari pakaian. Di ruangan sempit itu, Diah, suami, dan anaknya harus berbagi tempat untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas.
Sementara itu, putrinya yang telah menikah menyewa kontrakan tepat di sebelahnya bersama suami dan bayi mereka.
Ingin punya tempat tinggal layak
Hidup bertahun-tahun di kontrakan mungil membuat Diah dan keluarga begitu tersiksa. Kondisi yang pengap, lembab, dan gelap, sering kali menyayat hati Diah karena harus membiarkan anak dan cucunya tinggal di lingkungan tak layak. Namun, keterbatasan ekonomi membuat Diah tak bisa berbuat banyak selain berdoa setiap malam.
“Kepingin banget (tinggal di rumah layak), setiap malam suka berdoa kapan ya punya tempat tinggal yang lebih layak buat anak dan cucu,” tutur Diah. Ia berharap doa-doa itu dapat terkabul sebelum ajal menjemput. Diah ingin melihat anak dan cucunya hidup nyaman dan tenang di lingkungan yang sehat sebelum dirinya meninggal dunia.
Ular dan tikus
Mimpi memiliki rumah layak terus menghantui pikiran Diah lantaran kondisi kontrakannya yang memprihatinkan. Selain sering bocor dan sempit, kontrakan tersebut kerap dimasuki binatang, di antaranya tikus dan ular. “Dukanya itu banyak binatang, suka ada tikus, ular gitu sering masuk kalau tidur. Kalau tetangga mah baik-baik, tapi binatangnya ini kayak ular, karena kan di belakang tanah kosong,” ungkap Diah.
Berbagai jenis ular dengan ukuran berbeda, mulai dari piton, sanca, hingga kobra, kerap masuk ke kontrakan milik Diah dan warga lainnya. Biasanya, ketika ular masuk, Diah akan meminta bantuan tetangga untuk menangkapnya menggunakan karung dan membuangnya ke lokasi yang jauh dari permukiman.
Diisi tujuh orang
Warga lain bernama Iin (33) mengaku menyewa kontrakan seharga Rp 350.000 per bulan. Meski harganya lebih mahal, ukuran kamar yang ditempatinya hanya sekitar 3 x 4 meter. Di dalamnya terdapat kasur lantai tipis, dua lemari, dan sebuah kipas angin. Kamar sempit itu dihuni oleh Iin, suami, dan lima anak laki-lakinya. “Diisi sama tujuh orang, soalnya anak saya lima laki-laki semua,” tutur Diah. Ia mengaku harus tidur berhimpit-himpitan bersama suami dan anak-anaknya setiap malam. Iin dan suaminya bahkan kerap mengalah tidur di lantai agar anak-anak bisa tidur di atas kasur tipis.
Iin terpaksa bertahan di kontrakan tersebut karena penghasilan suaminya sebagai pedagang tidak menentu dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
Pemerintah dinilai gagal
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI) M Azis Muslim menilai, kemunculan kontrakan murah yang tak layak huni merupakan bentuk kegagalan dari pemerintah. “Kalau memang tadi bangunan liar itu tanpa ada status RT dan RW berarti mereka liar sehingga menunjukkan adanya kegagalan pemerintah untuk melakukan penataan kota dan pengaturan administratif perkotaan,” ungkap Azis saat dihubungi, Kamis (18/12/2025).
Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas keberadaan warga yang terlanjur menempati kontrakan tersebut. Azis menyarankan agar pemerintah memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap fasilitas dasar dan lingkungan yang aman. Selain itu, ke depan pemerintah perlu melakukan penertiban agar tidak ada lagi kontrakan di pinggir rel kereta api yang berisiko tinggi terhadap keselamatan penghuninya.
“Kalau bicara aspek keselamatan tentu bangunan semi permanen pinggir rel kereta memiliki risiko yang sangat tinggi, rentan terhadap berbagai macam kerusakan karena faktor getaran ketika lalu lalang kereta itu terjadi,” jelas Aziz. Kondisi permukiman yang kumuh dan berdempetan juga dinilai rawan kebakaran. Keselamatan warga semakin terancam jika terjadi kecelakaan kereta di sekitar kontrakan tersebut. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, ini membuat risiko terhadap keselamatan warga akan terus berlanjut.
Pemerintah wajib siapkan hunian baru
Tidak hanya menertibkan, pemerintah juga wajib menyediakan tempat tinggal baru untuk para penghuni kontrakan. “Pemerintah bisa menyediakan alternatif hunian yang layak dan terjangkau,” tutur Aziz. Namun, untuk memindahkan penghuni kontrakan ke tempat baru bukan perkara yang mudah. Pemerintah harus melakukan pendekatan dan sosialisasi yang intens ke masyarakat agar mengetahui dampak buruk tinggal di pinggir rel kereta api. Dengan berbagai sosialisasi, warga akan mengerti mengapa mereka harus pindah dari kontrakan murah meriah tersebut.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai pemerintah harus menyediakan hunian layak untuk mengatasi persoalan kontrakan murah di bantaran rel. “Negara harus mengakselerasi kebijakan itu, misalnya membangun perumahan untuk warga miskin perkotaan, rusunawa (rumah susun sederhana sewa), rusunami (rumah susun sederhana milik), itu bagian negara hadir untuk memperjuangkan atau mengkomodir hak asasi manusia (HAM),” jelas Rakhmat kepada, Kamis.
Tanggung jawab negara
Menurut Rakhmat, memberikan akses terhadap tempat tinggal yang layak merupakan tanggung jawab negara sehingga pemerintah tidak boleh lepas tangan. Ia menegaskan bahwa hunian layak adalah bagian dari HAM yang wajib dipenuhi negara untuk warganya. “Kalau pemerintah terlalu akomodatif atau pro terhadap pemilik modal dengan membangun mal, apartemen, pusat perkantoran, ruko, tapi malah meminggirkan akses terhadap housing, itu bukan hanya sebuah kegagalan, tapi pelanggaran HAM,” tegas Rakhmat. Kebijakan yang terlalu berpihak pada pemilik modal, tanpa disadari, telah menggerus hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah dinilai harus lebih bertanggung jawab dalam mempermudah akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan sekadar melepas tangan terhadap persoalan tersebut.
