Kritik terhadap Penanganan Bencana di Sumatra oleh Prabowo
Sejumlah pakar mengkritik cara Presiden Prabowo Subianto menangani bencana yang terjadi di wilayah Sumatra. Mereka merasa bahwa pemerintah masih menutup-nutupi beberapa aspek penting dari peristiwa tersebut, termasuk masalah kayu gelondongan yang terbawa banjir.
Penanganan Bencana yang Dinilai Tidak Transparan
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo masih terkesan menutup-nutupi berbagai isu terkait bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Ikrar menegaskan bahwa ia sebelumnya merupakan pendukung Prabowo, tetapi setelah melihat bagaimana kepemimpinan Prabowo dalam menangani krisis ini, ia merasa putus asa terhadap kepemimpinan presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ikrar mencontohkan satu hal yang dinilainya masih ditutup-tutupi, yaitu jumlah kayu gelondongan yang terbawa banjir. Ia bertanya apakah pihak berwenang mengakui bahwa kayu-kayu tersebut adalah hasil dari penebangan hutan atau pembalakan ilegal. Selain itu, Ikrar juga menyebut perubahan hutan dari multiculture menjadi monoculture, yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit.
Perbedaan Tanaman Kelapa Sawit dengan Kelapa
Ikrar menjelaskan bahwa tanaman kelapa sawit memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kelapa. Menurutnya, kelapa sawit membutuhkan lahan yang lebih luas dan air yang lebih banyak untuk tumbuh. Hal ini berbeda dengan kelapa yang bisa tumbuh langsung tanpa perlu pengelolaan intensif.
Alasan Prabowo Tidak Tetapkan Bencana Nasional
Prabowo menyatakan bahwa bencana di Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya hanya terbatas pada tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana tersebut tanpa perlu menaikkan statusnya menjadi bencana nasional.
Selain itu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani bencana ini. Salah satu buktinya adalah turunnya para menteri dan pejabat ke lapangan. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membantu penanganan bencana.
Anggaran yang Dibagikan untuk Penanganan Bencana
Pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra dari berbagai sumber. Di antaranya adalah dana kemasyarakatan sebesar Rp268 miliar yang disalurkan ke tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Selain itu, ada Dana Tanggap Darurat (DSP) dan Cadangan Bencana sebesar Rp1,6 triliun dari pagu anggaran Rp5 triliun pada 2025. Pada tahun 2026, ada tambahan Rp250 miliar dari pagu Rp5 triliun.
Jumlah Korban Jiwa yang Masih Tinggi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan laporan terbaru tentang jumlah korban jiwa bencana Sumatra. Sampai hari Jumat (2/1/2026), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.157 orang. Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 530 orang, disusul Sumut dengan 365 orang dan Sumbar dengan 262 orang.
Jumlah korban hilang juga masih tetap, yaitu sebanyak 165 orang. Sementara itu, jumlah pengungsi menurun sedikit, kini total ada 380.287 orang. Terbanyak di Aceh, yakni 365.658 orang, disusul Sumut sebanyak 13.926 orang, dan Sumbar 9.703 orang.
Upaya Penyelamatan dan Perbaikan Infrastruktur
Pemerintah saat ini masih terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak. Proses pencarian korban masih dilakukan secara optimal, dan diharapkan tidak ada lagi korban yang tertinggal di titik-titik pencarian.
