Rekomendasi WALHI Sulsel untuk Masa Depan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan baru saja merilis Catatan Akhir Tahun (CATAHU) yang berjudul “Sulawesi Tanpa Polusi 2025”. Dalam laporan ini, WALHI menyoroti beberapa isu penting terkait lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah Sulawesi. Direktur WALHI Sulsel, Amin, menyampaikan enam poin utama rekomendasi yang menjadi fokus dalam CATAHU tahun ini.
Poin-Poin Utama Rekomendasi WALHI Sulsel
-
Moratorium PLTU Captive
Salah satu rekomendasi utama adalah penerapan moratorium terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive, terutama yang digunakan untuk kepentingan hilirisasi. Menurut WALHI, PLTU ini telah terbukti menjadi sumber utama kerusakan lingkungan dan krisis kesehatan masyarakat. -
Pertimbangan Dampak Ganda Ekologi
Negara perlu mempertimbangkan dampak ganda dari penggunaan energi kotor, termasuk kerusakan ekologis dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. -
Revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022
Presiden Republik Indonesia dan Menteri ESDM diminta untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Regulasi ini dinilai masih membuka ruang bagi PLTU batubara dalam kebijakan transisi energi. -
Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup wajib memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Termasuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengikat serta melibatkan masyarakat terdampak dalam proses tersebut. -
Reformasi Mekanisme Perlindungan Korban Pencemaran
Negara harus mereformasi mekanisme perlindungan korban pencemaran, tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup pemulihan ekologis dan kesehatan masyarakat. -
Transisi Energi Berbasis Hak Asasi Manusia
Transisi energi di Indonesia harus ditegakkan secara tegas dalam kerangka hak asasi manusia. Bukan semata-mata kepentingan ekonomi yang mengorbankan kehidupan masyarakat lokal.
Konferensi Pers dan Pertemuan Advokat Lingkungan
Rekomendasi ini juga dipaparkan dalam konferensi pers dan pertemuan advokat lingkungan se-Sulawesi. Acara berlangsung di Hotel Grand Maleo, Jl Pelita Raya, Makassar, pada Senin (29/12/2025). Forum ini membahas perkembangan perlawanan hukum terhadap industri ekstraktif dan pembangunan PLTU captive di wilayah Sulawesi.
Menurut Amin, ekspansi industri ekstraktif kini semakin masif di kawasan timur Indonesia, dengan Sulawesi menjadi wilayah terdampak utama. Ia menilai gerakan advokat lingkungan sangat penting sebagai tameng perlindungan lingkungan dan masyarakat.
Dalam forum tersebut, para advokat memaparkan sejumlah perkembangan litigasi lingkungan hidup. Salah satunya disampaikan oleh Dinamisator Jaringan Advokat Lingkungan, Sandy. Ia mengungkap dua kemenangan penting masyarakat melawan perusahaan pengoperasi PLTU captive di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Kemenangan Hukum dalam Perlawanan Terhadap PLTU
Menurut Sandy, dalam gugatan di Sulawesi Tengah, pengadilan menyatakan perusahaan industri nikel terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat operasional PLTU captive. Pengadilan menghukum perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memerintahkan pemerintah melakukan pengawasan. Ini menjadi preseden penting bahwa industrialisasi yang merusak dapat dilawan lewat jalur hukum.
Hal serupa disampaikan oleh Sadam Husain dari LBH Kendari terkait gugatan pencemaran lingkungan di Morosi, Sulawesi Tenggara. Gugatan tersebut dikabulkan setelah terbukti adanya pencemaran udara, air, dan kerusakan ruang hidup masyarakat. Hakim menyatakan perusahaan terbukti mencemari dan merusak lingkungan hidup. Perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan, dan negara diperintahkan melakukan pengawasan.
Ia menegaskan pencemaran berdampak langsung pada kehidupan warga, mulai dari rusaknya tambak hingga matinya ikan dan udang akibat kandungan logam berat.
Kritik terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022
Sementara itu, kuasa hukum uji materiil Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, Syamsul Rijal, menilai kebijakan tersebut masih membuka ruang bagi keberlanjutan energi kotor. Ada pengecualian dalam Perpres 112 yang justru membuat PLTU bertambah. Ini bertentangan dengan semangat transisi energi.
Konferensi pers ditutup dengan pembacaan rekomendasi CATAHU Sulawesi Tanpa Polusi 2025. Beberapa poin utama rekomendasi tersebut antara lain moratorium PLTU captive, revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022, penguatan penegakan hukum lingkungan, serta memastikan transisi energi berjalan adil dan berbasis hak asasi manusia.
WALHI Sulsel berharap terbentuknya jaringan advokat lingkungan ini dapat memperkuat perjuangan hukum dalam melindungi lingkungan dan masyarakat terdampak industri ekstraktif di Sulawesi.
