Penyesuaian Struktur OPD Pemprov NTB, Banyak Pejabat Sementara Tidak Memiliki Jabatan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini sedang melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Hal ini berdampak pada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus mengosongkan jabatannya sementara waktu. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur baru yang diberlakukan.
Beberapa pejabat di lingkungan Pemprov NTB tidak lagi memiliki jabatan karena instansi yang mereka pimpin terkena dampak dari perubahan SOTK. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB Lalu Moh Faozal menjelaskan bahwa alasan penghapusan jabatan sementara adalah karena adanya perubahan nama dan struktur unit kerja. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pihaknya telah menunjuk beberapa pelaksana tugas (Plt).
“Sebelumnya mereka memimpin instansi yang berubah nama, jadi sementara off dulu. Ini ibaratnya rumahnya hilang akibat penyesuaian SOTK baru,” ujar Faozal.
Daftar OPD Baru Setelah Perubahan SOTK 2026
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah mengukuhkan sejumlah pejabat sesuai dengan struktur SOTK 2026. Dalam perubahan ini, terdapat sejumlah OPD yang mengalami perubahan nama atau bergabung dengan instansi lain. Berikut beberapa perubahan yang terjadi:
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
- Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf)
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Biro Hukum menjadi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) digabung dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim)
- Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Pendidikan digabung dengan Pemuda dan Olahraga menjadi Dikbudpora
- Dinas Kebudayaan menjadi OPD baru yang berdiri sendiri
- Dinas Sosial digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Perindustrian digabung dengan Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksana Tugas (Plt) yang Ditunjuk
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Pj Sekda NTB Lalu Moh Faozal menyampaikan bahwa ada enam OPD yang dijabat oleh Plt. Berikut nama-nama Plt yang ditunjuk:
- Kepala Biro Umum dan Adpim: Tri Budiprayitno
- Plt Karo Kesra: Ahmad Hubaidi
- Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Baiq Nelly Yuniarti
- Plt Kepala Dinas Kebudayaan: Lalu Ahmad Nur Aulia
- Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim: Budi Herman
- Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Eva Dewiyani
- Plt Kepala Dinas Dispora: Lalu Hamdi
Daftar Pejabat yang Nonjob
Selain itu, beberapa kepala OPD yang terdampak SOTK baru sementara tidak memiliki jabatan atau dalam status nonjob. Menurut Faozal, pengisian jabatan definitif masih menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut beberapa pejabat yang masuk dalam daftar nonjob:
- Kepala Dinas Perdagangan: Jamaluddin Malady
- Kepala Dinas PUPR: Sadimin
- Kepala Dinas Sosial: Nunung Tri Ningsih
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga: Wirawan Ahmad
- Kepala Dinas Perindustrian: Nuriyanti
- Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: Surya Bahari
- Kepala Biro Umum: Muhammad Riadi
- Kepala Biro Administrasi Pimpinan: Khairul Akbar
- Karo Ekonomi: Najamuddin Amy
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan: Aidy Furqan
- Kepala Administrasi Pembangunan: Izzuddin Mahili
