Aliansi Muda Muhammadiyah Menegaskan Keterpisahan dari Pimpinan Pusat
Ketua Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM), Tumada, menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya merupakan bagian yang terpisah dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan PP Muhammadiyah yang menyebut AMM bukan bagian dari organisasi tersebut setelah AMM melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya.
“Karena memang kami memang terpisah dengan organisasi induk. Maka kami sebenarnya memaknai jalan ini sebagai jalan kritis yang mana kemudian ini harus disuarakan secara cepat,” ujar Tumada dalam wawancaranya, Jumat (9/1/2026).
Ia menegaskan bahwa AMM adalah serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi Kemuhammadiyahan. Anggota AMM aktif berdiskusi dan mengkaji berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk materi Pandji dalam tayangan Mens Rea-nya, yang berasal dari kesadaran kritis mereka.
- Berikut beberapa hal yang dikemukakan oleh Tumada:
- Banyak anggota AMM yang masih aktif kuliah.
- Ada juga anggota yang menjadi aktivis sosial.
- Beberapa di antaranya bekerja di bidang profesional namun tetap mendukung gerakan Muhammadiyah.
Tumada menjelaskan bahwa pelaporan terhadap Pandji dilakukan setelah melalui kajian internal. “Kami berdiskusi soal bagaimana kemudian saudara terlapor ini yang menyinggung soal Muhammadiyah dan NU,” kata Tumada.
Ia mengakui bahwa banyak orang menganggap pelaporan AMM dinilai berlebihan terhadap tayangan komedi. Namun, menurut Tumada, ucapan-ucapan Pandji dalam acara komedi itu yang telah dipasarkan secara luas dapat berpotensi memengaruhi masyarakat lebih luas daripada audiens yang hadir saat acara berlangsung.
“Ketika di ruang publik dengan jangkauan luas, komedi juga kan sebenarnya memiliki dampak sosial,” ujarnya.
Penyebutan Muhammadiyah dalam Materi Pandji
Pandji menyebutkan bahwa Muhammadiyah dan NU mendapatkan jatah pengelolaan tambang karena memberikan suara warganya untuk presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut AMM, pihak yang diberikan keuntungan itu tidak mewakili Muhammadiyah secara utuh.
“Kami merasa bahwa itu bukan Muhammadiyah-nya tapi perorangannya (mendapat keuntungan dari praktik balas budi). Yang mana kemudian kalau kita berbicara soal organisasi per hari ini, itu tidak bisa dibawa-bawa,” kata Tumada.
Muhammadiyah Tak Akui AMM
Sebelumnya, Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto, menyatakan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya bukan organisasi resmi Muhammadiyah. Edy menegaskan bahwa laporan yang dilayangkan oleh AMM bukan sikap resmi Muhammadiyah sebagai organisasi.
“Memang pelaporan itu bukan sikap resmi, Mbak. Aliansi Muda Muhammadiyah juga bukan organisasi resmi di Muhammadiyah,” ujar Edy.
Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Taufiq Nugroho, menilai ucapan Pandji soal konsesi tambang untuk Muhammadiyah sebagai bentuk kritik. Meskipun Pandji sempat menyinggung Muhammadiyah menerima izin konsesi tambang, hal tersebut dianggap sebagai kritik yang membangun.
Pelaporan Pandji ke Polda Metro Jaya
Pandji dilaporkan oleh seorang koordinator Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah, Rizki Abdul Rahman Wahid, karena merasa tersinggung atas materi yang disampaikannya dalam acara Mens Rea yang tayang di platform streaming Netflix. Ia melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Dalam potongan video yang dilihat, Pandji menyampaikan pernyataan yang menyebut NU dan Muhammadiyah seolah ikut serta dalam praktik politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang. Polisi akan memeriksa terlebih dahulu tindak pidana yang dituduhkan pada materi Pandji dalam Mens Rea.
Polisi akan memanggil mulai dari pelapor, Pandji sebagai terlapor, dan saksi-saksi yang diajukan pelapor. Penyidik akan melakukan klarifikasi dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor, untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk Mens Rea tersebut.
Pasal yang dikenakan kepada Pandji meliputi Pasal 300 atau 301 tentang penghasutan agama atau kepercayaan, dan/atau Pasal 242 tentang memberikan keterangan palsu dan/atau 243 KUHP tentang ujaran kebencian, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
