Penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pemimpin Sementara Keraton Solo
Kisruh kepemimpinan di Keraton Solo atau Keraton Surakarta kembali memanas. Perebutan tahta terjadi antara Pakubuwono XIV Hangabehi dan Pakubuwono XIV Purboyo. Kedua kubu terlibat kisruh hingga berbuntut saling lapor ke polisi.
Di tengah konflik internal itu, muncul nama KGPA Tedjowulan. KGPA Tedjowulan, atau Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan, merupakan tokoh bangsawan Keraton Surakarta. Gelar KGPA yang disandang Tedjowulan merupakan sebuah gelar kebangsawanan tinggi di Keraton Surakarta (Keraton Solo) yang diberikan kepada keturunan bangsawan laki-laki dewasa dari garis permaisuri atau keluarga inti raja, selain putra mahkota.
Gelar ini menandakan status tinggi dalam hierarki keraton, sering kali untuk saudara raja atau kerabat dekat dengan peran strategis, seperti pengelolaan administratif atau militer. Contohnya, KGPA Tedjowulan sendiri menyandang gelar lengkap Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan, yang menunjukkan tambahan kehormatan “Panembahan Agung” atas kontribusinya.
Di Keraton Solo, KGPA berada di bawah gelar raja seperti Susuhunan Pakubuwono atau KGPAA (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom untuk putra mahkota), tapi di atas gelar seperti KGP (Kanjeng Gusti Pangeran) untuk generasi muda. Gelar ini mencerminkan tradisi Jawa Mataram yang masih lestari hingga tahun 2026.
Di tengah konflik internal Keraton Solo, KGPA Tedjowulan ditunjuk oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sebagai pemimpin sementara Keraton Kasunanan Surakarta (Solo). Namun, penunjukan KGPA Tedjowulan oleh negara ini tak lantas meredakan kisruh di internal keraton.
KGPA Tedjowulan yang kini berstatus sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya (P3KCB) mendapatkan mandat dalam Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026, yang berkaitan dengan kebutuhan administratif pemerintahan dan penyelesaian konflik.
Profil KGPA Tedjowulan
KGPA Tedjowulan lahir pada tanggal 3 Agustus 1954 di Surakarta, Jawa Tengah, dengan nama kecil Gusti Raden Mas Soerjo Soetedjo atau Suryo Sutejo. Ia adalah putra kelima dari Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Kanjeng Raden Ayu Retnodiningrum, menjadikannya adik kandung KGPH Dipokusumo serta saudara tiri Pakubuwono XIII.
Namun, latar belakang KGPA Tedjowulan ini cukup unik. Ia tercatat berlatarbelakang militer. KGPA Tedjowulan adalah lulusan Akademi Militer (Akabri) Magelang tahun 1984. Sebagai purnawirawan TNI Angkatan Darat, ia mencapai pangkat Kolonel Infanteri dan bertugas di Kodam Siliwangi serta Mabes TNI Jakarta. Jabatan pentingnya mencakup Komandan Yonif 407/Padma Kusuma (1995-1997), Kasrem Surakarta, dan Komandan Brigif 413 di Solo.
Karier di Keraton
Tedjowulan menjabat Mahamenteri Keraton Surakarta berdasarkan SK Mendagri No. 430-2933 Tahun 2017, posisi administratif kedua setelah raja. Pada Januari 2026, ia resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Raja dan penanggung jawab pengelolaan Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menyelesaikan konflik internal. Ia pernah terlibat kontroversi dualisme takhta pasca-wafatnya Pakubuwono XII pada tahun 2004.
Alasan Pemerintah Menunjuk KGPA Tedjowulan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap alasannya menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pemimpin sementara Keraton Solo. Ia mengatakan, penetapan ini dapat memperkuat pelestarian cagar budaya sekaligus mendorong penyelesaian konflik internal.
Setelah penyerahan keputusan menteri di pendopo utama Keraton pada Minggu (18/1/2026) siang, Fadli Zon menyampaikan harapannya agar KGPA Tedjowulan berperan aktif menyelesaikan dualisme raja di Keraton Solo. “Kita juga berharap Panembahan Agung untuk melaksanakan musyawarah. Ini kan urusan keluarga besar Keraton, kita menyaksikan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat,” kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com.
“Masih ada mungkin hal-hal perbedaan, kesalahpahaman dan lain-lain yang perlu diluruskan. Kami dari pemerintah menunjuk beliau sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab,” sambung dia.
Pemerintah juga menganggap KGPA Tedjowulan bisa menyelesaikan konflik dualisme Raja Keraton Solo karena memiliki pengalaman yang cukup untuk hal itu. “Dan kami menilai beliau (KGPA Tedjowulan) adalah seorang yang senior dan punya banyak pengalaman dan saya yakin beliau bisa menjadi bagian yang menyelesaikan di keraton,” ujar Fadli.
