Menolak KKN: Mengapa Pilkada ke DPRD Adalah Mundur

Peran Pilkada Langsung dalam Mempertahankan Kedaulatan Rakyat

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu reformasi terpenting yang lahir dari gelombang reformasi 1998. Sejak saat itu, otoritas pemilihan kepala daerah tidak lagi berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan langsung di tangan rakyat. Ini bukan hanya sekadar proses teknis pencoblosan kertas suara, tetapi juga upaya untuk memutus rantai oligarki partai yang selama ini menguasai rekrutmen pemimpin di tingkat lokal.

Pilkada langsung menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, mandat kekuasaan benar-benar berasal dari bawah, bukan hanya penunjukan dari elit di Jakarta atau faksi-faksi kecil di parlemen daerah. Namun, belakangan ini muncul wacana untuk menarik kembali hak pilih rakyat dan mengembalikannya ke DPRD. Wacana ini seperti hantu lama yang tak pernah benar-benar mati.

Narasi yang dibangun sering kali berkisar pada isu efisiensi anggaran dan pengurangan konflik horizontal. Akan tetapi, di balik rasionalisasi tersebut, terselip bahaya laten yang mengancam nyawa demokrasi kita: lahirnya korupsi senyap yang sistematis. Para pendukung pemilihan melalui DPRD sering menjajarkan apa yang disebut sebagai “ilusi efisiensi” dengan dalih bahwa mekanisme perwakilan akan menekan biaya politik secara signifikan.

Logika yang ditawarkan tampak sederhana; kandidat tidak lagi perlu membiayai kampanye massal, mencetak jutaan baliho, atau menyebar “serangan fajar” kepada ratusan ribu pemilih. Akan tetapi, pandangan ini melupakan realitas pahit dalam struktur politik kita. Mengubah pemilih dari rakyat banyak menjadi hanya puluhan anggota dewan tidak akan menghilangkan politik uang, melainkan hanya mengubah bentuk pasarnya.

Jika dalam Pilkada langsung transaksi material bersifat eceran (retail) kepada massa luas, maka dalam pemilihan melalui DPRD, transaksi tersebut bergeser menjadi transaksi grosir (wholesale) di ruang-ruang gelap. Inilah yang disebut sebagai korupsi senyap, di mana “mahar politik” yang diberikan kepada elit partai atau dukungan fraksi bisa jauh lebih besar secara nominal dan, yang paling berbahaya, hampir mustahil untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum karena hanya melibatkan sedikit aktor di ruang yang kedap pengawasan publik.

Mengembalikan pemilihan ke DPRD bukan hanya persoalan teknis, melainkan sebuah kemunduran paradigma yang akan mengubah struktur akuntabilitas kekuasaan secara drastis. Dalam sistem Pilkada langsung, meski dengan segala kekurangannya, kepala daerah memiliki ikatan psikologis dan kontrak sosial langsung dengan pemilih. Rakyat memiliki instrumen untuk memberikan hukuman (stick) atau penghargaan (carrot) melalui kotak suara setiap lima tahun berdasarkan responsivitas kebijakan yang dirasakan.

Sebaliknya, jika dipilih oleh DPRD, akuntabilitas tersebut akan segera bergeser menjadi “akuntabilitas intra-elit” di mana kepala daerah tidak lagi merasa berutang budi kepada publik, melainkan kepada pimpinan partai yang telah memberikan “tiket” kekuasaan. Lebih jauh lagi, Pilkada langsung merupakan satu-satunya celah bagi lahirnya meritokrasi di tengah kepungan tembok oligarki.

Dalam dua dekade terakhir, kita telah menyaksikan lahirnya pemimpin-pemimpin alternatif dari kalangan profesional, akademisi, hingga aktivis akar rumput yang berhasil menduduki jabatan publik karena mereka dicintai oleh rakyat, meskipun mungkin tidak disukai oleh elit partai. Sistem pemilihan langsung memungkinkan sirkulasi pemimpin yang lebih inklusif dan memberikan harapan bahwa siapa pun yang kompeten memiliki peluang untuk memimpin.

Jika kita menutup pintu pemilihan langsung, maka sirkulasi elit dipastikan akan macet dan hanya berputar di kalangan kerabat petahana, pengurus inti partai, atau pemodal besar yang mampu membayar mahar grosir tersebut. Rakyat akan direduksi posisinya dari subjek politik yang berdaulat menjadi sekadar penonton di pinggir lapangan yang kehilangan rasa kepemilikan terhadap proses politik di daerahnya sendiri.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa Pilkada langsung memang menyisakan residu negatif yang nyata, seperti maraknya politik uang di tingkat massa dan potensi gesekan sosial antar-pendukung. Data menunjukkan bahwa praktik pembelian suara (vote buying) memang sering kali dianggap sebagai “normal baru” terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Namun, mengobati penyakit politik uang dengan cara menghapus hak pilih rakyat adalah ibarat mengobati sakit kepala dengan cara memenggal kepala; kita mungkin akan kehilangan rasa sakitnya, tetapi kita dipastikan akan kehilangan nyawanya.

Masalah biaya tinggi dan politik transaksional seharusnya dijawab dengan penegakan hukum pemilu yang tegas, pembatasan dana kampanye yang ketat, serta reformasi internal partai politik, bukan dengan mengamputasi hak konstitusional warga negara. Fenomena korupsi yang melibatkan puluhan kepala daerah setiap tahunnya sering kali dijadikan peluru oleh pendukung pemilihan tidak langsung untuk menunjukkan kegagalan Pilkada langsung.

Namun, benarkah pemilihan oleh DPRD menjamin pemimpin yang lebih bersih? Sejarah politik kita justru menunjukkan bahwa ketika kekuasaan dipusatkan pada segelintir orang di parlemen, potensi kolusi antara eksekutif dan legislatif untuk menggarap anggaran pembangunan justru semakin menguat. Dalam sistem Pilkada langsung, setidaknya ada mekanisme checks and balances yang lebih kuat karena legitimasi kepala daerah berasal langsung dari rakyat, sehingga posisi tawar mereka terhadap DPRD tidaklah lemah.

Jika pemimpin daerah hanya menjadi “pelayan DPRD”, maka fungsi pengawasan legislatif akan lumpuh karena kedua lembaga tersebut berada dalam jaringan transaksional yang sama sejak proses pemilihan dimulai. Mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah sebuah jalan pintas yang hanya akan membawa kita kembali ke masa kegelapan politik, di mana rakyat hanya dianggap sebagai objek dan kekuasaan hanya menjadi barang dagangan antar-elit.

Kita harus berani menolak korupsi senyap dan terus merawat harapan bahwa melalui setiap lembar surat suara yang masuk ke kotak suara, kita sedang membangun fondasi bagi Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Demokrasi memang membutuhkan kesabaran untuk terus diperbaiki, namun demokrasi tidak boleh dikhianati hanya demi alasan efisiensi semu yang justru membunuh nyawa kedaulatan rakyat.