Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Celah Penugasan Polisi Aktif di Jabatan Sipil
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Polri). Putusan ini menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri. Dengan demikian, celah penugasan Kapolri yang selama ini memungkinkan polisi aktif menjabat di instansi sipil tidak lagi berlaku.
Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (13/11/2025) menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pejabat KPK memiliki latar belakang kepolisian, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu. Meski Setyo Budiyanto sudah pensiun dari Polri pada Juni 2025, ia memulai kepemimpinannya di KPK dengan status sebagai polisi aktif. Hal ini memicu pertanyaan terkait kepatuhan terhadap putusan MK.
Jabatan sipil merujuk pada posisi dalam struktur pemerintahan/instansi negara yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan oleh anggota militer atau polisi aktif. Contoh jabatan sipil meliputi direktur di kementerian atau lembaga negara, kepala dinas di pemerintahan daerah, serta jabatan fungsional seperti dokter, guru, peneliti, auditor, dan arsiparis. Dalam UU ASN, jabatan sipil dibagi menjadi jabatan manajerial dan nonmanajerial/fungsional.
Putusan MK juga menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Frasa ini dinilai telah menjadi celah yang melegalkan polisi aktif menjabat di pos-pos sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Dengan adanya putusan ini, Kapolri tidak dapat lagi menugaskan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.
Dampak Putusan MK terhadap Struktur KPK
Dampak langsung dari putusan MK terlihat pada struktur KPK yang diisi oleh personel Polri. Selain Ketua KPK Setyo Budiyanto, KPK masih memiliki pejabat kepolisian aktif, antara lain Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang merupakan jenderal bintang satu Polri. KPK menyatakan masih mempelajari dampak putusan tersebut, terutama terkait konsekuensi hukum dan administratif bagi para pejabatnya.
Menurut Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri sudah sangat jelas atau expressis verbis. Namun, adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam bagian penjelasan justru mengaburkan substansi pasal utama tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri itu sendiri maupun bagi karier ASN di instansi sipil.
Tanggapan dari Pihak Terkait
Sejumlah pihak, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Watch (IPW), telah memberikan komentarnya terkait putusan MK. Kompolnas menyatakan bahwa Polri harus mematuhi putusan tersebut. Sementara IPW menyoroti dampak besar dari putusan ini, karena diperkirakan ada sekitar 4.000 anggota Polri di berbagai instansi sipil yang kini harus memilih: pensiun dini untuk tetap di jabatan sipil, atau kembali ke institusi Polri.
Implikasi Hukum dan Administratif
Putusan MK ini tidak hanya berdampak pada KPK, tetapi juga pada seluruh instansi sipil yang diisi oleh anggota Polri aktif. Dengan adanya larangan ini, semua anggota Polri aktif yang saat ini menjabat di instansi sipil akan diminta untuk mengambil keputusan. Mereka harus memilih antara tetap bertahan di jabatan sipil dengan pensiun dini atau kembali ke Polri. Ini akan memengaruhi struktur organisasi dan kebijakan pengangkatan pegawai di berbagai instansi pemerintah.
Kesimpulan
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Polri merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan transparansi sistem pemerintahan. Dengan menghapus celah penugasan Kapolri, putusan ini menegaskan bahwa jabatan sipil harus diisi oleh ASN, bukan oleh anggota Polri aktif. Hal ini juga menjadi tantangan bagi KPK dan instansi lain yang memiliki pejabat dengan latar belakang kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru.
