Peristiwa Pembongkaran Pagar di Bukit Kerangan: Dugaan Intimidasi oleh Aparat TNI
Pembongkaran pagar milik warga di lokasi sengketa tanah seluas 3,1 hektare di Bukit Kerangan, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kembali menjadi perhatian publik. Peristiwa ini terjadi saat Dandim 1630/Manggarai Barat, Letkol Budiman Manurung, melakukan kunjungan ke lokasi pada 26 Oktober 2025. Kejadian tersebut menimbulkan dugaan adanya intimidasi terhadap tujuh pemilik tanah yang sedang berperkara secara perdata.
Para pemilik tanah merasa bahwa kehadiran aparat TNI tidak netral dan justru diduga membekingi pihak Santosa Kadiman dan anak-anak Nikolaus Naput, yang mengklaim tanah seluas 40 hektare. Klaim tersebut sebelumnya telah dinyatakan fiktif dan inkrah dalam proses hukum.
Beberapa pemilik tanah melaporkan kejadian itu ke Pomdam IX/Udayana pada 4 November 2025. Keesokan harinya, mereka menjalani pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Denpasar bersama para saksi.
Mustarang, salah satu pelapor, menceritakan bahwa situasi di lokasi sebenarnya sudah kondusif sebelum kedatangan Dandim. “Waktu itu suasananya aman. Tapi setelah Dandim datang, dia langsung bilang berulang-ulang: ‘Bongkar, bongkar, bongkar pagar yang kamu buat ini.’ Itu terasa intimidatif. Kami baru selesai pasang pagar bersama anak dan istri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pagar yang mereka pasang berada di depan portal dan pagar lama yang jauh sebelumnya dibuat oleh Santosa Kadiman. “Pagar kami disuruh bongkar. Tapi pagar Santosa Kadiman dibiarkan. Bagaimana kami tidak curiga? Jangan-jangan atau diduga dia membekingi Santosa,” tambahnya.
Menurut Mustarang, saat itu Dandim memperkenalkan diri sambil berkata: “Saya ini Dandim.” Hal ini menunjukkan bahwa Dandim menggunakan posisinya untuk memberikan instruksi yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Muhamad Hatta, salah satu pelapor lainnya, menilai tindakan Dandim jauh dari fungsi menjaga kondusivitas. “Kami rakyat yang merasakan langsung perlakuan oknum TNI itu. Jadi kalau kami merasa diintimidasi, itulah faktanya. Bukan oknum TNI yang menilai dirinya sendiri,” ujar Hatta.
Ia menegaskan bahwa hak 40 hektare yang diklaim pihak lain itu telah inkrah sebagai tanah fiktif dan tumpang tindih dengan lahan milik mereka. “Dalam posisi seperti itu, kok yang dibela justru mereka, bukan kami rakyat di wilayah teritorial Kodim 1630?” ujarnya.
Dr(c). Indra Triantoro, S.H., M.H., dari Sukawinaya-88 Law Firm & Partners, menyebut tindakan Dandim tidak sesuai dengan prosedur dan tidak seharusnya dilakukan sebelum proses hukum berjalan. “Klien kami sudah menempuh jalur yang berwibawa, yaitu melapor ke Pomdam. Dandim seharusnya menghormati itu. Kalau benar ingin menunjukkan kedisiplinan dan pemahaman hukum, datang saja ke Pomdam tanpa menunggu panggilan,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan publik Dandim yang menyebut anggotanya menjalankan tugas teritorial justru tidak sesuai fakta lapangan yang dilaporkan rakyat.
Selain dugaan instruksi pembongkaran pagar, seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa seorang oknum TNI berinisial LMFP, berpangkat Serka, pernah terlihat ikut melakukan pengukuran tanah di Labuan Bajo sambil memegang pistol. Menurut narasumber, tindakan itu jelas bukan bagian dari tugas teritorial.
“Dandim bilang akan tindak tegas anggota yang melanggar. Ya mana buktinya? Saatnya penuhi janji,” ujarnya.
Tokoh masyarakat adat Labuan Bajo sekaligus kuasa hukum, Jon Kadis, S.H., menyatakan bahwa apa yang dilaporkan rakyat ke Pomdam adalah murni pengalaman mereka sendiri. “Rakyat petani itu sederhana. Apa yang mereka alami itulah yang mereka sampaikan. Mereka ingin hidup damai. Kalau mengalami hal berbeda, maka itulah fakta. Membantah fakta rakyat justru membuat mereka semakin teguh,” tegasnya.
