Renovasi Gerbang Gedung Sate Rp 3,9 M Disoroti, Fitra: Tidak Mendesak dan Tidak Memenuhi Kebutuhan Publik

Kritik terhadap Renovasi Gerbang Gedung Sate

Renovasi gerbang Gedung Sate oleh Pemeruntah Provinsi Jawa Barat yang memakan biaya sebesar Rp 3,9 miliar dinilai tidak mendesak dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran. Proyek ini juga dianggap tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan publik.

Menurut Badiul Hadi dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), penggunaan dana sebesar itu bisa dianggap bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang seharusnya memprioritaskan kebutuhan publik langsung seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Meskipun Pemprov Jabar menyatakan renovasi dilakukan untuk memperbaiki bagian yang rusak, alokasi dana sebesar itu tetap berpotensi menimbulkan persepsi pemborosan karena manfaat langsung bagi masyarakat tidak jelas.

Dari sisi simbolis, Gedung Sate merupakan ikon Jawa Barat dan perbaikan serta sentuhan arsitektur Candi Bentar dapat memperkuat identitas budaya. Namun, dari sisi kebutuhan publik sehari-hari, proyek tersebut bersifat lebih estetik daripada kritis. Dengan demikian, urgensi renovasi tidak setinggi pembangunan fasilitas yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.

Badiul menilai ada banyak urusan publik yang mungkin lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran yang signifikan untuk gapura ikon pemerintahan bisa menimbulkan pertanyaan dan polemik, terutama jika anggaran tersebut bisa dialokasikan ke yang lain yang bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara langsung.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif Dadan Ramdan juga menyampaikan pendapat senada. Menurutnya, renovasi gerbang Gedung Sate tidak urgen, bukan kebutuhan mendesak dan tidak menjawab masalah layanan publik. Ia menilai, renovasi gerbang hanya proyek berdasarkan kepentingan Gubernur Dedi Mulyadi. Renovasi itu mendesak jika memang sudah rusak.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah pun melayangkan kritik keras terhadap pembangunan gerbang Gedung Sate. Ia menganggap, proyek senilai Rp 3,9 miliar tersebut tidak mendesak dan memboroskan anggaran di tengah minimnya dana perawatan cagar budaya. Ia menyoroti anggaran perawatan benda bersejarah di Jawa Barat, yang jumlahnya sangat minim.

Selain masalah anggaran, Maulana juga mempertanyakan relevansi motif candi bentar yang dinilai tidak memiliki kaitan langsung dengan kebudayaan Sunda. Ia menyebut bahwa tidak ada sedikit pun hubungan Candi Bentar dengan Kasundaan.

Politik Anggaran dan Kebijakan Efisiensi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghabiskan Rp 3,9 miliar untuk merenovasi gapura dan pagar Gedung Sate, melalui anggaran di perubahan APBD 2025. Dari sisi politik anggaran, proyek itu adalah kebutuhan mendesak yang justru dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Kristian Widya Wicaksono dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menilai proyek ini didahulukan untuk direalisasikan, jadi dianggap prioritas penting. Alasan mengapa jadi prioritas penting, itu yang patut dipertanyakan, kok bisa hanya membangun gapura saja seburu-buru itu?

Dia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah hingga ke tingkat daerah dilakukan melalui penghematan pengeluaran. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan betul-betul untuk kebutuhan yang mendesak. Apa permasalahan yang mendesak, yang urgen, sehingga gapura dan pagar Gedung Sate harus segera diperbaiki?

Kristian khawatir, tidak ada relevansi yang bisa dipertanggungjawabkan atau dijelaskan kepada publik dalam proyek tersebut. Semua keputusan harus ada penjelasan yang masuk akal. Itu yang menurut saya jadi aneh, di luar nalar berpikir yang sehat berarti ini.

Dia menilai, proyek renovasi gapura dan pagar Gedung Sate tak ubahnya politik mercusuar yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Untuk menunjukkan wibawa, eksistensi pemerintah, yang dibangun simbol-simbol. Gapura Gedung Sate yang tampak megah, jadi bukan substansi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kristian juga mempertanyakan peran DPRD Jabar selaku lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan eksekutif. Menurut dia, alokasi anggaran sebesar Rp 3,9 miliar pada proyek tersebut tentu diketahui oleh DPRD Jabar. Kok bisa di DPRD lolos buat di APBD perubahan ini? Apakah tidak terpikirkan urusan-urusan publik yang lainnya, yang jauh lebih urgen?

Revitalisasi dan Perspektif Pemerintah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Mas Adi Komar mengatakan, anggaran Rp 3,9 miliar untuk renovasi halaman Gedung Sate tersebut meliputi renovasi lahan parkir sepeda motor dengan memasang paving blok. Anggaran itu juga digunakan untuk renovasi enam titik gerbang di sekeliling Gedung Sate, serta kerusakan-kerusakan minor di kawasan tersebut.

Dari sisi infrastruktur, pagar Gedung Sate sudah lama tidak diperbarui dan beberapa kali kemarin ada aktivitas unjuk rasa yang memang saat itu berlangsung berdampak pada infrastruktur pagar, jadi ada yang perlu diperkuat kembali dan sementara ini kita masih tambal sulam perbaikannya tidak menyeluruh.

Adi menjelaskan, Pemprov Jabar sudah merencanakan revitalisasi arena muka dan pagar serta beberapa item di lingkungan Gedung Sate di APBD perubahan. Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan gapura agar kantor gubernur sebagai ikon Jawa Barat memiliki representasi visual yang lebih kuat sebagai identitas kekhasan Jawa Barat.

Selain pilar, pihaknya turut meninjau pagar, untuk memastikan, apakah masih ada yang kurang baik, kurang kokoh, yang nantinya secara keseluruhan akan diperbaiki. Adapun anggarannya, kata Adi, jumlahnya sesuai dengan yang direncanakan, yang ditetapkan dalam APBD Perubahan, yaitu Rp 3,9 miliar untuk keseluruhannya, seperti area parkir yang dipaving block.

Persepsi Publik dan Tanggapan Gubernur

Di lapangan, proses pengerjaan renovasi masih berlangsung beberapa pilar telah menyatu dengan gerbang asal dengan sentuhan cat putih sama dengan pilar-pilar lainnya. Kemudian tampak area parkir di depan Jalan Cilamaya sudah tercover paving block.

Terkait dengan urgensi perbaikan halaman Gedung Sate di tengah efisiensi anggaran, Adi mengatakan, hal itu sudah dibahas dalam anggaran perubahan. Perbaikan mendukung adanya layanan di kawasan Gedung Sate. Ini dipastikan tidak mengganggu layanan publik ya, sektor layanan publik. Dan karena memang ini juga bagian kantor publik, bagian kantor untuk layanan publik. Apalagi sekarang di dalam sudah ada fasilitas Bale Pananggeuhan. Tempat orang untuk mengadu, menyampaikan permohonan-permohonannya, menyampaikan keluhan-keluhannya. Ini bagian dari fasilitas publik juga.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menanggapi pro kontra warga di ruang publik terkait pembangunan pilar gerbang Gedung Sate yang saat ini tengah dibangun. Pendapat warga terbelah. Ada yang mendukung karena menonjolkan budaya dan memaklumi karena selera pemimpin saat ini. Namun, ada juga yang kontra karena dinilai tidak sesuai dan bahkan buang-buang anggaran.

“(Desainnya kurang sesuai dengan Gedung Sate) Kata siapa (Kata netizen). Kita kan jangan ngikutin netizen. Kita ngikutin arsitek. Kalau ngikutin netizen, enggak akan selesai-selesai,” ucap Dedi.

Jika menghendaki keinginan warganet, kata Dedi, nanti akan banyak versi gerbang. “Nanti ada banyak versinya. Tapi banyak netizen juga yang memuji kok. Enggak ada masalah,” ucapnya.

Dedi menegaskan, renovasi gerbang di Gedung Sate saat ini merupakan upaya pemerintah dalam menyempurnakan bangunan bersejarah. Ia menggandeng arsitek yang memahami bangunan bersejarah. “Kita mengikuti arsitek yang ahli di bidang penataan ruang. Terutama untuk membangun, menata, menyempurnakan ruang-ruang gedung yang bersejarah,” pungkasnya.