Benny K Harman Dukung Perpanjangan Dana Otsus Aceh

Respons Benny K Harman terhadap Proses Revisi UUPA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrat, Benny K Harman, memberikan respons terhadap proses revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Ia menekankan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan hanya sebatas pada penambahan dana otonomi khusus (otsus), tetapi juga mencakup isu-isu yang lebih luas terkait keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam rapat “Yang kita perjuangkan bukan hanya soal menambah dana otsus, tidak. Kalau itu kami menolak. Maksudnya tidak hanya itu,” kata Benny K Harman, yang dihadiri oleh TA Khalid, M Nasir Djamil (PKS), dan Muslim Ayub (Nasdem). Pernyataannya ini disampaikan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan tiga kementerian di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Benny menegaskan bahwa masalah Aceh tidak hanya berada pada dana otsus. “Ini penting saya sampaikan agar tidak ada salah paham. Saya mohon kita semua sepakat bahwa UU Aceh ini untuk mewujudkan damai Aceh untuk rakyat Aceh,” ujarnya.

Pernyataan Benny ini menuai perhatian publik, khususnya di Aceh. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Penyusunan RUU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), ia menyampaikan pandangan mengenai akuntabilitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam dua dekade terakhir.

Ia menilai bahwa permintaan perpanjangan dana otsus sering kali dikaitkan dengan narasi yang terus-menerus merujuk pada peristiwa damai Helsinki 2005. “Jadi mohon maaf, jangan teman-teman Aceh sedikit-sedikit Helsinki, sedikit-sedikit Helsinki. Dua puluh tahun ini bikin apa. Dan saya mohon maaf janganlah terus menerus dibawa Helsinki. Itu menjadi duka kita lama. Sama kita pak, tadi saya katakan, duka Aceh duka kami juga,” ujar Benny dalam RDPU yang mengundang empat tokoh Aceh yakni Andi HS, Mustafa Abubakar, Munawarliza Zainal, dan Amrizal J Prang.

Pernyataan Benny ini mendapat tanggapan luas di Aceh, termasuk dari Guru Besar USK Prof Ahmad Humam Hamid dan pengamat politik Risman Rachman. Mereka berpendapat bahwa menyuruh orang Aceh berhenti menyebut MoU Helsinki sama halnya dengan menyuruh orang Aceh berhenti mengingat jasa SBY dan JK, serta para pihak lainnya dalam proses damai Aceh.

Di sisi lain, dalam forum yang sama, Anggota DPR RI dapil Aceh, TA Khalid menegaskan bahwa semua pihak harus tidak alergi dengan MoU Helsinki. Karena dokumen yang ditandatangani oleh Pimpinan GAM dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 itu, merupakan dasar dari lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Harus kita sadari, berulang kali sudah saya sampaikan, tidak ada UUPA tanpa MoU Helsinki,” ungkap TA Khalid, dalam rapat yang dibuka oleh Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan.

Isu-isu Penting dalam Revisi UUPA

• Akuntabilitas Dana Otsus: Benny K Harman menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana otsus selama dua dekade terakhir. Ia menilai bahwa penambahan dana otsus tidak cukup sebagai solusi tanpa adanya evaluasi yang mendalam.
• Peran MoU Helsinki: TA Khalid menekankan bahwa MoU Helsinki memiliki peran penting dalam pembentukan UUPA. Ia menilai bahwa tidak mungkin ada UUPA tanpa adanya kesepakatan tersebut.
• Masa Depan Aceh: Benny K Harman menekankan bahwa tujuan utama dari UUPA adalah mewujudkan damai dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, bukan sekadar masalah dana atau kebijakan politik semata.