Profil Ira Puspadewi: Mantan Direktur Utama ASDP yang Terlibat Kasus Korupsi
Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), menjadi sorotan publik setelah terjerat dalam kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022. Ia divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 20 November 2025. Meski begitu, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan pejabat PT ASDP, termasuk Ira Puspadewi, memicu perdebatan publik.
Sejarah Perusahaan dan Peran Ira Puspadewi
PT ASDP Indonesia Ferry adalah BUMN yang bergerak dalam bisnis jasa penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi. Perusahaan ini memiliki armada ferry lebih dari 160 unit yang menangani lebih dari 300 rute di 36 pelabuhan di seluruh Indonesia. Ira Puspadewi menjabat sebagai Direktur Utama ASDP sejak 2017 hingga 2024. Selama masa jabatannya, ia mengelola operasional penyeberangan dan mendorong digitalisasi layanan pelabuhan.
Namun, pada periode 2019–2022, ASDP melakukan kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara, sebuah perusahaan swasta yang mengoperasikan kapal penyeberangan. Kapal-kapal tersebut disebut memiliki kondisi tua dan tidak layak, serta dibeli dengan nilai yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,25 triliun. Kasus ini kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 2024.
Vonis dan Rehabilitasi
Pada 20 November 2025, Ira Puspadewi dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dua pejabat lainnya juga divonis bersalah dalam perkara yang sama. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Presiden Prabowo resmi menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga mantan pejabat PT ASDP, termasuk Ira Puspadewi. Rehabilitasi dalam hukum Indonesia berarti pemulihan harkat, martabat, dan hak-hak sipil seseorang setelah menjalani proses hukum. Meskipun tidak menghapus vonis pidana, rehabilitasi mengembalikan kedudukan sosial dan hukum terpidana.
Pengumuman pemberian rehabilitasi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Istana Negara, Jakarta, pada 25 November 2025. Dasco menjelaskan bahwa DPR menerima aspirasi masyarakat terkait kasus ASDP sejak Juli 2024, lalu meminta Komisi Hukum melakukan kajian atas perkara yang telah masuk tahap penyelidikan. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada pemerintah dengan menyebut tiga nama, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adhi Caksono.
Biodata dan Harta Kekayaan Ira Puspadewi
Ira Puspadewi lahir di Malang, Jawa Timur, dan beragama Islam. Ia menikah dengan Zaim Uchrowi. Pendidikan Ira mencakup S1 Sosial Ekonomi Peternakan dari Universitas Brawijaya (1990), S2 Master of Development Management dari Asian Institute of Management, Filipina (1993), dan S3 Doktor Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia (2018).
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 20 September 2024 dan disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Desember 2024, Ira tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp37.525.627.563. Harta tersebut terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp10.250.000.000, dua alat transportasi senilai Rp460.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp1.050.000.000, surat berharga senilai Rp21.731.991.600, serta kas dan setara kas sebesar Rp3.733.635.963.
Reaksi Publik dan Isu Transparansi
Rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Beberapa menyambut baik karena melihatnya sebagai langkah untuk memulihkan reputasi para mantan pejabat yang dianggap terlalu keras dihukum. Namun, ada juga yang mengkritik keputusan tersebut karena dinilai tidak konsisten dengan prinsip penegakan hukum.
Kasus ini juga menyoroti kerentanan tata kelola BUMN transportasi dan pentingnya transparansi dalam akuisisi aset publik, khususnya kapal penyeberangan. Rehabilitasi presiden menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi pengelolaan BUMN, agar publik tidak kembali dirugikan oleh praktik serupa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Ira Puspadewi maupun kuasa hukumnya terkait keputusan rehabilitasi. Pun demikian, tanggapan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi akuisisi kapal tersebut masih belum diketahui.
