Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menyatakan bahwa bencana yang terjadi di kawasan Tapanuli dan daerah lainnya bukanlah bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis—yang lahir dari tindakan manusia. Penyebab utamanya adalah penutupan hutan yang semakin menipis, yang menyebabkan tanah menjadi rapuh, sungai tidak lagi terlindungi, dan ekosistem kehilangan keseimbangannya.
Beberapa waktu lalu, HKBP menerima laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengenai dugaan tujuh perusahaan yang terlibat dalam deforestasi terbesar di kawasan Tapanuli. Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan menjelaskan bahwa Walhi, sebagai lembaga yang berpengalaman, menyampaikan informasi tersebut berdasarkan penelitian dan kajian yang mendalam.
Temuan Walhi ini sangat penting bagi publik, terutama pemerintah, karena menunjukkan adanya tujuh perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di kawasan Tapanuli. Menurut Tinambunan, pemerintah harus bertindak tegas dengan menghentikan praktik legal maupun ilegal logging, serta menutup perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang disebut telah merusak hutan di Tapanuli Raya. Ia juga menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah melalui pertemuan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution tentang dampak kegiatan TPL terhadap bencana ekologis.
Dampak bencana ekologis ini telah membuat ribuan anggota jemaat HKBP menjadi korban banjir dan longsor di kawasan Tapanuli, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Data korban diterima dari sejumlah Praeses atau pimpinan HKBP di Distrik I, IX, III, dan IV. Menurut data HKBP, puluhan jemaat HKBP meninggal akibat bencana ini.
Tinambunan menjelaskan bahwa jemaat yang paling terdampak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Selatan. Sawah dan ladang yang menjadi mata pencarian utama mereka rusak akibat bencana ini.
Untuk membantu para korban, HKBP telah menyerukan agar gereja membuka posko untuk menampung warga yang belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Posko ini tidak hanya untuk jemaat HKBP, tetapi juga dapat digunakan oleh semua warga. Selain itu, HKBP telah mengirim surat kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama mengumpulkan dana guna membantu korban. Sampai saat ini, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 1,5 miliar, dan proses penggalangan bantuan masih terus berlangsung.
Gubernur Sumut Bobby Nasution bertemu dengan sejumlah pemuka agama, seperti Ephorus Victor Tinambunan, Gerakan Oikumenis Keadilan Ekologis dipimpin Pastor Walden Sitanggang, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak. Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyatakan bahwa tuntutan penutupan TPL akan dibahas bersama. Pemerintah Provinsi Sumut boleh merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menutup TPL, karena perusahaan ini beroperasi di 12 kabupaten/kota di Sumut.
Walhi Sumut menyatakan bahwa tujuh perusahaan yang beroperasi di kawasan Tapanuli diduga menjadi penyebab banjir dan longsor. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:
- PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe. Dari tahun 2015 hingga 2024, perusahaan ini diketahui telah mengurangi tutupan hutan sekitar 300 hektare di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.
- PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru. Proyek ini telah menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektare tutupan hutan di sepanjang 13 kilometer daerah sungai, serta gangguan fluktuasi debit air. Proyek ini juga menyebabkan sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian terowongan dan pembangunan bendungan.
- PT Toba Pulp Lestari (TPL) – Unit Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) di Tapanuli Selatan. Ribuan hektare hutan di DAS Batangtoru telah berubah fungsi menjadi PKR yang ditanami eukaliptus, terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan.
- PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pahae Julu.
- PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal Tapanuli Utara.
- PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- PTPN III Batangtoru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan.
Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian, membantah tuduhan bahwa perusahaan tambang emas ini menjadi penyebab banjir dan longsor di Batangtoru, Tapanuli Selatan. Ia menjelaskan bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada DAS Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PT Agincourt beroperasi. Pemantauan perusahaan juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir.
Sementara itu, TPL juga menolak tuduhan Walhi. Alasan Corporate Communication Head TPL Salomo Sitohang adalah bahwa seluruh kegiatan PT TPL telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah yang berwenang. Ia mengklaim bahwa seluruh kegiatan operasional TPL dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten.
