JAKARTA — Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung oleh Brasil. Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).
Dalam pidatonya, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang bertujuan untuk menarik total investasi sebesar US$125 miliar guna mendukung konservasi hutan. Indonesia berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar.
Hashim juga menyebutkan capaian Indonesia dalam mengurangi laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Ia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade, dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa operasionalisasi, kelembagaan, dan detail teknokratis dari TFFF masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di antara negara tropis yang akan menanamkan dana tersebut. TFFF dirancang untuk memperkuat kemandirian pengelolaan hutan tropis global.
Menyangkut sumber pembiayaan, Hanif mengusulkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Indonesia telah mencapai reduksi emisi sebesar 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC.
“Dari kami, kami ingin menyarankan bahwa terdapat usulan agar kontribusi Indonesia di TFFF dihubungkan dengan capaian reduksi emisi yang telah diverifikasi UNFCCC,” kata Hanif.
Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi yang direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diakui secara internasional.
“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF,” ujar Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa capaian reduksi emisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa utilisasi, dan dapat diarahkan melalui mekanisme pasar karbon domestik sebagai salah satu instrumen pendanaan yang relevan.
Laju Deforestasi Indonesia jadi Sorotan
Namun di tengah hasil COP30 di Belem yang menjanjikan lonjakan pendanaan iklim dan penguatan pasar karbon berbasis hutan, laju deforestasi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan.
Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa sepanjang periode 2021–2024, rata-rata deforestasi Indonesia tetap berada di kisaran 675.000 per tahun. Angka ini jauh di atas jalur penurunan deforestasi yang konsisten dengan komitmen iklim minimum (NDC) Indonesia.
FWI juga mencatat bahwa dokumen perencanaan sektoral di forest and other land use (FOLU) yang diklaim selaras dengan jalur NDC–CM1 atau skenario mitigasi tanpa syarat memproyeksikan total deforestasi yang masih dapat terjadi pada periode 2020–2030 sekitar 2,46 juta hektare, atau rata-rata ±220.000—230.000 hektare per tahun untuk tetap berada di jalur komitmen minimum tersebut.
“Kalau angka ini kita bandingkan dengan rata-rata deforestasi faktual sekitar 675.000 hektare per tahun sepanjang 2021–2024, artinya sektor kehutanan Indonesia sedang defisit integritas iklim. Alih-alih punya ‘stok’ penurunan emisi yang bisa dijual, kita bahkan belum mampu mengejar jalur penurunan emisi yang sudah dijanjikan dalam NDC,” ujar Tsabit Khairul Auni, Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia.
Laporan Auriga Nusantara pada Januari 2025 mengungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hutan atau mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan 4.191 hektare jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 257.384 hektare.
Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah, dengan luas 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan deforestasi terluas di angka 44.483 hektare.
Selain itu, Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.
Auriga Nusantara mencatat Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.
Lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 juga terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.
Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
