Banjir besar dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera setelah hujan ekstrem mengguyur kawasan tersebut pada awal pekan lalu, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Banyak kota dan desa di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, dan Aceh terendam banjir. Kondisi ini memicu kekacauan dan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menangani bencana.
Banyak pemerintah daerah mengaku kewalahan menghadapi situasi ini. Bahkan beberapa kepala daerah menyatakan ketidaksanggupannya untuk menangani bencana tersebut. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hingga Senin (1/2) terdapat total 33.620 warga terdampak, 447 korban meninggal, dan 399 orang masih hilang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.173 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
Namun, di tengah krisis ini, anggaran penanganan bencana justru mengalami penyusutan. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2025 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran belanja BNPB pada 2021 mencapai Rp 7,14 triliun. Namun anggaran ini terus menyusut pada 2022 menjadi Rp 5,04 triliun. Pada 2023 angkanya sempat naik tipis menjadi Rp 5,43 triliun. Lalu pada 2024, anggaran BNPB terus mengecil menjadi Rp 4,91 triliun. Dalam outlook 2025, anggaran belanja BNPB hanya sebesar Rp 2,014 triliun. Bahkan dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran BNPB hanya sebesar Rp 491 miliar.
Fungsi BNPB
Penurunan anggaran ini menjadi sorotan karena fungsi BNPB sangat penting dalam penanganan bencana. Badan ini dibentuk setelah Aceh mengalami tragedi gempa bumi dan tsunami pada 2004. Dunia internasional ketika itu menyoroti serius penanganan bencana di Indonesia. Situasi ini kemudian direspons pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana atau Bakornas PB. Tiga tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menurut situs resmi BNPB, badan ini memiliki dua fungsi utama saat bencana. Pertama, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien. Kedua, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Tambahan Anggaran untuk BNPB
Pemerintah memastikan bahwa masih tersedia anggaran untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga siap menambah alokasi dana bagi BNPB jika diperlukan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa saat ini BNPB masih memiliki dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat. “Masih ada sekitar Rp 500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujarnya saat ditemui awak media di Jakarta, Senin malam (1/12). Mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan. Purbaya meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.
Alokasi penambahan dana akan diambil dari pos darurat bencana yang telah disiapkan dalam APBN. Purbaya memastikan kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.
“Tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa, tapi uangnya cukup,” imbuhnya.
Pemerintah Kurang Siap Hadapi Banjir Sumatera
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui pemerintah kurang siap menghadapi bencana banjir serta tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat sepekan terakhir. “Itu terjadi sangat cepat dan kemudian mungkin kami kurang siap untuk itu,” kata Tito dalam rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 di kantornya, kawasan Jakarta Pusat, Senin (1/12). Mantan Kapolri ini menyampaikan perlunya memperkuat kewaspadaan karena bencana dapat terjadi kapan dan di mana saja.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
