Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Kemiskinan Ekstrem di Lahan BUMN

Bupati Jember Berharap Tidak Ada Pihak yang Melempar Tanggung Jawab dalam Menangani Warga Miskin Ekstrem



JEMBER – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh saling melempar tanggung jawab dalam menangani warga miskin ekstrem yang tinggal di tengah lahan perkebunan dan kehutanan milik negara. Salah satu contohnya adalah warga yang tinggal di Dusun Silosanen dan Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, yang hidup dengan fasilitas minim dan pendapatan yang tidak menentu.

“Kita enggak mau saling lempar-lempar. Karena kita ini kalau merasa sebagai bagian dari pemerintah, siapapun itu, dia pasti akan merasa punya tanggung jawab,” kata Fawait ketika berbincang dengan tim jurnalis, Senin (1/12/2025).

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu menegaskan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem tidak hanya terjadi di wilayah desa, tetapi juga di pinggir kebun dan hutan yang beririsan dengan lahan milik BUMN. Setidaknya ada 105.872 jiwa hidup dalam kondisi miskin ekstrem di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kebun dan hutan tersebut.

Secara keseluruhan, Jember menanggung 222.254 jiwa penduduk miskin atau 54.284 kepala keluarga, angka tertinggi kedua di Jawa Timur. Untuk itu, upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember adalah memberikan perhatian lebih kepada warga miskin ekstrem, terutama mereka yang masih berada dalam usia produktif.

Pemkab mendorong mereka mengikuti program peningkatan keterampilan, pelatihan kerja, hingga pendampingan usaha agar bisa masuk pasar kerja atau membuka usaha mandiri. “Bagi mereka yang sudah usia tak produktif, maka pemerintah harus hadir. Pemkab dengan segala daya upaya yang terbatas, kami akan terus memperhatikan mereka,” kata Fawait.

Kondisi Darurat Kemiskinan Ekstrem di Jember

Kondisi kemiskinan ekstrem di Jember menimbulkan dampak sosial dan kesehatan yang serius. Fawait menjelaskan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Jember saat ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Tingginya kasus stunting juga menunjukkan keterbatasan akses kesehatan bagi warga miskin.

“Angka stunting kami tertinggi di Jawa Timur. Enggak mungkin yang stunting itu anak-anak orang kaya, walaupun mungkin kecil sekali, tapi rata-rata mereka adalah orang yang mampu,” ucap Fawait.

Pemkab Jember sudah menyampaikan persoalan ini di beberapa forum yang melibatkan perwakilan BUMN. Fawait akan terus melaporkan kondisi Jember ini kepada pemerintah pusat. “Kami juga tidak lelah-lelah untuk melaporkan kepada pemerintah pusat terkait masalah kondisi di Jember yang memiliki masyarakat miskin ekstrem,” kata dia.

Program reforma agraria disebut dapat menjadi solusi bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di tengah atau sekitar lahan BUMN. Pemerintah kabupaten siap mendampingi warga jika hak pengelolaan hutan sosial diberikan kepada mereka. “Kami akan mengawal mereka bagaimana hutan sosial atau yang lainnya yang diberikan hak pengelolaan kepada mereka sehingga tidak miskin lagi,” ujarnya.

Realitas Kemiskinan Ekstrem di Dua Dusun Terpencil

Kemiskinan ekstrem terlihat nyata di Dusun Silosanen dan Baban Timur yang terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelusuran tim jurnalis menemukan kondisi warga yang hidup di tengah lahan PTPN I Regional V dan Perum Perhutani.

Di Silosanen, Buniman (65), buruh harian PTPN, tinggal bersama istrinya yang mengalami stroke selama sembilan tahun. Rumahnya kumuh dan sanitasi belum memadai. MCK masih mengandalkan air sungai di belakang rumah. Upah Buniman Rp 40.000 sekali bekerja dan dalam setengah bulan hanya mendapat panggilan sekitar lima hari. Kadang ia merawat kebun warga dengan bayaran Rp 50.000.

Di Baban Timur, Saniman (65) tinggal di gubuk sederhana di tengah lahan Perhutani. Atap rumahnya bocor dan listrik hanya dari panel surya kecil. Ia merawat istrinya yang stroke sejak dua tahun lalu. Akses menuju dusun ini sempit, licin, dan tidak rata. Tanjakan dan turunan curam serta kubangan lumpur menjadi pemandangan sehari-hari.

Kisah mereka menunjukkan beratnya hidup warga miskin ekstrem di tengah lahan BUMN.

Respons PTPN dan Perhutani

Tim jurnalis juga mengonfirmasi keberadaan warga miskin ekstrem di tengah lahan BUMN kepada PTPN I dan Perhutani. Pelaksana Tugas Kasubag Kesekretariatan dan Humas PTPN I Regional V, M Syaiful Rizal, mengaku pihaknya tidak mengetahui adanya warga yang masuk kategori miskin ekstrem di dalam lahan PTPN.

“Terkait untuk (masyarakat) definisi miskin ekstrem, kami tidak mengetahui,” kata Rizal. Ia membantah ada warga yang tinggal di lahan HGU PTPN. Menurutnya, warga memang tinggal di area kebun, tetapi itu berada di lahan desa. “Memang ada masyarakat yang tinggal di tengah kebun, tapi itu bukan lahan PTPN. Mereka tinggal di lahan desa,” ujarnya.

Rizal mengakui, sebagian besar warga tersebut bekerja sebagai buruh borongan di PTPN tanpa ikatan kerja tetap. “Penghasilan mereka sekitar Rp 57.000 sampai Rp 60.000 per hari,” kata dia. Durasi kerja, kata Rizal, tidak menentu. Saat musim panen, mereka bisa bekerja hingga 22 hari dalam sebulan.

Ia menyebut PTPN telah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sesuai aturan. “Tahun 2024 untuk Jember Rp 475 juta. Untuk 2025 Rp 376 juta,” ujar Rizal. Ia menyarankan warga yang membutuhkan bantuan untuk mengajukan proposal melalui desa. “Mereka bisa bikin kelompok dan mengajukan proposal lewat desa,” katanya.

Sementara itu, Administratur Perhutani Jember, Eko Teguh, menyatakan sebagian warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan hutan merupakan pendatang. “Rata-rata yang dikategorikan miskin adalah pendatang baru,” kata Eko. Ia meragukan klaim warga yang menyebut tinggal turun-temurun di kawasan hutan. “Kalau mengaku turun-temurun, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Eko menyebut banyak warga di kawasan hutan justru hidup sejahtera lewat kemitraan dengan Perhutani. “Masyarakat yang sudah bertahun-tahun bermitra dengan Perhutani, insya Allah sejahtera,” kata dia. Ia menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem bukan menjadi tanggung jawab utama Perhutani. “Terkait kemiskinan ekstrem bukan tanggung jawab Perhutani. Tapi kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Eko.

Nurlela Rasyid

Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?