Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto Tahun 2025
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra). Dalam visi misi periode 2025-2030, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan. Pemkab Mojokerto melalui Dinas PUPR telah menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang mencakup jalan, drainase, Sumber Daya Air, hingga pelayanan perizinan.
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase
Dalam kurun waktu tahun 2025, kondisi jalan kabupaten pada akhir tahun 2024 memiliki kondisi mantab (baik dan sedang) sepanjang 970,207 KM atau 83,18 persen. Pada tahun ini, terdapat peningkatan kondisi jalan dengan rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pelebaran jalan menuju standar. Proyek ini mencakup konstruksi aspal sepanjang 17,429 KM di 10 lokasi dan konstruksi beton sepanjang 17,327 KM di 19 lokasi.
Selain itu, pembangunan dan rekontruksi jembatan dilakukan di 6 lokasi dengan lebar antara 6-8 meter dan total panjang 155 meter. Di sisi lain, infrastruktur drainase juga diperhatikan. Terdapat pembangunan saluran drainase di 14 lokasi dengan total panjang saluran terbangun 9,118 KM. Upaya pemeliharaan seperti perbaikan ringan dan normalisasi/pembersihan saluran dilakukan sepanjang 13 KM.
Pembangunan Sumber Daya Air
Sumber Daya Air (SDA) menjadi fokus utama karena sektor pertanian merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi bidang pangan. Pemkab Mojokerto membangun atau merehabilitasi 5 lokasi bendung/dam dan saluran irigasi sepanjang 968,5 meter di 7 lokasi. Selain itu, terdapat pemeliharaan sepanjang 748,05 meter dan pemasangan 11 titik pintu air. Normalisasi saluran irigasi dan sungai dilakukan untuk mengantisipasi banjir di 35 desa dengan total panjang 24,3 KM.
Pelayanan Publik yang Berorientasi Transparan
Dalam momen Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 Tahun 2025, Bupati Mojokerto Gus Barra menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pelayanan publik dan transparan. Tantangan pembangunan ke depan mencakup perubahan iklim dan kebutuhan infrastruktur yang semakin kompleks. Momentum ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas. Kualitas infrastruktur yang lebih tangguh, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi target utama.
Selain infrastruktur, Pemda Mojokerto juga berupaya meningkatkan investasi dengan mempermudah pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PBG SLF diperlukan untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Komitmen Pemda dalam meningkatkan iklim investasi juga diperkuat dengan pelayanan Perizinan Tata Ruang Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Perkuat Pelayanan dan Tanggung Jawab
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Anik Mutammima Kurniawati menjelaskan bahwa Hari Bakti PU menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dinas PUPR telah melaksanakan sosialisasi/bimtek jasa konstruksi sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta dari penyedia jasa konstruksi, siswa SMK, perangkat desa, dan organisasi daerah yang terkait dengan jasa konstruksi. Total peserta yang hadir mencapai 678 orang.
Pembangunan infrastruktur selama satu tahun ini memberikan dampak positif bagi peningkatan konektivitas, kualitas kesehatan dan permukiman, indeks pertanaman, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan tetap berpegang pada kesesuaian pola ruang dan keamanan bangunan, Pemkab Mojokerto terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
