Presiden Jokowi Mengungkap Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menyampaikan perasaan kesalnya terhadap masih adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai keaslian ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya. Menurutnya, hal ini bahkan sampai memicu penghinaan dan sindiran yang tidak pantas.
Jokowi menilai bahwa tindakan seperti ini sama sekali tidak perlu dan tidak berguna dalam kehidupan berbangsa. Ia menekankan bahwa saat ini Indonesia harus fokus pada tantangan-tantangan besar di masa depan, khususnya dalam menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta robot humanoid yang dirancang mirip manusia.
“Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan tidak mungkin, mesti ada kepentingan politiknya di situ,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV di kediamannya.
Isu tentang ijazah palsu Jokowi telah menjadi perhatian publik selama beberapa waktu. Bahkan, kasus ini telah melibatkan delapan tersangka dalam dua klaster. Menurut Jokowi, seharusnya semua pihak fokus pada strategi besar negara demi kepentingan yang lebih besar.
“Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini, kita konsentrasi untuk hal-hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini,” katanya.
Jokowi juga menegaskan bahwa isu ini memiliki agenda besar dan orang besar di baliknya. Ia mengaku sudah mengetahui sosok tersebut, meskipun ia tidak ingin menyampaikannya secara langsung.
“Saya pastikan, saya tahu. Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi saya tidak, berusaha sampaikan,” ujarnya.
Menurut Jokowi, isu ini dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Ia mengatakan bahwa selama 4 tahun terakhir, isu ini terus digulirkan tanpa adanya respons yang signifikan dari dirinya.
“Saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu. Coba dibuktikan seperti apa?” katanya.
Jokowi menilai bahwa pembuktian harus dilakukan melalui proses hukum agar keadilan bisa tercapai. Ia menegaskan bahwa ijazah aslinya sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang, tetapi masih tidak dipercaya.
“Karena yang membuat ijazah saya, sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?” katanya.
Karenanya, Jokowi menilai bahwa ada agenda besar politik di balik isu ini. Ia mengatakan bahwa tujuan dari isu ini adalah untuk menurunkan reputasi dirinya.
“Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun, enggak rampung-rampung. Karena keinginan mereka untuk men-downggrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Meskipun saya merasa enggak punya reputasi apa-apa,” katanya.
Jokowi sangat menunggu proses hukum dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa ia akan menunjukkan semua ijazahnya di pengadilan.
“Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, Universitas. Semuanya akan saya bawa untuk pembelajaran hukum,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika dibiarkan, hal ini bisa terjadi kepada pihak lain seperti menteri, presiden yang lain, gubernur, bupati, atau walikota.
“Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, walikota. Semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti, itu yang baik,” katanya.
Jokowi juga menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia berharap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia tetap terjaga.
“Ya, saya kira kita dilihat oleh negara lain dan dijadikan contoh, karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik. Sampai di era Presiden Prabowo ini, dipandang oleh negara lain bagus. Sehingga jangan sampai pandangan ini berubah,” katanya.
Status Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan Jokowi ke Polda Metro Jay.
Delapan tersangka ini dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari lima orang, yaitu Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rusam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka dijerat dengan Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.
Sementara klaster kedua terdiri dari tiga orang, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma. Mereka dikenakan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE.
