Mahfud MD: Perpol 10/2025 Tidak Sesuai Dua UU

Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 dan Kontroversi yang Muncul

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, akhirnya memberikan tanggapan terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isi dari peraturan ini memungkinkan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan polemik dalam masyarakat.

Mahfud menyatakan bahwa Perpol tersebut bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, pasal 28 ayat (3) dalam UU Polri menyebutkan bahwa anggota Polri hanya boleh masuk ke jabatan sipil jika sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 juga telah memperkuat ketentuan ini.

Selain itu, Mahfud menyoroti bahwa Undang-Undang ASN tidak secara eksplisit menyebutkan jabatan-jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota Polri. Ia menegaskan bahwa ketentuan seperti ini harus diatur dalam undang-undang, bukan hanya melalui peraturan polisi. Mahfud juga menjelaskan bahwa ada batasan-batasan dalam penempatan jabatan antar lembaga sipil. Contohnya, seorang dokter tidak bisa bertindak sebagai jaksa, begitu pula dosen tidak bisa menjadi notaris.

Menurut Mahfud, aturan ini penting untuk menjaga asas legalitas dan profesionalisme di setiap lembaga. Meskipun Polri merupakan lembaga sipil, ia menekankan bahwa pengisian jabatan sipil harus sesuai dengan kompetensi dan tugas masing-masing lembaga. Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya tidak disampaikan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, tetapi sebagai seorang ahli hukum.

Penjelasan dari Pihak Polri

Dalam penjelasannya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa penempatan anggota Polri di 17 kementerian/lembaga sipil memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut mencakup UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (3), beserta penjelasannya, yang tetap berlaku setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 19 ayat (2b), menyebutkan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh anggota Polri. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 147 hingga 150, juga mengatur jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri sesuai kompetensi.

Trunoyudo menjelaskan bahwa mekanisme permintaan penugasan harus diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat kepada Kapolri. Nama jabatan, kompetensi, dan persyaratan jabatan ASN pada instansi pusat yang dapat diisi oleh anggota Polri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Kepala Badan) dengan persetujuan Menpan RB sebagaimana diatur pada Pasal 149.

Kapolri kemudian menilai kompetensi personel yang diminta serta rekam jejaknya sebelum memberikan persetujuan. Jika Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK, selanjutnya Kapolri membalas surat persetujuan kepada PPK, berdasarkan pertimbangan bahwa anggota Polri yang disetujui memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh K/L berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, serta tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak.

Menghindari Rangkap Jabatan

Trunoyudo menegaskan bahwa anggota Polri yang mengisi jabatan di instansi pemerintah pusat tidak dapat beralih status menjadi PNS, sesuai ketentuan Pasal 150 PP 11/2017. Untuk menghindari rangkap jabatan, Polri akan memutasikan anggota yang ditugaskan ke K/L dari jabatan sebelumnya.

“Kapolri memutasikan anggota Polri yang mengisi jabatan di instansi pusat tertentu dimutasi dari jabatan sebelumnya yang selanjutnya dimutasi pada jabatan baru menjadi Pati/Pamen Polri dalam rangka penugasan pada K/L,” ujar Trunoyudo.