Perubahan Status Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tegal dan Demak
Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, pemerintah mengubah sistem kepegawaian yang sebelumnya memungkinkan pengangkatan tenaga honorer. Dengan adanya perubahan ini, mulai 31 Desember 2025, hanya ada dua status resmi dalam sistem aparatur negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menandai akhir dari istilah “honorer” dalam sistem birokrasi.
Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018, yang memberikan masa transisi lima tahun bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi PPPK. Masa transisi ini kini hampir berakhir, sehingga banyak instansi mencari solusi alternatif untuk menjaga kelangsungan operasional mereka.
Salah satu solusi yang digunakan adalah penggunaan tenaga pihak ketiga atau outsourcing. Instansi boleh menggunakan tenaga outsourcing untuk kebutuhan tertentu, seperti petugas kebersihan, keamanan, hingga teknisi. Di atas kertas, pengalihan status pegawai tersebut terlihat mudah, namun dalam penerapannya, tidak selalu sesuai harapan.
Kasus di Pengadilan Agama Slawi
Di Kabupaten Tegal, misalnya, seorang lulusan S2 kini harus menyandang status pegawai outsourcing cleaning service. Nama lengkapnya Nur Yustiana Dewi, lulusan S2 Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto. Mulai 25 November 2025, Nur kini berstatus pegawai outsourcing cleaning service di Pengadilan Agama Kelas IA Slawi.
Sebelumnya, Nur merupakan pegawai honorer biasa yang bertugas membantu pekerjaan administratif. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian Pengadilan Agama Slawi, M Nashir Al Muqsith, membenarkan bahwa Nur bekerja di bagian tersebut sejak November 2025.
Nashir menjelaskan bahwa peraturan baru ini membuat beberapa pegawai honorer harus alih status. “Jadi ada dua pilihan, antara satpam dan cleaning service. Yang bersangkutan memilih cleaning service,” kata Nashir.
Ia juga menambahkan bahwa Nur masih memiliki kesempatan untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena usianya masih cukup. “Kami tidak pernah melarang ketika ada pegawai outsourcing yang mendaftar CPNS. Jadi kami memberikan peluang seluas-luasnya,” ujarnya.
Anomali di Pengadilan Agama Demak
Kondisi serupa terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Demak. Informasi yang diterima menunjukkan bahwa seorang tenaga outsourcing justru menjalankan tugas di luar perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia tenaga. AR, nama pegawai tersebut, diketahui aktif bekerja sebagai juru ketik di kantor PA Demak, sebuah pekerjaan administratif yang berkaitan langsung dengan aktivitas persidangan.
AR merupakan alumni Magister atau S2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meski direkrut sebagai tenaga outsourcing petugas kebersihan, ia justru menjalankan tugas sebagai juru ketik hakim. Saat konfirmasi dilakukan, seorang petugas keamanan pengadilan membenarkan keberadaan AR.
“Dia juru ketik di sini. Masih, masih bekerja sebagai juru ketik,” ujar petugas keamanan tersebut singkat. Namun, saat Tribun Jateng mencoba menemui AR di kantor Pengadilan Agama Demak, sosok yang dicari tak ditemukan.
Penataan Tenaga Kerja Non-DIPA
Dalam kesempatan terpisah, Humas PA Demak, Muhammad Sobirin, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menghapus tenaga honorer, melainkan melakukan penataan sesuai ketentuan yang berlaku. PA Demak menyesuaikan kebijakan pengelolaan tenaga kerja seiring penghapusan status tenaga honorer di instansi pemerintah.
Penataan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga kerja memiliki status hukum yang jelas. “Kami ingin seluruh tenaga kerja memiliki status hukum yang jelas, khususnya pegawai non-DIPA,” ujarnya.
Sobirin menjelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga induk Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan ASN atau PPPK. “Kewenangan pengangkatan ASN dan PPPK berada di Kemenpan RB, dengan validasi data oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya.
Pada masa mendatang, Pengadilan Agama Demak akan mengelola tenaga kerja non-DIPA melalui pihak ketiga atau perusahaan outsourcing. “Saat ini, terdapat delapan tenaga outsourcing yang terdiri atas empat petugas kebersihan dan empat petugas keamanan,” paparnya.
Tenaga kerja non-DIPA dikelola melalui outsourcing. Per 1 Desember, delapan tenaga tersebut sudah menerima gaji yang bersumber dari Mahkamah Agung dan dibayarkan melalui perusahaan penyedia. “Hal itu tergantung kebijakan manajemen. Jika ada kebutuhan seperti juru ketik dan tenaga outsourcing memenuhi kualifikasi, maka bisa ditugaskan sesuai perjanjian dengan perusahaan penyedia, termasuk ketentuan gajinya,” imbuhnya.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
