Penutupan Sekolah Akibat Sengketa Lahan
Sebuah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, ditutup akibat sengketa lahan. Sekolah yang dimaksud adalah SDN Balung, yang akses masuknya ditutup oleh pemilik lahan bernama Mansyur menggunakan seng berukuran besar.
Masalah sengketa tanah ini telah berlangsung lama, namun hingga kini belum menemukan titik temu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan angkat bicara terkait hal ini. Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, meminta agar pemilik lahan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).
Ia menegaskan bahwa permasalahan tanah seharusnya bisa disikapi secara bijak oleh pemilik lahan. Menurutnya, pihaknya yakin bahwa sengketa tanah dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi hingga mencapai putusan pengadilan.
“Kami minta pada masyarakat untuk tidak mengganggu KBM. Soal sengketa, silahkan mediasi dan komunikasi sampai pada tahap putusan pengadilan. Tidak harus ganggu anak sekolah,” ujar Lukman.
Selain itu, ia mengatakan bahwa Pemkab Bangkalan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengurus adanya tanah sengketa di objek bangunan milik pemerintah. Bahkan, pihaknya juga menyiapkan anggaran ganti rugi untuk sekolah yang berdiri di atas lahan sengketa. Namun, proses ganti rugi tersebut harus melalui keputusan pengadilan.
“Ganti rugi oleh Pemkab itu harus melalui proses, harus ada keputusan hukumnya. Dana sudah ada namun kami tidak bisa ujuk-ujuk langsung memberi tanpa adanya keputusan hukum itu, apa dasar kami bayar jika tidak ada keputusan hukum,” imbuhnya.
Menurut Lukman, tanah di SDN Balung termasuk dalam KIB A, sehingga dinilai sebagai aset milik pemerintah. Oleh karena itu, jika terjadi ganti rugi, maka sama saja dengan membeli tanah milik pemerintah sendiri.
“Kalau ini masih masuk aset kami, lalu kami melakukan ganti rugi kan sama halnya kami beli tanah milik pemerintah sendiri. Makanya, jika ada putusan pengadilan, kami baru bisa bayar,” ucapnya.
Pihaknya juga mempersilahkan pemilik lahan melakukan gugatan di pengadilan hingga proses rampung tanpa mengganggu KBM. Jika penutupan itu mengganggu KBM dan ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya akan melaporkan hal itu ke polisi.
“Mari kita selesaikan melalui proses pengadilan tanpa ganggu kegiatan di sekolah. Jika menganggu aktifitas dan dinilai sebagai pelanggaran, maka akan saya laporkan. Karena itu untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Perbedaan Lahan di Sekolah
Sebelumnya, pemilik lahan yakni Mansyur menutup akses masuk ke dalam sekolah menggunakan seng berukuran besar. Meski begitu, ia menyisakan jalan selebar satu meter agar siswa dan guru bisa tetap belajar di sekolah menggunakan tiga ruang kelas di sisi barat.
“Sesuai SHM yang kami miliki, lahan kami seluas 1.140 meter dan yang digunakan untuk bangunan sekolah ini sekitar 400 sampai 500 meter,” imbuhnya.
Adanya perbedaan lahan di bangunan sekolah itu disebabkan waktu pendirian bangunan yang berbeda. Semula, tiga ruang kelas di sisi barat dibangun lebih awal. Namun, lambat laun Pemerintah Kabupaten Bangkalan membangun ruang kelas tambahan di atas lahan milik Mansyur di sisi timur.
Akibatnya, Mansyur menuntut agar Pemkab Bangkalan melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan miliknya yang digunakan untuk mendirikan bangunan ruang kelas tambahan itu.
“Kami akan menutup sementara sampai mediasi menemukan titik temu. Jika nantinya masih tidak ada kejelasan, kami akan tutup permanen dan akan kami gunakan sebagai gudang pertanian,” tutupnya.
Kasus Lain: Penutupan Sekolah di Kota Depok
Tidak hanya di Bangkalan, kasus serupa juga terjadi di Kota Depok. SDN Utan Jaya, Cipayung, diduga disegel oleh ahli waris. Wali murid Alifah (57) mengatakan bahwa penyegelan tersebut bukan pertama kali. Penyegelan tersebut membuat kegiatan belajar mengajar siswa terganggu.
“Bikin khawatir lah ibu, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” kata Alifah kepada Kompas.com di lokasi, Jumat.
Dirinya mengaku sudah mendiskusikan rencana pindah sekolah bersama orangtua anak tersebut. Saat gerbang utama SDN Utan Jaya disegel pada Selasa (6/5/2025), sang anak bertanya alasan masuk sekolah lewat pintu kecil.
“Cucu saya juga nanya ‘kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” jelasnya.
Selain itu, menurut dia, Pemerintah Kota Depok juga tidak serius menyelesaikan konflik lahan tersebut dengan ahli waris. “Sudah kejadian dua kali, tapi ya saya mikirnya sebagai orang awam kenapa pemerintah enggak bisa menyelesaikannya,” tutur Alifah.
Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Utan Jaya di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Kota Depok sempat terhambat pada hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Pasalnya, gerbang utama akses masuk sekolah tersebut sempat ditutup menggunakan bambu.
Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut. Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru.
Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut. Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
“Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
“Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor.
Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah. Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
“Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebenaran ini demi keadilan yang hakiki,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok. Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
“Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” terang Sutarno.
Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut. Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
“Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” jelas Sutarno.
“Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silakan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” lanjutnya.
