Tantangan dan Solusi dalam Penertiban Parkir Liar di Surabaya
Pada tahun 2025, Surabaya menghadapi puncak konflik antara jukir liar dengan para pengguna jasa parkir. Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya bisa menahan kesabaran mereka terhadap praktik-praktik yang tidak adil. Kini, tuntutan untuk segera bertindak semakin kuat.
Maraknya keberadaan jukir liar memang menjadi tantangan besar bagi Pemkot Surabaya. Praktik ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga merugikan masyarakat. Para jukir sering kali menetapkan tarif yang lebih tinggi dari yang tercantum di karcis. Di kawasan-kawasan ramai seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan, keberadaan jukir liar sangat mudah ditemukan.
Pemkot Surabaya tidak tinggal diam. Sejak awal tahun 2025, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk memberantas parkir liar di Kota Pahlawan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah wajib menyediakan parkir gratis di minimarket dan penerapan sistem parkir digital.
Kontroversi Penertiban Jukir Liar Minimarket
Pada pertengahan tahun 2025, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil tindakan tegas dengan menyegel halaman parkir puluhan minimarket yang membiarkan praktik parkir liar. Langkah ini menimbulkan kontroversi dan berbagai respons dari masyarakat.
Video Eri saat sidak penertiban jukir liar di minimarket viral di media sosial. Respons publik bervariasi, ada yang mendukung dan ada yang menolak karena dinilai membebani pengusaha.
“Yang saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Kalau tidak ada tempat parkir, pembeli mau parkir dimana. Maka teman-teman toko modern ini juga menutup tokonya,” ujar Eri pada awal Juni 2025.
Untuk mengatasi praktik parkir liar, Eri meminta setiap minimarket yang beroperasi di Kota Pahlawan untuk menyediakan jukir resmi dan mengenakan seragam rompi logo perusahaan. Jika tidak patuh, Pemkot tidak segan menyegel lahan parkir.
Tujuh minimarket atau toko modern yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO) Kota Surabaya sepakat untuk menggratiskan parkir bagi pelanggan. Toko-toko tersebut seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson, Indomaret, Circle K, K-Mart, Family Mart, tidak menarik biaya parkir.
Larangan Parkir TJU untuk Tekan Kemacetan di Jalan Tunjungan
Jalan Tunjungan, selain dikenal sebagai kawasan wisata dan perbelanjaan, juga kerap dihiasi kemacetan yang nyaris tak terelakkan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Eri menyatakan bahwa penataan ulang kawasan wisata Jalan Tunjungan di sektor parkir penting dilakukan untuk menjaga keindahan kawasan. Menurutnya, deretan kendaraan yang terparkir di tepi sisi kanan dan kiri jalan membuat wisatawan sulit menikmati suasana Jalan Tunjungan.
“Jangan sampai orang itu ketika lewat Jalan Tunjungan tidak bisa menikmati, karena krodit kanan-kirinya ada parkir mobil atau motor. Lalu, mau lihat keindahan Jalan Tunjungan, malah tertutup parkir kendaraan,” ujar Eri.
Oleh karena itu, per 1 Agustus 2025, Pemkot Surabaya meniadakan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di kawasan Wisata Jalan Tunjungan Romansa demi mengurai kemacetan yang kerap terjadi.
Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan kantong-kantong parkir resmi di sekitar kawasan Tunjungan Romansa. Total kapasitas kantong parkir resmi yang tersedia mencapai 490 mobil dan 2250 motor.
Parkir Digital, Jurus Pamungkas Atasi Jukir Liar di 2025
Di pengujung tahun 2025, persoalan parkir kembali mencuat setelah Anggota Komisi V DPR RI asal Surabaya, Arizal Tom Liwafa, menyoroti fenomena jukir liar di Surabaya dan videonya viral di media sosial.
Pemkot Surabaya mengambil langkah tegas dan mewajibkan sistem pembayaran nontunai berbasis kartu uang elektronik prabayar, seperti e-toll atau e-money mulai Januari 2026. Sistem parkir digital ini terbagi menjadi dua opsi: penggunaan palang otomatis atau penerapan pembayaran nontunai melalui kartu uang elektronik prabayar.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menyatakan bahwa parkir digital akan diuji coba secara masif hingga Januari 2026. Masyarakat dapat membayar menggunakan kartu e-Toll, e-Money, atau QRIS. Petugas parkir akan dibekali alat EDC atau aplikasi khusus di ponsel mereka.
Harapan Pemkot Surabaya adalah pada Februari 2026, sistem ini sudah berlaku di 1.510 titik lokasi parkir dengan total 1.749 jukir resmi. Selama periode uji coba sampai Januari 2026, pembayaran tunai masih diterima. Namun harapannya per Februari 2026, masyarakat sudah bisa beralih sepenuhnya dan membayar parkir secara digital.
