Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka terhadap dua mantan pejabat Kementerian Agama, yaitu eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abid Aziz (IAA) alias Gus Alex. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan tindakan korupsi dalam pembagian kuota haji yang diduga merugikan negara.
Latar Belakang Kuota Tambahan Haji
Pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jemaah berasal dari pemerintah Arab Saudi saat kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2023. Kuota tambahan ini ditujukan untuk memangkas antrean haji reguler yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam aturan, kuota tambahan tersebut harus dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam praktiknya, kuota tambahan tersebut dibagi secara rata, yaitu 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus atau masing-masing 10.000 jemaah. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Peran Eks Menteri Agama dan Staf Khusus
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kuota tambahan yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia kepada negara Indonesia bukan diberikan kepada perorangan atau instansi tertentu, melainkan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun, eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama staf ahlinya, Ishfah Abid Aziz (IAA), melakukan pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan.
“Kuota tambahan itu diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia kepada Negara Republik Indonesia. Bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama (Menag), bukan diberikan kepada siapa, tapi kepada negara. Atas nama negara nanti untuk digunakan bagi rakyat Indonesia,” tegas Asep.
Namun, pembagian kuota yang dilakukan oleh Kementerian Agama justru mengubah proporsi menjadi 50:50. Hal ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara dan merugikan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat pada tahun 2024.
Temuan Adanya Kickback
Selain itu, KPK juga menemukan adanya aliran uang kembali atau kickback dalam proses pembagian kuota yang tidak sesuai prosedur. Hal ini menjadi salah satu dasar penunjukan kedua tersangka dalam kasus korupsi kuota haji.
Penetapan status tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abid Aziz (IAA) dilakukan penyidik KPK sehari sebelum pengumuman resmi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan alat bukti, KPK memastikan kedua orang tersebut harus bertanggung jawab atas sengkarut pembagian kuota haji yang diduga merugikan negara.
Konstruksi Perkara dan Reaksi Publik
Dalam konstruksi perkaranya, KPK menyoroti kebijakan diskresi yang diambil oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas terkait tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Pembagian kuota yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut diduga menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.
Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dinilai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. “Kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50 persen, 50 persen. Sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot 10.000 dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot 10.000,” jelas Budi.
Penutup
Perkara ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya penindakan dari KPK, diharapkan dapat memberikan contoh nyata tentang pencegahan korupsi serta perlindungan hak rakyat dalam proses pengajuan kuota haji.
