Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Hutan Aceh
Majelis Adat Aceh (MAA) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengadakan diskusi tentang pentingnya kembali memperkuat peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan Aceh. Diskusi ini dilaksanakan di Aula Meusapat MAA Aceh, Banda Aceh, pada hari Kamis (15/1/2026). Forum tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi strategis yang menekankan kearifan lokal sebagai dasar dari tata kelola sumber daya alam Aceh.
Salah satu rekomendasi utama adalah urgensi merevitalisasi lembaga adat Panglima Uteun—atau sebutan adat lain—sebagai institusi lokal yang memiliki otoritas sosial, moral, dan ekologis dalam menjaga hutan. Ketua Majelis Adat Aceh menilai bahwa penguatan kembali Panglima Uteun semakin mendesak menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang berulang di sejumlah wilayah Aceh. Menurut dia, rangkaian bencana tersebut menunjukkan terputusnya relasi etis antara manusia dan alam.
“Bencana ekologis yang terus berulang adalah isyarat kuat bahwa relasi manusia dan hutan perlu dikembalikan pada nilai adat, etika, dan tanggung jawab bersama,” ujar dia.
Selain itu, MAA mendorong percepatan pembentukan Badan Pengelola Sumber Daya Alam Aceh (BPSDAA) sebagaimana diamanatkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Badan ini diharapkan menjadi instrumen pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat.
Dalam skema yang direkomendasikan, struktur Panglima Uteun dibentuk melalui musyawarah mukim dan ditetapkan oleh bupati setempat, dengan pembinaan substansi tugas dan fungsi berada di bawah Wali Nanggroe melalui Majelis Adat Aceh.
Diskusi Awal Menata Kembali Hutan Aceh di Aula Meusapat, MAA Aceh, Banda Aceh, Kamis (15/1/2026). – (Ist)
Pemanfaatan hasil hutan berada dalam kendali lembaga adat dengan tetap berkoordinasi dengan dinas teknis, mukim, keuchik, serta melibatkan kelompok masyarakat setempat. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
MAA juga mendesak pemerintah melakukan penataan ulang perizinan pengelolaan sumber daya alam dan memprioritaskan akses kelola bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Pemerintah Aceh diminta memastikan kebijakan tata ruang benar-benar melindungi wilayah adat (mukim) dari alih fungsi yang tidak terkendali.
Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang hadir menilai penguatan lembaga adat bukan langkah mundur, melainkan strategi maju untuk membangun tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai lokal. “Menata kembali hutan Aceh bukan semata persoalan teknis kehutanan, tetapi juga soal etika, adat, dan tanggung jawab antargenerasi,” demikian salah satu kesimpulan diskusi.
Pendapat Tokoh dan Akademisi
Dalam kesempatan tersebut, Afrizal Akmal, pendiri Inisiasi Konservasi Hutan Wakaf (IKHW) turut menyampaikan respons kritis terhadap situasi ekologi Aceh saat ini—mulai dari deforestasi, banjir berulang, krisis air, konflik satwa–manusia, hingga eksploitasi sumber daya pascabencana. Menurut Afrizal, Majelis Adat Aceh memiliki posisi strategis yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Ia menilai MAA perlu mendorong langkah-langkah substantif agar peran adat tidak berhenti pada simbol.
Beberapa dorongan penting yang ia sampaikan antara lain: mengembalikan alam sebagai subjek bermartabat dalam adat Aceh, bukan sekadar objek ekonomi; melakukan kodifikasi ulang adat ekologi melalui pedoman atau qanun adat lingkungan; serta menguatkan kembali peran lembaga adat gampong agar isu ekologis berakar di tingkat tapak.
Afrizal juga menekankan pentingnya sikap tegas adat terhadap perusakan lingkungan atas nama pembangunan, integrasi antara adat, syariat, dan sains ekologi, serta pengakuan lingkungan hidup sebagai bagian dari warisan budaya Aceh. “Adat yang diam ketika alam rusak adalah adat yang kehilangan wibawa. Yang dibutuhkan bukan sekadar program baru, melainkan keberanian lama: keberanian adat untuk berkata ‘cukup’ ketika alam dilampaui, dan berkata ‘tidak’ ketika keseimbangan dikorbankan,” ujarnya.
Partisipasi Berbagai Pihak
Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Kepala DLHK Aceh, Ketua MAA Aceh, Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian USK, Ketua STIK Pante Kulu, para pemangku adat, serta perwakilan lembaga dan organisasi seperti Fauna & Flora International (FFI), HAKA, YKHHI, Habitat Rimba Tropis, Yayasan Beudoh Gampong, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Rumpun Bambu, dan Yayasan Gajah Sumatra.
