Respons Masyarakat terhadap Wacana Pilkada melalui DPRD
Wacana tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat respons yang negatif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari analisis sentimen publik di media sosial yang dilakukan oleh lembaga riset Drone Emprit pada periode 5 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD dibahas dalam 1.629 artikel media daring dan menuai sebanyak 2.243 mentions, serta dibicarakan di media sosial sebanyak 8.002 sample mentions.
Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 66 persen dari pendapat publik bersifat negatif, sementara 15,5 persen positif, dan sisanya 18,4 persen netral. Sentimen negatif ini mencakup kritik terhadap wacana Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk perampasan hak pilih rakyat dan hanya menguntungkan oligarki serta politik transaksional. Selain itu, wacana ini juga dikritik sebagai kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap reformasi, serta dikhawatirkan menjadi pintu masuk kembalinya rezim otoriter.
Isu Pilkada melalui DPRD Kembali Muncul
Wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD kembali mencuat secara intensif pada akhir 2025 hingga awal 2026. Hal ini dipicu oleh langkah strategis sejumlah partai koalisi pemerintah seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB yang secara resmi mendorong revisi sistem pemilihan langsung. Usulan ini didasarkan pada argumentasi efisiensi anggaran negara serta upaya menekan biaya politik tinggi yang selama ini dianggap membebani kandidat dan memicu praktik korupsi.
Namun, berdasarkan temuan Drone Emprit, publik tidak percaya bahwa Pilkada oleh DPRD akan menghapus korupsi. Sebaliknya, mereka meyakini korupsi hanya akan bergeser dari “serangan fajar” di masyarakat ke “transaksi borongan” tertutup di ruang-ruang DPRD yang sulit diawasi. Tingginya resistensi publik juga didorong oleh rendahnya kepercayaan terhadap integritas anggota DPRD yang kerap dipersepsikan korup berdasarkan rekam jejak kasus hukum.
Resistensi dari Elemen Sipil
Resistensi terhadap wacana Pilkada melalui DPRD juga disuarakan oleh berbagai elemen sipil. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati. Ia menyatakan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD yang baru-baru ini intensif disuarakan elite politik merupakan bentuk “pencabutan mandat rakyat secara paksa”.
Menurut Neni, pilkada langsung adalah instrumen utama rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya. Ia menilai, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen. Ia menjelaskan bahwa DEEP Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik.
Pandangan Mantan Hakim Konstitusi
Sementara itu, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menilai bahwa wacana pengembalian pilkada melalui DPRD tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Ia mengingatkan bahwa perubahan desain pilkada menyangkut taruhan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Keputusan itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada kekuatan mayoritas koalisi di parlemen.
Maruarar menegaskan bahwa yang paling penting adalah apakah perubahan itu merupakan kemajuan atau justru kemunduran bagi demokrasi. Meski ia mengakui biaya politik dalam pilkada langsung memang tinggi, menjadikan faktor biaya sebagai alasan utama perubahan dinilainya problematis. Sebab, pemilihan anggota DPRD pun tetap dikeluhkan berbiaya tinggi. Terlebih, dalam praktik saat ini, anggota DPRD semakin sulit dikontrol oleh rakyat setelah dilantik.
Hubungan antara pemilih dan wakilnya cenderung terputus karena wakil rakyat lebih terikat pada partai politik, alih-alih kepada pemilihnya. Padahal, dalam teori kedaulatan rakyat, mandat tidak pernah sepenuhnya lepas dari pemberi kuasa. Rakyat seharusnya tetap memiliki ruang untuk mengawasi, menegur, bahkan menarik mandat jika wakilnya tidak menjalankan tugas dengan baik. Namun, mekanisme itu hampir tidak tersedia dalam sistem kepartaian saat ini. Menurut Maruarar, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD tanpa pembenahan sistem representasi, makna kedaulatan rakyat justru tergerus.
