Penjelasan Ketua Komisi III DPR RI tentang Polemik Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan tanggapan terkait polemik yang muncul dari materi stand-up comedy komika Pandji Pragiwaksono. Dalam acara lawak tunggal bertajuk Mens Rea, Pandji mengangkat isu mengenai Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bahan lelucon. Hal ini memicu perdebatan terkait apakah tindakan tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan.
Habiburokhman menilai bahwa polemik ini sangat relevan dengan mekanisme Restorative Justice (RJ) yang tercantum dalam KUHAP Baru. Menurutnya, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus seperti ini.
Materi Stand-Up Comedy dan Penggunaan Bahasa yang Kontroversial
Dalam acara Mens Rea yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2025 lalu, Pandji menyampaikan kritik terhadap pemilihan pemimpin berdasarkan penampilan fisik. Ia menyebutkan bahwa banyak orang memilih calon pemimpin karena penampilan mereka, seperti Ganjar yang ganteng, Anies yang manis, atau Prabowo yang gemoy.
Selanjutnya, Pandji membahas kondisi Gibran yang sering terlihat mengantuk di berbagai kesempatan. Ia menirukan mata sayu Gibran sambil menjelaskan bahwa hal itu bisa dianggap sebagai bahan lelucon. Tindakan ini langsung mendapat respons positif dari para penonton yang tertawa.
Stand-up comedy Pandji mulai tayang tanpa sensor di platform streaming Netflix sejak 27 Desember 2025, dan momen-momen seperti ini menjadi viral di media sosial.
Mekanisme Restorative Justice dalam KUHAP Baru
Habiburokhman menyatakan bahwa polemik ini sangat relevan dengan mekanisme Restorative Justice yang tercantum dalam KUHAP Baru. KUHAP Baru, yang sudah efektif sejak 2 Januari 2026, mencakup bab khusus tentang keadilan restoratif.
Menurutnya, dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden harus ditinjau lebih lanjut apakah termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian. Menurut Habiburokhman, Pandji hanya menyampaikan kritik dengan argumen yang mendasar, sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan melalui mekanisme restorative justice.
“Penyelesaian perkara pidana bisa dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan,” jelas Habiburokhman dalam sebuah tayangan YouTube.
Pasal 218 KUHP Baru dan Keberatan Terhadap Penggunaannya
Setelah adanya KUHP baru, ada kekhawatiran bahwa Pasal 218 bisa digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dapat dipidana dengan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV.
Namun, menurut Habiburokhman, pasal ini lebih moderat karena penghinaan terhadap presiden/wakil presiden bersifat delik aduan. Artinya, proses hukum hanya bisa dimulai jika ada pengaduan langsung dari presiden atau wakil presiden yang merasa terhina.
“Pasal 218 ini lebih moderat di penjelasannya. Ancaman hukumannya 3 tahun, dan deliknya adalah delik aduan. Dengan aduan ini, secara logika menjadi jauh lebih selektif penggunaan pasal ini,” tambah Habiburokhman.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Habiburokhman menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Ia menilai bahwa tidak semua kritik atau lelucon bisa langsung dianggap sebagai penghinaan, terlebih jika dilakukan dalam konteks hiburan.
