Menteri Agama Jelaskan Peran Agama dan Kemanusiaan di Era AI di Mesir

Menteri Agama Menyampaikan Pemikiran tentang Ekoteologi dan Peran Agama dalam Era Kecerdasan Buatan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri sebuah konferensi internasional di Mesir, yang membahas topik ekoteologi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan di era Artificial Intelligence (AI). Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir. Hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Wakaf sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari. Selain itu, hadir juga para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara.

Menag didampingi oleh Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi dan Tenaga Ahli Menag Bunyamin Yafid. Dalam pembukaannya, Menag menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya dalam penyelenggaraan konferensi ini.

Makna Tanggung Jawab Manusia dalam Perspektif Islam

Menag membedah makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Menurutnya, tanggung jawab manusia bukan sekadar sarana untuk mencari penghidupan, melainkan memiliki dimensi moral, amanah sosial, dan kesadaran akan pentingnya memakmurkan bumi. “Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” tegas Menag.

Dalam Islam, kata Menag, bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi. Karena itu, memakmurkan bumi tidak akan sempurna tanpa menjaga keseimbangannya. Setiap profesi yang mengganggu keseimbangan tersebut sejatinya telah menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban.

Pembangunan Peradaban dalam Perspektif Islam

Menag menyambut baik gagasan Menteri Wakaf Mesir bahwa pembangunan peradaban adalah kewajiban Islam. Ia juga sependapat dengan pandangan pemikir Aljazair, Malik bin Nabi, bahwa peradaban bukan semata akumulasi materi, tetapi bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh. Peradaban yang berdiri di atas ikatan manusia, tanah, dan waktu tidak akan berbuah bila tidak dipersatukan oleh dorongan moral dan spiritual yang mengarahkan manusia, mengendalikan nalurinya, memberi makna pada waktu, dan mengubah tanah dari sekadar bahan mentah menjadi nilai peradaban.

Karena itu, persoalan keterbelakangan, ketergantungan, dan kekosongan nilai tidak diselesaikan dengan mengimpor produk peradaban yang sudah jadi, atau meniru model-model teknologi yang maju. Solusinya adalah memperbaiki manusia serta membangun kembali relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.

Peradaban dan Semangat Keagamaan

“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dan terbangun dalam nurani manusia—bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” pesan Menag.

Ia menambahkan, “Jika nilai-nilai hilang, naluri akan bebas tanpa kendali. Dan ketika naluri lepas kendali, manusia kehilangan kompas etiknya.”

Menjaga Kemanusiaan di Era Kecerdasan Buatan

Menag melihat tantangan yang dihadapi profesi pada era kecerdasan buatan (AI) bukan terletak pada kemajuan algoritma, tetapi pada penjagaan sisi kemanusiaan manusia. Dunia tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, melainkan profesi yang beretika. Tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga nurani yang hidup.

Dari sini, peran agama hari ini adalah menjadi kompas moral bagi kemajuan, penjamin martabat manusia, serta penjaga makna kerja/profesi dalam dunia yang bergerak cepat. “Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk, kami berupaya meneguhkan pemahaman ini melalui pengaitan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional, serta penguatan etika kerja dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat,” papar Menag.

Peran Otoritas Keagamaan dalam Era AI

Menag menekankan bahwa kecerdasan buatan—sebesar apa pun kemampuan analisisnya—tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. Fungsinya harus tetap berada sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti untuk fatwa atau bimbingan keagamaan. Para pakar juga menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bukan pada penggunaan kecerdasan buatan dalam ranah agama, tetapi pada bagaimana penggunaan itu diatur dan dikendalikan.

Otoritas keagamaan pada era kecerdasan buatan bukanlah otoritas teknis, melainkan otoritas ilmiah dan moral, yang memadukan teks, akal, realitas, dan maqashid syariah, disertai kesadaran mendalam atas transformasi zaman dan pertanyaan-pertanyaan aktual.

“Dunia kita hari ini tidak kekurangan para ahli, tetapi kekurangan nilai-nilai yang menuntun keahlian itu. Dunia tidak hanya memerlukan akal yang maju, melainkan juga akhlak yang kokoh, tanggung jawab peradaban, dan pandangan kemanusiaan yang menyeluruh,” pesannya.