Said Didu Bocorkan Pembahasan Reformasi Polri oleh Prabowo

Pembicaraan Rahasia antara Said Didu dan Prabowo tentang Reformasi Kepolisian

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan pengalamannya dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas rencana reformasi Polri. Dalam diskusi tersebut, Said Didu menyebut bahwa Prabowo menyinggung pentingnya membenahi sistem kepolisian agar lebih profesional dan tidak terus menjadi sorotan publik.

Pembicaraan ini berlangsung saat Said Didu menjadi narasumber dalam sebuah podcast berjudul “Ketemu Prabowo, Said Didu Buka Info Rahasia. ‘Kapolri Baru, PSI Hingga Tak Nyaman dengan Gibran’”. Dalam sesi tersebut, ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo terjadi setelah ia menggelar diskusi di rumahnya bersama sejumlah tokoh. Ia menyebut bahwa acara tersebut dihadiri sekitar 50 orang, termasuk pihak-pihak yang dikenal kritis terhadap pemerintahan.

Menurut Said Didu, pertemuan itu menjadi ruang dialog untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dinilai menghambat perbaikan bangsa. Ia mengaku membahas pengaruh oligarki hingga lemahnya penegakan hukum. Said Didu menekankan bahwa dirinya selama ini menempatkan diri sebagai pengkritik kebijakan, bukan sebagai pihak yang menyerang individu tertentu.

“Saya selalu oposisi terhadap kebijakan bukan terhadap orang,” ujar Said Didu dalam podcast tersebut.

Dalam diskusi tersebut, muncul kesimpulan bahwa lima bentuk kedaulatan negara diduga telah dikuasai oligarki, yakni politik, hukum, ekonomi, sumber daya alam, serta wilayah. Pertemuan dengan Presiden juga membahas posisi Polri dalam struktur negara. Said Didu menyebut bahwa Prabowo mempertanyakan apakah Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden atau ditempatkan di bawah kementerian.

Menurut Said Didu, isu tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya reformasi kepolisian agar lebih terarah. Ia menilai perubahan struktur kelembagaan bisa menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem. Ia juga menyebut bahwa Prabowo menyoroti bahwa pergantian Kapolri semata tidak akan berdampak besar apabila tidak disertai perbaikan sistem yang lebih menyeluruh.

Said Didu mengklaim Prabowo menegaskan reformasi Polri perlu dilakukan agar institusi kepolisian dapat kembali dipercaya publik. Ia juga menyebut pembicaraan itu berlangsung cukup panjang dalam pertemuan mereka. Dalam podcast tersebut, Said Didu menyampaikan bahwa Prabowo disebut memaparkan rencana pembenahan Polri setelah acara resmi selesai. Namun, ia tidak mengungkap detail langkah yang dimaksud.

Ia menyebut Prabowo tidak membicarakan individu tertentu secara spesifik, melainkan menekankan perlunya perbaikan institusional yang menyeluruh. Said Didu juga menilai isu kepolisian menjadi salah satu persoalan penting karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan stabilitas negara. Ia menyebut keberadaan Polri sebagai lembaga yang memiliki peran besar di masyarakat membuat reformasi menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam percakapan itu, Said Didu juga mengaitkan isu reformasi Polri dengan persoalan oligarki yang menurutnya kuat memengaruhi kebijakan dan hukum. Ia menilai sistem hukum yang lemah membuat negara rentan dikendalikan oleh kelompok tertentu. Said Didu menyebut reformasi institusi penegak hukum menjadi salah satu kunci jika pemerintah ingin menekan dugaan kebocoran negara dan praktik yang merugikan masyarakat.

Ia mengklaim Prabowo menyadari bahwa reformasi kepolisian tidak mudah dilakukan karena menyentuh banyak kepentingan. Said Didu menyebut Presiden mempertimbangkan dampak sosial-politik agar pembenahan tidak memicu gejolak. Dalam podcast itu, Said Didu juga mengungkap pandangannya bahwa Prabowo berada dalam posisi sulit ketika mulai menyentuh kelompok kuat yang disebut oligarki.

Ia mengaku menyampaikan langsung kepada Prabowo bahwa situasi politik yang dihadapi Presiden sangat berisiko. “Bapak sekarang sudah masuk di titik to kill or to be kill, dibunuh atau membunuh,” kata Said Didu. Said Didu menyebut Prabowo merespons dengan menyatakan tidak akan mundur dan tetap berkomitmen menjalankan tugas untuk rakyat.

Hingga akhir perbincangan, Said Didu menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dalam lingkar kekuasaan. Ia menyebut lebih memilih berada di luar pemerintahan agar dapat memberi masukan secara terbuka. “Kalau di dalam itu jadi skrup. Kalau di luar bisa jadi mobil,” ujarnya.

Pernyataan Said Didu terkait pembicaraan reformasi Polri tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu profesionalisme aparat penegak hukum dan reformasi institusi kepolisian.