Anak Tidak Sekolah: Masalah yang Menentukan Masa Depan Bangsa
Di tengah semangat membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter, Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian: Anak Tidak Sekolah (ATS). Fenomena ini bukan hanya masalah pendidikan, melainkan persoalan pembangunan manusia yang menentukan arah masa depan bangsa. Di Sulawesi Barat, sebagai contoh faktual hari ini, ATS menjadi alarm serius yang perlu dibaca secara jujur dan ditangani secara sistemik.
ATS mencakup anak usia 5–18 tahun yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Data terbaru di Sulawesi Barat menunjukkan 35.916 anak berada di luar sistem pendidikan, terdiri dari 18.120 anak belum pernah sekolah, 8.295 anak putus sekolah, dan 9.501 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Angka ini cukup untuk menyadarkan kita bahwa pendidikan belum sepenuhnya menyentuh sebagai hak dasar bagi semua anak.
Masalah ini semakin terang jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2025. Pada jenjang SD, APS Sulbar tergolong tinggi, mencapai 95,99 persen. Namun angka tersebut menurun drastis di jenjang SMP menjadi 75,49 persen, dan semakin merosot di SMA/SMK hingga 60,88 persen. Artinya, hampir empat dari sepuluh remaja usia SMA di Sulawesi Barat tidak lagi berada di bangku sekolah.
Penurunan APS yang tajam ini menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan di Sulbar bukan semata akses masuk sekolah dasar, melainkan kegagalan sistem dalam menjaga keberlanjutan pendidikan hingga menengah. Bahkan pada jenjang SD yang selama ini dianggap relatif aman, tercatat 8.372 anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan per Februari 2026. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan dasar pun belum sepenuhnya kebal dari risiko ATS.
Penyebab Anak Keluar dari Sekolah
Lalu, mengapa anak-anak keluar dari sekolah? Faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan. Meski pendidikan dasar digratiskan, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan konsumsi tetap menjadi beban keluarga miskin. Banyak anak akhirnya bekerja membantu orang tua, terutama di sektor informal. Selain itu, rendahnya literasi pendidikan orang tua membuat sekolah dianggap cukup sampai anak bisa membaca dan berhitung.
Faktor lain yang tidak kalah serius adalah pernikahan usia anak, terutama pada jenjang SMP dan SMA, serta persoalan geografis dan mutu layanan pendidikan. Jarak sekolah yang jauh, keterbatasan guru, dan lingkungan belajar yang kurang ramah membuat anak kehilangan motivasi. Lebih jauh, lemahnya sistem transisi antar jenjang menyebabkan banyak anak “hilang” setelah lulus SD atau SMP tanpa mekanisme penelusuran dan pendampingan yang lebih kuat.
Dampak Jangka Panjang ATS
ATS sejatinya bukan hanya soal anak yang tidak sekolah hari ini, tetapi tentang risiko kemiskinan struktural di masa depan. Anak yang keluar dari sistem pendidikan berpotensi memiliki keterampilan rendah, akses kerja terbatas, dan daya saing yang lemah.
Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat upaya daerah dan nasional dalam memanfaatkan bonus demografi. Karena itu, penanganan ATS tidak bisa dilakukan secara parsial. ATS harus diposisikan sebagai isu strategis pembangunan SDM, bukan sekadar urusan teknis, dan tanggung jawab tunggal dinas pendidikan.
Langkah-Langkah Penanganan ATS
Pemerintah daerah perlu menjadikan penurunan ATS dan peningkatan APS, terutama di SMP dan SMA/SMK sebagai indikator kinerja utama pembangunan. Langkah pertama yang mendesak antara lain membangun sistem data ATS terpadu lintas sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga pemerintah desa. Tanpa data yang presisi dan mutakhir, kebijakan akan terus bersifat reaktif.
Kedua, intervensi harus berbasis jenjang. SD memerlukan pencegahan dini putus sekolah, SMP membutuhkan penguatan transisi, dan SMA/SMK harus dibuat relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan lokal. Ketiga, peran keluarga dan komunitas perlu diperkuat. Pendidikan tidak akan berhasil jika hanya dibebankan pada sekolah.
Tokoh agama, adat, dan pemerintah desa harus dilibatkan untuk membangun kesadaran bahwa pendidikan menengah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Satu dekade lalu, penanganan ATS di dua kabupaten: Polewali Mandar dan Mamuju telah menunjukkan cara pengelolaan yang baik, dan itu berhasil diganjar Rekor MuRI.
Artinya, Sulawesi Barat sesungguhnya memiliki template sangat baik dan menjadi rujukan provinsi lain. Tetapi dinamika dan latar sosialnya berkembang sedemikian dinamis dan kualitatif. Anak Tidak Sekolah merupakan wajah lain dari ketimpangan pembangunan manusia. Jika Sulawesi Barat dan Indonesia secara umum serius ingin membangun SDM unggul dan berkarakter, maka menyelamatkan anak-anak dari ATS maujud pekerjaan mendesak dan bermartabat.
Sampai di sini pendidikan bukan sekadar angka partisipasi, melainkan tentang memastikan tidak ada satu pun generasi yang tertinggal di tengah jalan.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
