.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan untuk segera mengambil langkah tegas dalam memimpin Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul krisis yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah akibat perang antara Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) dengan Republik Islam Iran. Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai bahwa BoP tidak lagi relevan sebagai Dewan Perdamaian di Gaza, Palestina, setelah agresi yang dilakukan oleh Zionis dan AS terhadap Iran.
Menurut Connie, agresi terhadap Iran yang dipimpin oleh AS-Zionis sebagai Ketua dan anggota BoP membuktikan bahwa Dewan Perdamaian tersebut lebih berorientasi pada perang daripada perdamaian. Agresi Paman Sam-Zionis terhadap Negeri Para Mullah yang memiliki dampak luas ke negara-negara Teluk Arab, menurut Connie, menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo untuk segera meninggalkan BoP.
“Bapak Presiden Prabowo, dengan segala hormat, ini adalah kesempatan exit door ini bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace. Karena BoP ini sudah bukan lagi judulnya Board of Peace, tetapi sudah menjadi Board of War dengan kejadian di Iran ini,” kata Connie melalui siaran video yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Connie menekankan bahwa Presiden Prabowo harus kembali mengembalikan doktrin militer dan geopolitik Indonesia sebagai negara inisiator nonblok. “Tolong Bapak Prabowo, kita memerlukan exit door, dan kita kembali pada posisi kita sebagai nonalignment, atau non-blok,” ujar dia.
Menurut Connie, posisi Indonesia sebagai negara nonblok akan memberikan keuntungan dalam membawa isu Gaza di Palestina sesuai tujuan perdamaian. “Posisi kita sebagai nonalignment atau nonblok akan lebih cantik mainnya, lebih indah, dan lebih firm mainnya,” ujar Connie.
Ia juga menilai bahwa BoP yang dibuat atas kemauan Presiden AS Donald Trump memang sulit untuk dipercaya sebagai badan yang mampu membawa misi perdamaian. Dan Presiden Prabowo semestinya tidak mudah membawa Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian adhoc diluar mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu.
“Sekali lagi, please, mundur dari Board of Peace yang menjadi Board of War ini, dan kembali ke non-alignment,” ujar Connie.
Perang terbuka AS-Israel dengan Iran terjadi sejak Sabtu (28/2/2026). Duet penjajah Zionis-Paman Sam membuka peperangan dengan membombardir Ibu Kota Teheran, dan berujung pada syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, termasuk para jenderal dan petinggi-petinggi militer Iran. Istri, menantu, dan cucu Ali Khamenei pun ikut wafat dalam penyerangan itu. Penyerangan yang dilakukan AS-Israel, pun menyebar ke 24 provinsi di Iran.
Sampai hari keempat (3/3/2026) serangan yang dilakukan terhadap Iran, mencatatkan korban jiwa sedikitnya 550 orang yang kebanyakan adalah warga sipil. Republik Islam Iran bertahan atas serangan itu, dan melakukan perlawanan dengan membalas penyerangan ke wilayah pendudukan Israel.
Serangan balasan dari Iran, juga dengan mengirimkan drone-drone penyerbu serta rudal-rudal berdaya ledak besar ke pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di wilayah Uni Emirates Arab (UEA), Qatar, Kuwait, dan di Arab Saudi, juga di Jordania. Belakangan, negara-negara Arab yang wilayahnya dijadikan pangkalan militer AS untuk menyerang Iran, marah karena wilayahnya juga turut diserang Iran. Beberapa negara tersebut, bahkan mengancam akan ikut membantu AS dan Zionis Israel untuk menggempur Iran.
Berbicara terpisah, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto Abdul Hakim, menilai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menjadi bukti nyata runtuhnya legitimasi moral Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump. Sudarnoto menyebut langkah militer tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Trump, baik sebagai Presiden Amerika Serikat maupun sebagai chairman BoP, tidak mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dunia.
“Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian. Karena itu, BoP yang dia pimpin tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan perdamaian,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa (3/3/2026).
Sudarnoto bahkan menilai BoP telah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasi di mata dunia internasional. Ia menyebut lembaga tersebut hanya menjadi kamuflase dengan motif imperialistik.
“Itu kamuflase yang bermotif imperialistik. BoP sudah runtuh secara moral, dan kehilangan lejitimasinya,” ucapnya.
Atas dasar itu, MUI mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperhitungkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Menurut Sudarnoto, langkah serupa juga sepatutnya dipertimbangkan oleh negara-negara Muslim lainnya.
“BoP tidak berguna untuk menciptakan perdamaian, apalagi memerdekakan Palestina. Justru waktunya sekarang negara-negara Muslim bersatu padu, jangan membiarkan diri diadu domba dan dipecah belah oleh imperialisme Amerika-Israel sebagaimana yang dilakukan saat ini dengan serangan terhadap Iran,” katanya.
Kendati demikian, Sudarnoto mengingatkan bahwa sikap Indonesia tetap harus berpijak pada amanah konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Ia menekankan pentingnya langkah proaktif Indonesia dalam merespons dinamika global, namun tetap ditempuh melalui jalur diplomatik yang terukur, persuasif, serta memperhatikan kepentingan nasional (national interest).
“Indonesia berkewajiban untuk ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah pembukaan UUD 1945. Sikap pro aktif penting ditempuh. Namun demikian, harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan langkah lain yang sangat terukur dan persuasif dengan tetap memberikan perhatian kepada national interest kita,” jelasnya.
Sudarnoto juga meyakini seluruh elemen masyarakat Indonesia akan memberikan dukungan kepada Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi sikap terhormat dan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.
“Seluruh elemen masyarakat dan kekuatan civil society Indonesia insyaAllah akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk menetapkan langkah mundur dari BoP karena ini langkah yang terhormat,” ucap Sudarnoto.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Hal itu disampaikannya menanggapi desakan sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace.
“Bagi saya, kalau pemerintah kita keluar dari BoP, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk benar-benar membantu saudara kita di Gaza, Palestina? Bukankah ini masih ada peluang, apalagi mereka diberi kesempatan,” kata Zaitun dalam sebuah unggahan di akun pribadi Instagramnya @zaitunrasmin_official, Selasa.
Ia mengatakan BoP menjadi wadah yang saat ini paling mungkin untuk membicarakan tentang perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
“Kalau orang berbicara bahwa itu kemungkinannya kecil (untuk) berhasil. Itu namanya teori kemungkinan. Bisa juga berhasil. Maka, biarlah pemerintah kita bersama tujuh negara Islam lainnya, bahkan sudah bertambah jadi beberapa negara Islam, melakukan tugas itu. Dan tugas kita untuk terus berjuang secara maksimal,” ujarnya.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu mengatakan desakan tersebut perlu disikapi dengan objektif karena serangan AS dan Israel ke Iran sudah terjadi sebelum adanya BoP.
“Kalau mengaitkan dengan BoP, ya rasa-rasanya kita perlu objektif. Sebab, serangan Zionis dan Amerika ke Iran itu sudah terjadi sebelum ada BoP,” kata Zaitun.
Menurut dia, BoP belum lama berdiri. Ia justru mempertanyakan apabila Indonesia keluar dari BoP, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk dapat membantu warga Gaza di Palestina keluar dari penjajahan Israel.
“Indonesia tidak boleh berhenti bersuara sampai Palestina merdeka. Sampai Genosida terhenti. Dan itu merupakan tanggung jawab moral yang diamanatkan UUD 1945,” ujarnya.
Dia mengajak para tokoh yang menginginkan Indonesia keluar dari BoP untuk menggunakan hati nurani dan berpikir jernih. Menurutnya, penting untuk berusaha objektif dalam menilai.
“Dan di sinilah pentingnya berbagi tugas. Biarlah pemerintah dengan tugasnya. Dan kita dengan tugas kita pula. Ini poin penting. Jadi agar kita tidak mudah terjatuh pada kesalahan menilai. Apalagi nanti menyebabkan perpecahan di antara kita,” kata Zaitun.
Ia pun mengingatkan juga jejak sejarah bangsa Indonesia yang selalu membela kemerdekaan Palestina. Negara-negara Islam yang terlibat di dalam BoP pun mempunyai sejarah panjang dalam membela kemerdekaan Palestina.
“Kalau kita hanya menilai yang sekarang. Kita bisa keliru. Ini sejarah panjang. Kata Bung Karno, ‘jasmerah’. Jangan lupakan sejarah. Maka supaya kita bisa tetap tidak terprovokasi,” terangnya.
Terpenting, lanjut dia, para pemuka agama atau ulama untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Berkomunikasi memakai kepala dingin.
“Lalu kita mengambil kesimpulan bersama. Yang lebih maslahat bagi umat. Di mana pun mereka berada,” tuturnya.
