Pertemuan Ekonom dengan Jusuf Kalla
Sejumlah ekonom mengadakan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, di kediamannya di Jakarta Selatan pada malam hari, 8 Maret 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap perekonomian Indonesia.
Para ekonom yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina, Vid Adrison dari Universitas Indonesia, Rizki Nauli dari Universitas Indonesia, Awalil Rizky dari Bright Institute, Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), serta Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies. Dalam kesempatan ini, mereka berdiskusi tentang situasi ekonomi yang dinamis dan bagaimana memperkaya wawasan untuk memberikan masukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan negara.
Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk belajar dari pengalaman Jusuf Kalla sebagai tokoh yang memiliki latar belakang kebijakan ekonomi yang kuat. Ia menyatakan bahwa para ekonom ingin mendapatkan pandangan yang lebih holistik mengenai kondisi ekonomi Indonesia.
Selain itu, Wijayanto juga menyampaikan rekomendasi kebijakan melalui Jusuf Kalla jika nanti JK berkesempatan bertemu dengan Presiden Prabowo. Rekomendasi ini mencakup beberapa isu penting yang dibahas selama diskusi.
Permasalahan Fiskal yang Menyempit
Vid Adrison, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama yang dibahas dalam diskusi adalah ruang fiskal yang semakin menyempit. Ia menyoroti dua dampak utama dari konflik di Timur Tengah terhadap Indonesia, yaitu kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi.
Menurut Vid, pemerintah harus merespons dua hal tersebut melalui realokasi anggaran ke arah yang lebih produktif. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan adalah mempertimbangkan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa MBG memerlukan anggaran yang besar, sekitar 8 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Namun, Vid juga menunjukkan bahwa hanya 15 persen masyarakat yang menyatakan khawatir tidak memiliki makanan yang cukup berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memfokuskan program MBG hanya kepada 15 persen masyarakat tersebut, sehingga bisa menghemat anggaran.
Pandangan Jusuf Kalla Mengenai Kebijakan Ekonomi
Jusuf Kalla menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh situasi global, kebijakan terdahulu, dan kebijakan saat ini. Namun, yang bisa diintervensi adalah kebijakan saat ini. Ia menekankan bahwa ketika APBN mengalami defisit dalam jumlah besar, solusinya adalah memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara serta meningkatkan penerimaan.
Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk program-program produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jusuf Kalla mencontohkan bahwa MBG, pembelian alutsista, dan koperasi merupakan program yang penting. Namun, ia menambahkan bahwa ada program yang lebih penting lagi yang perlu diperhatikan.
Langkah Penghematan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah penghematan agar defisit fiskal tidak melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah situasi geopolitik yang sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen bila harga minyak mentah dunia mencapai US$ 92 per barel.
Purbaya menekankan bahwa skenario ini hanya akan terjadi jika pemerintah tidak melakukan intervensi. Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi penghematan di beberapa pos belanja, termasuk program makan bergizi gratis. Ia menjelaskan bahwa penghematan tersebut disasar kepada belanja-belanja yang tidak memberi dukungan langsung untuk distribusi makanan. Contohnya, pembelian motor atau komputer untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
